Para petani yang diwakili Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengeluhkan berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi dan mangkraknya alat mesin pertanian saat rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa.
"Pemerintah saat ini terkesan mengabaikan sektor pertanian karena kebijakan yang sangat bertolak belakang dengan apa yang kami harapkan, padahal pemerintah meminta petani untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian," kata Ketua HKTI Jember Jumantoro usai rapat dengar pendapat di DPRD Jember.
Menurutnya, para petani mengeluhkan berkurangnya kuota pupuk bersubsidi yang dapat berdampak pada produktivitas pertanian, karena tanaman yang kurang pupuk tidak akan menghasilkan panen yang maksimal.
"Memang benar pupuk tidak langka di Jember karena ada stok pupuk bersubsidi di tingkat produsen, namun dengan berkurangnya kuota, maka kami dipaksa untuk membeli pupuk nonsubsidi yang harganya tiga kali lipat dari pupuk subsidi," tuturnya.
Ia berharap ada solusi dari Pemkab Jember untuk menambah alokasi pupuk atau melakukan re-alokasi, sehingga petani tidak kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
"Kami juga menyayangkan mangkraknya alsintan yang seharusnya bisa digunakan oleh petani dan pemeliharaan yang kurang baik di dinas terkait menyebabkan alsintan mudah rusak, sehingga kami tidak akan mengajukan permohonan peminjaman alsintan kalau alatnya rusak," katanya.
Ia berharap kepada anggota DPRD Jember untuk memfasilitasi peminjaman alsintan dengan catatan alsintan tersebut siap digunakan untuk proses pertanian karena selama ini alsintan dikembalikan kepada dinas terkait dalam kondisi baik, namun karena pemeliharaan yang tidak baik menyebabkan alat itu rusak.
"Kontrak dengan petani memang satu tahun, namun ketika kami akan meminjam lagi, alat itu sudah rusak, sehingga kerusakan alat itu jangan dibebankan kepada petani. Kami sudah siap menyusun proposal untuk peminjaman alsintan lagi, asalkan kondisinya baik dan bisa dipakai," ujarnya.
Sementara Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono menyayangkan tidak hadirnya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dalam rapat dengar pendapat terkait persoalan mangkraknya alsintan dan berkurangnya kuota pupuk bersubsidi.
"Kami akan panggil kembali dinas yang bersangkutan dan meminta agar alsintan tersebut bisa dikembalikan kepada petani dengan kondisi siap pakai dan tidak rusak, sehingga dapat mendorong peningkatan produksi hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani," ucap politikus Partai Gerindra Jember itu.
Ia juga menyayangkan minimnya anggaran sektor pertanian di Jember, padahal sebagian besar sektor perekonomian di kabupaten setempat ditopang oleh sektor pertanian dan perkebunan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Pemerintah saat ini terkesan mengabaikan sektor pertanian karena kebijakan yang sangat bertolak belakang dengan apa yang kami harapkan, padahal pemerintah meminta petani untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian," kata Ketua HKTI Jember Jumantoro usai rapat dengar pendapat di DPRD Jember.
Menurutnya, para petani mengeluhkan berkurangnya kuota pupuk bersubsidi yang dapat berdampak pada produktivitas pertanian, karena tanaman yang kurang pupuk tidak akan menghasilkan panen yang maksimal.
"Memang benar pupuk tidak langka di Jember karena ada stok pupuk bersubsidi di tingkat produsen, namun dengan berkurangnya kuota, maka kami dipaksa untuk membeli pupuk nonsubsidi yang harganya tiga kali lipat dari pupuk subsidi," tuturnya.
Ia berharap ada solusi dari Pemkab Jember untuk menambah alokasi pupuk atau melakukan re-alokasi, sehingga petani tidak kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
"Kami juga menyayangkan mangkraknya alsintan yang seharusnya bisa digunakan oleh petani dan pemeliharaan yang kurang baik di dinas terkait menyebabkan alsintan mudah rusak, sehingga kami tidak akan mengajukan permohonan peminjaman alsintan kalau alatnya rusak," katanya.
Ia berharap kepada anggota DPRD Jember untuk memfasilitasi peminjaman alsintan dengan catatan alsintan tersebut siap digunakan untuk proses pertanian karena selama ini alsintan dikembalikan kepada dinas terkait dalam kondisi baik, namun karena pemeliharaan yang tidak baik menyebabkan alat itu rusak.
"Kontrak dengan petani memang satu tahun, namun ketika kami akan meminjam lagi, alat itu sudah rusak, sehingga kerusakan alat itu jangan dibebankan kepada petani. Kami sudah siap menyusun proposal untuk peminjaman alsintan lagi, asalkan kondisinya baik dan bisa dipakai," ujarnya.
Sementara Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono menyayangkan tidak hadirnya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dalam rapat dengar pendapat terkait persoalan mangkraknya alsintan dan berkurangnya kuota pupuk bersubsidi.
"Kami akan panggil kembali dinas yang bersangkutan dan meminta agar alsintan tersebut bisa dikembalikan kepada petani dengan kondisi siap pakai dan tidak rusak, sehingga dapat mendorong peningkatan produksi hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani," ucap politikus Partai Gerindra Jember itu.
Ia juga menyayangkan minimnya anggaran sektor pertanian di Jember, padahal sebagian besar sektor perekonomian di kabupaten setempat ditopang oleh sektor pertanian dan perkebunan.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020