Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar, Jawa Timur, mendapatkan anggaran sekitar Rp14 miliar untuk pengawasan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2020, hampir dua kali lipat dibanding anggaran pilkada 2015 yang hanya Rp7,2 miliar.
"Untuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) Bawaslu sudah dianggarkan senilai Rp14 miliar," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin di Blitar, Selasa.
Untuk 2019, Bawaslu Blitar mengajukan anggaran sebesar Rp89 juta. Anggaran itu sesuai dengan kebutuhan yang sudah diperkirakan hingga akhir 2019. Namun, anggaran itu ternyata mengalami pembengkakan hingga Rp600 juta mengingat tahapan perekrutan panwas kecamatan ternyata sudah dilakukan dan mereka sudah bekerja.
Hakam menambahkan, lembaganya sudah mengajukan revisi anggaran, namun hingga kini belum ada keputusan. Jika tidak bisa direvisi, nantinya anggaran itu akan dimasukkan pada tahun 2020 dan laporan sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan.
Nantinya terdapat pemberian jaminan kecelakaan kerja bagi pengawas pemilu adhoc yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam) ada 66 orang, pengawas pemilu lapangan (PPL) 248 orang, dan PTPS ada 2.078 orang.
Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto mengatakan penyerahan dana hibah tersebut diharapkan bermanfaat dan kegiatan tahapan pilkada bisa lancar.
"Harapannya dengan penyerahan hibah tersebut pihak penyelenggara, baik bawaslu maupun KPU dapat memulai aktivitas tahapan pilkada dengan lancar," kata dia.
Rijanto menambahkan, untuk penganggaran pada APBD 2020 pencairan dilakukan dalam tiga tahap, yakni tahap pertama paling lambat 14 hari kerja setelah ditetapkannya DPA SKPD Tahun Anggaran 2020 sebesar 40 persen, tahap kedua sebesar 50 persen dan tahap ketiga 10 persen.
"Harapan kami pelaksanaan Pilkada 2020 dapat berjalan dengan baik dan terpilih pemimpin yang amanah sesuai keinginan masyarakat," ujar dia.
Dalam kegiatan tersebut, selain penandatanganan NPHD juga digelar deklarasi guna menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar 2020 yang aman, damai, dan bermartabat .
Acara penandatanganan NPHD dan deklarasi tersebut dihadiri oleh segenap undangan. Selain jajaran Bawaslu dan KPU Kabupaten Blitar, juga forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), partai politik, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Untuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) Bawaslu sudah dianggarkan senilai Rp14 miliar," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin di Blitar, Selasa.
Untuk 2019, Bawaslu Blitar mengajukan anggaran sebesar Rp89 juta. Anggaran itu sesuai dengan kebutuhan yang sudah diperkirakan hingga akhir 2019. Namun, anggaran itu ternyata mengalami pembengkakan hingga Rp600 juta mengingat tahapan perekrutan panwas kecamatan ternyata sudah dilakukan dan mereka sudah bekerja.
Hakam menambahkan, lembaganya sudah mengajukan revisi anggaran, namun hingga kini belum ada keputusan. Jika tidak bisa direvisi, nantinya anggaran itu akan dimasukkan pada tahun 2020 dan laporan sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan.
Nantinya terdapat pemberian jaminan kecelakaan kerja bagi pengawas pemilu adhoc yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam) ada 66 orang, pengawas pemilu lapangan (PPL) 248 orang, dan PTPS ada 2.078 orang.
Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto mengatakan penyerahan dana hibah tersebut diharapkan bermanfaat dan kegiatan tahapan pilkada bisa lancar.
"Harapannya dengan penyerahan hibah tersebut pihak penyelenggara, baik bawaslu maupun KPU dapat memulai aktivitas tahapan pilkada dengan lancar," kata dia.
Rijanto menambahkan, untuk penganggaran pada APBD 2020 pencairan dilakukan dalam tiga tahap, yakni tahap pertama paling lambat 14 hari kerja setelah ditetapkannya DPA SKPD Tahun Anggaran 2020 sebesar 40 persen, tahap kedua sebesar 50 persen dan tahap ketiga 10 persen.
"Harapan kami pelaksanaan Pilkada 2020 dapat berjalan dengan baik dan terpilih pemimpin yang amanah sesuai keinginan masyarakat," ujar dia.
Dalam kegiatan tersebut, selain penandatanganan NPHD juga digelar deklarasi guna menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar 2020 yang aman, damai, dan bermartabat .
Acara penandatanganan NPHD dan deklarasi tersebut dihadiri oleh segenap undangan. Selain jajaran Bawaslu dan KPU Kabupaten Blitar, juga forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), partai politik, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019