Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan skema dalam menyambut kedatangan sekitar 14 ribu orang pekerja migran Indonesia dari sejumlah negara ke wilayah setempat.
"Mereka, pekerja migran Indonesia pulang karena kontraknya habis di tempat kerjanya, bukan dalam rangka mudik," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai memimpin rapat koordinasi bersama forkopimda di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Kamis malam.
Rakor yang diikuti pejabat Forkopimda se-Jatim itu membahas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam persiapan menyambut Idulfitri 1442 Hijriah pada masa pandemi COVID-19.
Berdasarkan data yang diterimanya dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jika tidak ada revisi data, jumlah pekerja migran yang tiba sejak Ramadan hingga usai Idulfitri sekitar 14 ribu orang, sedangkan tahun 2020 hanya sekitar 2.100 orang.
Gubernur Khofifah berharap bupati/wali kota menyiapkan skenario menyambut kedatangan para pekerja migran itu, seperti proses karantina hingga tes COVID-19 saat mereka baru tiba.
Ia menjelaskan setibanya di Indonesia, para pekerja migran harus dites, kemudian bagi yang bergejala atau hasilnya reaktif akan dilanjutkan ke tes usap PCR. Selanjutnya, mereka yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona harus menjalani proses penyembuhan di rumah sakit darurat lapangan atau rumah sakit rujukan.
Sedangkan, bagi pekerja migran yang tidak ada gejala dan hasilnya nonreaktif dikembalikan ke daerah masing-masing, serta dilanjutkan proses karantina.
"Saya minta bupati/wali kota menerima mereka di pendopo sebagai bentuk penghormatan kepada pekerja migran. Kepala daerah juga harus mengawal bahwa pekerja migran ini benar-benar warganya hingga dipastikan menjalani karantina," kata Khofifah.
Rakor juga dihadiri Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Wakapolda Jatim Brigjen Polisi Slamet Hadi Supraptoyo, Plh. Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Mereka, pekerja migran Indonesia pulang karena kontraknya habis di tempat kerjanya, bukan dalam rangka mudik," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai memimpin rapat koordinasi bersama forkopimda di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Kamis malam.
Rakor yang diikuti pejabat Forkopimda se-Jatim itu membahas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam persiapan menyambut Idulfitri 1442 Hijriah pada masa pandemi COVID-19.
Berdasarkan data yang diterimanya dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jika tidak ada revisi data, jumlah pekerja migran yang tiba sejak Ramadan hingga usai Idulfitri sekitar 14 ribu orang, sedangkan tahun 2020 hanya sekitar 2.100 orang.
Gubernur Khofifah berharap bupati/wali kota menyiapkan skenario menyambut kedatangan para pekerja migran itu, seperti proses karantina hingga tes COVID-19 saat mereka baru tiba.
Ia menjelaskan setibanya di Indonesia, para pekerja migran harus dites, kemudian bagi yang bergejala atau hasilnya reaktif akan dilanjutkan ke tes usap PCR. Selanjutnya, mereka yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona harus menjalani proses penyembuhan di rumah sakit darurat lapangan atau rumah sakit rujukan.
Sedangkan, bagi pekerja migran yang tidak ada gejala dan hasilnya nonreaktif dikembalikan ke daerah masing-masing, serta dilanjutkan proses karantina.
"Saya minta bupati/wali kota menerima mereka di pendopo sebagai bentuk penghormatan kepada pekerja migran. Kepala daerah juga harus mengawal bahwa pekerja migran ini benar-benar warganya hingga dipastikan menjalani karantina," kata Khofifah.
Rakor juga dihadiri Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Wakapolda Jatim Brigjen Polisi Slamet Hadi Supraptoyo, Plh. Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021