Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, hingga kini belum menetapkan 45 orang calon legislatif yang terpilih menjadi anggota DPRD periode 2019-2024, karena masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.
Menurut Ketua KPU Pamekasan Halili, ada beberapa calon legislatif dari lima partai politik yang masih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), masing-masing caleg dari Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, dan Partai Berkarya.
"Sebelum putusan MK ditetapkan, kami belum bisa mengagendakan penetapan caleg," kata Halili kepada ANTARA per telepon, Rabu malam.
Sesuai jadwal, putusan sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilu legislatif 2019 di seluruh Indonesia antara tanggal 6 hingga 9 Agustus 2019.
Halili menjelaskan, pihaknya baru bisa mengagendakan penetapan caleg terpilih setelah MK memutuskan hasil sidang sengketa pemilu.
"Yang jelas sebelum tanggal 15 Agustus 2019, penetapan caleg terpilih harus sudah dilakukan," katanya, menjelaskan.
Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilu legislatif 2019 yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan di Mahkamah Konstitusi (MK), bakal digelar antara Selasa hingga Jumat (6-9/8/2019) mendatang.
Sengketa tersebut merupakan tuntutan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk kecamatan Pagantenan, khususnya untuk hasil pemilu legislatif katagori pemilihan DPR RI.
Sebelumnya, ada empat parpol yang juga mengajukan sengketa hasil pemilihan umum ke MK, tapi kini hanya tinggal satu partai saja.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Menurut Ketua KPU Pamekasan Halili, ada beberapa calon legislatif dari lima partai politik yang masih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), masing-masing caleg dari Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, dan Partai Berkarya.
"Sebelum putusan MK ditetapkan, kami belum bisa mengagendakan penetapan caleg," kata Halili kepada ANTARA per telepon, Rabu malam.
Sesuai jadwal, putusan sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilu legislatif 2019 di seluruh Indonesia antara tanggal 6 hingga 9 Agustus 2019.
Halili menjelaskan, pihaknya baru bisa mengagendakan penetapan caleg terpilih setelah MK memutuskan hasil sidang sengketa pemilu.
"Yang jelas sebelum tanggal 15 Agustus 2019, penetapan caleg terpilih harus sudah dilakukan," katanya, menjelaskan.
Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilu legislatif 2019 yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan di Mahkamah Konstitusi (MK), bakal digelar antara Selasa hingga Jumat (6-9/8/2019) mendatang.
Sengketa tersebut merupakan tuntutan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk kecamatan Pagantenan, khususnya untuk hasil pemilu legislatif katagori pemilihan DPR RI.
Sebelumnya, ada empat parpol yang juga mengajukan sengketa hasil pemilihan umum ke MK, tapi kini hanya tinggal satu partai saja.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019