Politikus PDI Perjuangan sekaligus anggota DPR RI Mufti Anam menilai penyaluran bantuan sosial kepada warga tidak selalu pararel dengan peningkatan elektabilitas kandidat, khususnya petahana, saat maju di pemilihan kepala daerah.
"Masyarakat akan lebih menilai rekam jejak kandidat dibanding program bansos yang sifatnya temporer," ujar Mufti Anam ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa.
Menurut ia, masyarakat saat ini sudah cerdas dalam menentukan pilihan. Jika petahana selama ini kinerjanya bagus dengan tingkat kepuasan publik tinggi, dia tetap kuat elektabilitasnya meski di tengah pandemi saat ini.
Sebaliknya, jika kinerja petahana buruk dengan tingkat kepuasan publik yang rendah, program bansos pun tidak akan mengungkit elektabilitasnya secara signifikan.
Pendapat tersebut dibuktikan anggota Komisi VI DPR RI itu setelah mencermati survei di sekitar 20 daerah dan diprediksi bahwa sebenarnya kurang relevan menempatkan bansos sebagai variabel utama pendongkrak elektabilitas.
Mufti memaparkan pandemi COVID-19 menuntut kandidat untuk benar-benar cermat dalam memilih isu kampanyenya.
Komunikasi politiknya, lanjut Mufti, harus berbasis pada isu yang menjadi fokus publik, bukan sekadar manuver dan gimmick semata.
”Saat ini publik dihadapkan pada dua tantangan utama, yaitu krisis kesehatan dan ancaman krisis ekonomi. Fokus publik ke dua isu itu. Maka, komunikasi kandidat harus selaras dengan perhatian publik. Kalau bermain di luar dua tantangan utama publik itu, saya yakin tidak akan efektif mengatrol elektabilitas," tuturnya.
Adik kandung Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas itu menambahkan bahwa publik akan melihat dua hal utama, yaitu pertama, apa yang dilakukan kandidat selama pandemi dan kedua, harapan yang dibawa terutama pada isu lapangan kerja serta pemulihan ekonomi.
"Saran saya, fokuslah pada kampanye lapangan kerja dan pemulihan ekonomi," tutur politikus sekaligus pengusaha muda asal Jatim tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Masyarakat akan lebih menilai rekam jejak kandidat dibanding program bansos yang sifatnya temporer," ujar Mufti Anam ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa.
Menurut ia, masyarakat saat ini sudah cerdas dalam menentukan pilihan. Jika petahana selama ini kinerjanya bagus dengan tingkat kepuasan publik tinggi, dia tetap kuat elektabilitasnya meski di tengah pandemi saat ini.
Sebaliknya, jika kinerja petahana buruk dengan tingkat kepuasan publik yang rendah, program bansos pun tidak akan mengungkit elektabilitasnya secara signifikan.
Pendapat tersebut dibuktikan anggota Komisi VI DPR RI itu setelah mencermati survei di sekitar 20 daerah dan diprediksi bahwa sebenarnya kurang relevan menempatkan bansos sebagai variabel utama pendongkrak elektabilitas.
Mufti memaparkan pandemi COVID-19 menuntut kandidat untuk benar-benar cermat dalam memilih isu kampanyenya.
Komunikasi politiknya, lanjut Mufti, harus berbasis pada isu yang menjadi fokus publik, bukan sekadar manuver dan gimmick semata.
”Saat ini publik dihadapkan pada dua tantangan utama, yaitu krisis kesehatan dan ancaman krisis ekonomi. Fokus publik ke dua isu itu. Maka, komunikasi kandidat harus selaras dengan perhatian publik. Kalau bermain di luar dua tantangan utama publik itu, saya yakin tidak akan efektif mengatrol elektabilitas," tuturnya.
Adik kandung Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas itu menambahkan bahwa publik akan melihat dua hal utama, yaitu pertama, apa yang dilakukan kandidat selama pandemi dan kedua, harapan yang dibawa terutama pada isu lapangan kerja serta pemulihan ekonomi.
"Saran saya, fokuslah pada kampanye lapangan kerja dan pemulihan ekonomi," tutur politikus sekaligus pengusaha muda asal Jatim tersebut.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020