Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, Jawa Timur, memutuskan untuk menambah jumlah tempat pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan pada Desember 2020 demi mencegah penyebaran COVID-19.
Komisioner KPU Kabupaten Kediri Divisi Perencanaan Data dan Informasi Eka Wisnu Wardhana mengemukakan pilkada nantinya akan menerapkan dua prinsip, yakni dengan penerapan protokol pencegahan COVID-19 dan menerapkan physical distancing saat pemilihan berlangsung.
"Physical distancing berarti membatasi jarak, konsekuensinya mengurangi kepadatan pemilih di TPS. Dulu per TPS ada 800 orang pemilih, sekarang 500 orang pemilih per TPS dan itu menambah jumlah TPS," katanya di Kediri, Rabu.
Ia mengatakan awalnya jumlah TPS di Kabupaten Kediri yang terdata 2.610 unit tersebar di 26 kecamatan, namun akan ditambah 701 menjadi 3.311 TPS.
Dengan tambahan jumlah TPS secara otomatis juga menambah petugas yang bertugas di TPS. Untuk itu, KPU juga segera melakukan perekrutan calon KPPS, sehingga petugas siap sebelum pilkada digelar akhir 2020.
Sedangkan untuk penerapan protokol pencegahan COVID-19, KPU juga menyiapkan sejumlah persiapan khusus, seperti menyiapkan masker, face shield, sarung tangan, dan protokol untuk pencegahan penyebaran COVID-19 lainnya.
Terkait dengan baju hazmat, Wisnu mengatakan kemungkinan tidak semua petugas akan mengenakan. Dimungkinkan pengenaan baju itu di lokasi yang dinilai rawan, misalnya, dekat dengan rumah sakit.
Pihaknya juga sudah rapat dengan tim dari Pemkab Kediri guna membahas persiapan Pilkada yang berada di tengah pandemik COVID-19.
KPU juga melakukan evaluasi anggaran yang dibutuhkan termasuk untuk alat pelindung diri (APD) demi mencegah penyebaran virus Corona.
Dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), KPU Kabupaten Kediri mendapatkan Rp68 miliar. Menjelang Pilkada mendapatkan penambahan Rp12 miliar. Namun, KPU melakukan rasionalisasi Rp3,6 miliar dan sisanya akan diajukan ke daerah dan pusat.
"Perlu tambahan Rp8,99 miliar, dimana 50 persen dari APBD Kabupaten Kediri dan sisanya 50 persen dari APBN," demikian Wisnu.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Komisioner KPU Kabupaten Kediri Divisi Perencanaan Data dan Informasi Eka Wisnu Wardhana mengemukakan pilkada nantinya akan menerapkan dua prinsip, yakni dengan penerapan protokol pencegahan COVID-19 dan menerapkan physical distancing saat pemilihan berlangsung.
"Physical distancing berarti membatasi jarak, konsekuensinya mengurangi kepadatan pemilih di TPS. Dulu per TPS ada 800 orang pemilih, sekarang 500 orang pemilih per TPS dan itu menambah jumlah TPS," katanya di Kediri, Rabu.
Ia mengatakan awalnya jumlah TPS di Kabupaten Kediri yang terdata 2.610 unit tersebar di 26 kecamatan, namun akan ditambah 701 menjadi 3.311 TPS.
Dengan tambahan jumlah TPS secara otomatis juga menambah petugas yang bertugas di TPS. Untuk itu, KPU juga segera melakukan perekrutan calon KPPS, sehingga petugas siap sebelum pilkada digelar akhir 2020.
Sedangkan untuk penerapan protokol pencegahan COVID-19, KPU juga menyiapkan sejumlah persiapan khusus, seperti menyiapkan masker, face shield, sarung tangan, dan protokol untuk pencegahan penyebaran COVID-19 lainnya.
Terkait dengan baju hazmat, Wisnu mengatakan kemungkinan tidak semua petugas akan mengenakan. Dimungkinkan pengenaan baju itu di lokasi yang dinilai rawan, misalnya, dekat dengan rumah sakit.
Pihaknya juga sudah rapat dengan tim dari Pemkab Kediri guna membahas persiapan Pilkada yang berada di tengah pandemik COVID-19.
KPU juga melakukan evaluasi anggaran yang dibutuhkan termasuk untuk alat pelindung diri (APD) demi mencegah penyebaran virus Corona.
Dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), KPU Kabupaten Kediri mendapatkan Rp68 miliar. Menjelang Pilkada mendapatkan penambahan Rp12 miliar. Namun, KPU melakukan rasionalisasi Rp3,6 miliar dan sisanya akan diajukan ke daerah dan pusat.
"Perlu tambahan Rp8,99 miliar, dimana 50 persen dari APBD Kabupaten Kediri dan sisanya 50 persen dari APBN," demikian Wisnu.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020