Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengajak para petani Program Kehutanan Sosial di Banyuwangi, Jawa Timur, agar mulai berkoperasi sehingga mampu meningkatkan hasil pertanian dan pemasaran komoditasnya.
Program Kehutanan Sosial merupakan program prioritas nasional dengan skema izin pemanfaatan perhutanan sosial (IPHPS) dan pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan (KULIN KK).
Program ini memberi izin atau hak kelola kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang berada di bawah pengawasan Perhutani selama 35 tahun, hingga seluas maksimal 2 hektare per kepala keluarga.
"Kami mendorong petani tidak bertani sendiri dalam sekala kecil, tapi harus dalam skala ekonomis sehingga mampu menghasilkan produk yang ekonomis juga," ujar Menkop Teten Masduki dalam acara dialog bersama petani dalam Program Kehutanan Sosial di Aula Universitas 17 Agustus Banyuwangi," Jumat.
Dalam dialog itu, Teten Masduki mendorong petani Program Kehutanan Sosial di Banyuwangi mulai bertani dengan skala ekonomis guna meningkatkan kesejahteraannya.
"Jadi, sekarang petani jangan lagi berpikir bagaimana mendapatkan lahan, tetapi bagaimana mengupayakan itu menjadi kekuatan ekonomi," katanya.
Salah satu caranya, lanjut Teten, adalah lewat pembentukan koperasi, sebagaimana yang dilakukan para petani di sejumlah negara lain untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dengan koperasi, katanya, petani akan bekerjasama menghasilkan komoditas pertanian yang bisa memenuhi pasar, dan dengan koperasi juga, petani akan lebih mudah mengakses permodalan dari perbankan.
"Tentu dengan koperasi yang modern yang betul-betul bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Bukan koperasi yang hanya mengurusi simpan pinjamnya, namun juga produksi, pengolahan, hingga pasarnya," paparnya.
Untuk Banyuwangi, menurut Teten, bisa dimulai dengan mengidentifikasi jenis komoditas yang cocok dengan iklim Banyuwangi. Penentuan komoditas ini penting lantaran akan berpengaruh pada bentuk koperasi yang akan didirikan nantinya.
"Yang penting temukan dulu komoditasnya, pohon sengon atau buah tropik dan selanjutnya dibuat model bisnisnya menyesuaikan komoditasnya," katanya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas sangat mendukung rencana itu dan merespons hal ini dengan memberikan kemudahan akses perizinan untuk koperasi dan UMKM.
"Bulan ini juga kami akan lakukan jemput bola perizinan untuk UMKM dan koperasi. Saat ini sedang kami siapkan instrumennya," ujar Anas.
Bupati Anas berharap layanan ini bisa memudahkan petani dan warga di sekitar hutan untuk mengurus perizinannya.
"Akan ada petugas yang keliling secara terjadwal. Kami sudah meminta dinas terkait untuk menginformasikan ini secara luas. Misalnya, Senin giliran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sempu, petugas akan jemput bola ke sana supaya mereka tidak bolak-balik ke Banyuwangi," katanya.
"Kami juga akan programkan di prizinan untuk UMKM agar segera berbadan hukum sehingga mudah akses permodalannya. Insya Allah Allah bulan ini juga kami akan buka," kata Anas. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Program Kehutanan Sosial merupakan program prioritas nasional dengan skema izin pemanfaatan perhutanan sosial (IPHPS) dan pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan (KULIN KK).
Program ini memberi izin atau hak kelola kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang berada di bawah pengawasan Perhutani selama 35 tahun, hingga seluas maksimal 2 hektare per kepala keluarga.
"Kami mendorong petani tidak bertani sendiri dalam sekala kecil, tapi harus dalam skala ekonomis sehingga mampu menghasilkan produk yang ekonomis juga," ujar Menkop Teten Masduki dalam acara dialog bersama petani dalam Program Kehutanan Sosial di Aula Universitas 17 Agustus Banyuwangi," Jumat.
Dalam dialog itu, Teten Masduki mendorong petani Program Kehutanan Sosial di Banyuwangi mulai bertani dengan skala ekonomis guna meningkatkan kesejahteraannya.
"Jadi, sekarang petani jangan lagi berpikir bagaimana mendapatkan lahan, tetapi bagaimana mengupayakan itu menjadi kekuatan ekonomi," katanya.
Salah satu caranya, lanjut Teten, adalah lewat pembentukan koperasi, sebagaimana yang dilakukan para petani di sejumlah negara lain untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dengan koperasi, katanya, petani akan bekerjasama menghasilkan komoditas pertanian yang bisa memenuhi pasar, dan dengan koperasi juga, petani akan lebih mudah mengakses permodalan dari perbankan.
"Tentu dengan koperasi yang modern yang betul-betul bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Bukan koperasi yang hanya mengurusi simpan pinjamnya, namun juga produksi, pengolahan, hingga pasarnya," paparnya.
Untuk Banyuwangi, menurut Teten, bisa dimulai dengan mengidentifikasi jenis komoditas yang cocok dengan iklim Banyuwangi. Penentuan komoditas ini penting lantaran akan berpengaruh pada bentuk koperasi yang akan didirikan nantinya.
"Yang penting temukan dulu komoditasnya, pohon sengon atau buah tropik dan selanjutnya dibuat model bisnisnya menyesuaikan komoditasnya," katanya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas sangat mendukung rencana itu dan merespons hal ini dengan memberikan kemudahan akses perizinan untuk koperasi dan UMKM.
"Bulan ini juga kami akan lakukan jemput bola perizinan untuk UMKM dan koperasi. Saat ini sedang kami siapkan instrumennya," ujar Anas.
Bupati Anas berharap layanan ini bisa memudahkan petani dan warga di sekitar hutan untuk mengurus perizinannya.
"Akan ada petugas yang keliling secara terjadwal. Kami sudah meminta dinas terkait untuk menginformasikan ini secara luas. Misalnya, Senin giliran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sempu, petugas akan jemput bola ke sana supaya mereka tidak bolak-balik ke Banyuwangi," katanya.
"Kami juga akan programkan di prizinan untuk UMKM agar segera berbadan hukum sehingga mudah akses permodalannya. Insya Allah Allah bulan ini juga kami akan buka," kata Anas. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020