Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mulai menarik 20 ribu kartu penyangga ekonomi (KPE) bergambar siluet petahana bupati yang sempat dibagikan ke warganya demi mengantisipasi polemik jelang Pilkada 2020.
"Kami tarik setelah kami konsultasi dan menerima hasil telaah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) demi mencegah polemik di masa pilkada," kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Trenggalek Ratna Sulistyowati dikonfirmasi melalui telepon, Jumat.
Ia mengatakan proses penarikan saat ini sudah berjalan dan diharapkan KPE yang sudah tersebar di masyarakat bisa ditarik seluruhnya sebelum jadwal penetapan paslon peserta pilkada oleh KPU Trenggalek.
Kendati dilakukan penarikan KPE, lanjut Ratna, program bantuan sosial dari pemerintah tetap berjalan seperti biasa.
"Yang diganti nanti hanya desainnya (kartu), kalau bantuannya tetap," kata Ratna.
KPE bergambar siluet mirip wajah Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin dikeluarkan pada April 2020.
Desain tersebut dulu dipilih dan digunakan, karena saat itu belum masuk tahapan pilkada. Wacana tentang pengunduran jadwal pemilihan juga masih simpang-siur, karena sempat dikabarkan bakal ditunda hingga 2022.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu Trenggalek Ahmad Rokhani menyatakan telaah diberikan untuk mencegah potensi pelanggaran dalam gelaran Pilkada Trenggalek 2020, yang salah satu kandidatnya adalah petahana.
"Permintaan penjelasan oleh pemerintah daerah tersebut merupakan salah satu langkah positif dalam upaya pencegahan pelanggaran pada saat pilkada, mengingat Bupati Arifin kembali mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah," kata Rokhani.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Kami tarik setelah kami konsultasi dan menerima hasil telaah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) demi mencegah polemik di masa pilkada," kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Trenggalek Ratna Sulistyowati dikonfirmasi melalui telepon, Jumat.
Ia mengatakan proses penarikan saat ini sudah berjalan dan diharapkan KPE yang sudah tersebar di masyarakat bisa ditarik seluruhnya sebelum jadwal penetapan paslon peserta pilkada oleh KPU Trenggalek.
Kendati dilakukan penarikan KPE, lanjut Ratna, program bantuan sosial dari pemerintah tetap berjalan seperti biasa.
"Yang diganti nanti hanya desainnya (kartu), kalau bantuannya tetap," kata Ratna.
KPE bergambar siluet mirip wajah Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin dikeluarkan pada April 2020.
Desain tersebut dulu dipilih dan digunakan, karena saat itu belum masuk tahapan pilkada. Wacana tentang pengunduran jadwal pemilihan juga masih simpang-siur, karena sempat dikabarkan bakal ditunda hingga 2022.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu Trenggalek Ahmad Rokhani menyatakan telaah diberikan untuk mencegah potensi pelanggaran dalam gelaran Pilkada Trenggalek 2020, yang salah satu kandidatnya adalah petahana.
"Permintaan penjelasan oleh pemerintah daerah tersebut merupakan salah satu langkah positif dalam upaya pencegahan pelanggaran pada saat pilkada, mengingat Bupati Arifin kembali mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah," kata Rokhani.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020