Ahli sosiologi pemerintahan Universitas Brawijaya (UB) Prof. Dr. Luqman Hakim menilai pemilihan kepala daerah saat ini mengalami bias politik dan sosial sehingga berkembang menjadi pemilihan politik antroposentrik kedaerahan.
"Dalam arti lebih menyuburkan ikatan-ikatan primordialisme daripada ikatan-ikatan nasionalisme politik," kata Prof. Luqman Hakim di Malang, Jawa Timur, Rabu.
Saat ini, katanya, pilkada lebih mirip seperti pemilihan kepala politik dibandingkan kepemimpinan administrasif. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukannya selama 15 tahun.
Prof. Luqman menambahkan keberadaan pilkada dianggap membahayakan, karena sudah menjauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945.
"Biaya pemilihan politik yang mahal, calon kepala daerah dikuasai ataupun secara suka rela menyerahkan diri kepada oligarki yang pusat kekuasaannya berada di tangan para pejabat tinggi negara, petinggi partai politik atau para cukong," ucapnya.
Oleh karena itu, lanjut Prof. Luqman, dari perspektif sosiologi pemerintahan diprediksi, pilkada, cepat atau lambat, membahayakan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Luqman menambahkan meskipun sudah menjauh dari cita-cita proklamasi, masyarakat sudah "cerdas.”
Menurut profesor yang menyelesaikan program doktoralnya (S3) di UGM itu, masyarakat justru memainkan pilkada untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri. Mereka sengaja menjual suara kepada semua bakal calon, tetapi juga menanti “serangan fajar.”
"Ketika akhirnya tidak sedikit mereka yang berhasil terpilih ternyata masuk bui, masyarakat tidak peduli, bahkan mempersalahkan sang aktor yang hanya pandai korupsi berjamaah dengan kelompoknya dan gagal memainkan peran 'Si Pitung', si perampok dermawan dalam folklore rakyat Betawi zaman kolonial," katanya.
Prof. Dr. Luqman Hakim yang menyelesaikan studi S1 di UGM, S2 di SOAS University of London ini bakal dikukuhkan sebagai profesor aktif ke-12 dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), profesor aktif ke-188 di UB, dan ke-271 dari seluruh profesor yang telah dihasilkan oleh UB. Pengukuhan itu bakal dilaksanakan di Malang pada Kamis (17/12).
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Dalam arti lebih menyuburkan ikatan-ikatan primordialisme daripada ikatan-ikatan nasionalisme politik," kata Prof. Luqman Hakim di Malang, Jawa Timur, Rabu.
Saat ini, katanya, pilkada lebih mirip seperti pemilihan kepala politik dibandingkan kepemimpinan administrasif. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukannya selama 15 tahun.
Prof. Luqman menambahkan keberadaan pilkada dianggap membahayakan, karena sudah menjauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945.
"Biaya pemilihan politik yang mahal, calon kepala daerah dikuasai ataupun secara suka rela menyerahkan diri kepada oligarki yang pusat kekuasaannya berada di tangan para pejabat tinggi negara, petinggi partai politik atau para cukong," ucapnya.
Oleh karena itu, lanjut Prof. Luqman, dari perspektif sosiologi pemerintahan diprediksi, pilkada, cepat atau lambat, membahayakan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Luqman menambahkan meskipun sudah menjauh dari cita-cita proklamasi, masyarakat sudah "cerdas.”
Menurut profesor yang menyelesaikan program doktoralnya (S3) di UGM itu, masyarakat justru memainkan pilkada untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri. Mereka sengaja menjual suara kepada semua bakal calon, tetapi juga menanti “serangan fajar.”
"Ketika akhirnya tidak sedikit mereka yang berhasil terpilih ternyata masuk bui, masyarakat tidak peduli, bahkan mempersalahkan sang aktor yang hanya pandai korupsi berjamaah dengan kelompoknya dan gagal memainkan peran 'Si Pitung', si perampok dermawan dalam folklore rakyat Betawi zaman kolonial," katanya.
Prof. Dr. Luqman Hakim yang menyelesaikan studi S1 di UGM, S2 di SOAS University of London ini bakal dikukuhkan sebagai profesor aktif ke-12 dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), profesor aktif ke-188 di UB, dan ke-271 dari seluruh profesor yang telah dihasilkan oleh UB. Pengukuhan itu bakal dilaksanakan di Malang pada Kamis (17/12).
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020