Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur menyiapkan tim baru penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi menyusul Presiden RI Joko Widodo resmi membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
"Pak Sekda sudah saya minta bentuk. Kita tetap bentuk tim karena tidak mungkin kalau Dinas Kesehatan bekerja sendiri. Jadi kita tetap bentuk tim, tapi belum tahu apa namanya nanti," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya, Selasa.
Menurut dia, selain mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, pembentukan tim ini dinilai penting untuk saling menyamakan persepsi.
Selain itu, lanjut dia, koordinasi terkait penanganan COVID-19 yang selama ini telah berjalan tetap sama seperti halnya dalam memutuskan suatu protokol kesehatan di pusat perbelanjaan.
Untuk itu, Wali Kota Risma mengatakan tim tersebut nantinya merupakan gabungan dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Surabaya.
"Supaya koordinasinya tetap sama. Jadi nanti misalnya memutuskan sesuatu, misalkan protokol di mal itu ya, tetap ada tim inti dari Bakesbang, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan," ujarnya.
Risma menyebut sebelum melangkah atau memutuskan suatu kebijakan, tim tersebut akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari berbagai sisi aspek seperti halnya di pusat perbelanjaan, harus ada pertimbangan dari sisi pengaturan pengunjung hingga transaksi pembelian.
"Jadi tidak sendiri, maksudnya kalau dilihat dari sisi perdagangan, dia mungkin atur transaksi saja. Tapi kalau dengan tim, maka diatur misalkan caranya antre kalau di dalam penuh, antrenya gimana di luar begitu," ujarnya.
Meski demikian, wali kota perempuan pertama di Surabaya itu, menyatakan dalam pembentukan tim nanti, pihaknya tetap menggandeng jajaran TNI dan Polri.
Hal itu berkaca pada pengalaman sebelumnya bahwa keterlibatan TNI dan Polri dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 di Kota Surabaya dinilai penting.
"Kita selama ini tetap libatkan (TNI dan Polri, red.), sistem baru kita libatkan itu. Karena sebelumnya pun kita sudah begitu, sebelumnya tetap kita juga lakukan seperti itu," ujarnya.
Terkait kondisi ekonomi di Surabaya, Risma menjelaskan bahwa kondisi roda perekonomian di "Kota Pahlawan" mulai berjalan baik.
Tentunya, ke depan pihaknya akan terus melakukan evaluasi-evaluasi terkait dengan kondisi perekonomian di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur itu.
"Kalau ekonomi rasanya masing-masing sudah mulai jalan. Jadi evaluasi misalkan kemarin kayak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), bisa diangsur. Termasuk IMB (Izin Mendirikan Bangunan) itu juga sudah kita atur bagaimana pembayarannya," katanya.
Ketika ditanya kapan tim itu mulai berjalan, Wali Kota Risma menyatakan, saat ini sedang membahas dan telah menginstruksikan Sekda Kota Surabaya Hendro Gunawan untuk pembentukan tim tersebut.
"Sekarang masih dibahas, tapi yang jelas kita tetap koordinasinya sebagai tim," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Pak Sekda sudah saya minta bentuk. Kita tetap bentuk tim karena tidak mungkin kalau Dinas Kesehatan bekerja sendiri. Jadi kita tetap bentuk tim, tapi belum tahu apa namanya nanti," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya, Selasa.
Menurut dia, selain mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, pembentukan tim ini dinilai penting untuk saling menyamakan persepsi.
Selain itu, lanjut dia, koordinasi terkait penanganan COVID-19 yang selama ini telah berjalan tetap sama seperti halnya dalam memutuskan suatu protokol kesehatan di pusat perbelanjaan.
Untuk itu, Wali Kota Risma mengatakan tim tersebut nantinya merupakan gabungan dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Surabaya.
"Supaya koordinasinya tetap sama. Jadi nanti misalnya memutuskan sesuatu, misalkan protokol di mal itu ya, tetap ada tim inti dari Bakesbang, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan," ujarnya.
Risma menyebut sebelum melangkah atau memutuskan suatu kebijakan, tim tersebut akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari berbagai sisi aspek seperti halnya di pusat perbelanjaan, harus ada pertimbangan dari sisi pengaturan pengunjung hingga transaksi pembelian.
"Jadi tidak sendiri, maksudnya kalau dilihat dari sisi perdagangan, dia mungkin atur transaksi saja. Tapi kalau dengan tim, maka diatur misalkan caranya antre kalau di dalam penuh, antrenya gimana di luar begitu," ujarnya.
Meski demikian, wali kota perempuan pertama di Surabaya itu, menyatakan dalam pembentukan tim nanti, pihaknya tetap menggandeng jajaran TNI dan Polri.
Hal itu berkaca pada pengalaman sebelumnya bahwa keterlibatan TNI dan Polri dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 di Kota Surabaya dinilai penting.
"Kita selama ini tetap libatkan (TNI dan Polri, red.), sistem baru kita libatkan itu. Karena sebelumnya pun kita sudah begitu, sebelumnya tetap kita juga lakukan seperti itu," ujarnya.
Terkait kondisi ekonomi di Surabaya, Risma menjelaskan bahwa kondisi roda perekonomian di "Kota Pahlawan" mulai berjalan baik.
Tentunya, ke depan pihaknya akan terus melakukan evaluasi-evaluasi terkait dengan kondisi perekonomian di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur itu.
"Kalau ekonomi rasanya masing-masing sudah mulai jalan. Jadi evaluasi misalkan kemarin kayak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), bisa diangsur. Termasuk IMB (Izin Mendirikan Bangunan) itu juga sudah kita atur bagaimana pembayarannya," katanya.
Ketika ditanya kapan tim itu mulai berjalan, Wali Kota Risma menyatakan, saat ini sedang membahas dan telah menginstruksikan Sekda Kota Surabaya Hendro Gunawan untuk pembentukan tim tersebut.
"Sekarang masih dibahas, tapi yang jelas kita tetap koordinasinya sebagai tim," ujarnya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020