Jawa Timur menerima penghargaan sebagai provinsi terbaik tim terpadu tingkat nasional dalam penanganan konflik sosial tahun 2019 sekaligus bukti keberhasilan mampu menjaga stabilitas dan keamanan yang kondusif pascapemilu serentak.
"Ini adalah wujud keberseiringan antara doa para ulama dan kerja keras dari semua terutama forkopimda dan elemen strategis masyarakat," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melalui siaran pers yang diterima Antara di Surabaya, Kamis malam.
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di sela Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam rangka merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa pascapemilu serentak 2019 di Jakarta.
Menurut Khofifah, penghargaan ini juga bentuk keberhasilan tim terpadu penanganan konflik sosial di Jatim, yakni Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Kabinda, tokoh ulama, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat.
Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa pemilu serentak 2019 di Jatim proses penghitungannya selesai sejak beberapa hari lalu sehingga hasilnya telah diketahui, mulai pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPD, pemilihan anggota legislatif tingkat I, II serta DPR RI.
Proses penghitungan hasil pemilu serentak di Jatim, kata dia, juga telah disampaikan di KPU Pusat dan ia percaya masyarakat setempat bisa menghargai dan menerima hasil proses demokrasi yang sudah berjalan.
Dalam penanganan konflik sosial di Jatim, lanjut dia, berbagai upaya telah dilakukan, kemudian sinergitas dan kolaborasi dengan Forkopimda juga terus diperkuat.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga menyampaikan bahwa dalam penanganan konflik sosial tidak hanya bisa dilakukan dengan berdasar prosedur dari setiap lembaga, tapi aksi dengan ikut turun ke lapangan diperlukan.
Sementara itu, pada kesempatan tersebut Menko Polhukam Wiranto saat membuka Rakornas tersebut mengajak seluruh pimpinan nasional hingga daerah untuk ikut merawat persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terjadi konflik sosial.
Oleh sebab itu konflik sosial harus diinisiasi sejak dini agar tidak mengganggu stabilitas nasional, khususnya pascapemilu 2019.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Ini adalah wujud keberseiringan antara doa para ulama dan kerja keras dari semua terutama forkopimda dan elemen strategis masyarakat," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melalui siaran pers yang diterima Antara di Surabaya, Kamis malam.
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di sela Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam rangka merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa pascapemilu serentak 2019 di Jakarta.
Menurut Khofifah, penghargaan ini juga bentuk keberhasilan tim terpadu penanganan konflik sosial di Jatim, yakni Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Kabinda, tokoh ulama, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat.
Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa pemilu serentak 2019 di Jatim proses penghitungannya selesai sejak beberapa hari lalu sehingga hasilnya telah diketahui, mulai pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPD, pemilihan anggota legislatif tingkat I, II serta DPR RI.
Proses penghitungan hasil pemilu serentak di Jatim, kata dia, juga telah disampaikan di KPU Pusat dan ia percaya masyarakat setempat bisa menghargai dan menerima hasil proses demokrasi yang sudah berjalan.
Dalam penanganan konflik sosial di Jatim, lanjut dia, berbagai upaya telah dilakukan, kemudian sinergitas dan kolaborasi dengan Forkopimda juga terus diperkuat.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga menyampaikan bahwa dalam penanganan konflik sosial tidak hanya bisa dilakukan dengan berdasar prosedur dari setiap lembaga, tapi aksi dengan ikut turun ke lapangan diperlukan.
Sementara itu, pada kesempatan tersebut Menko Polhukam Wiranto saat membuka Rakornas tersebut mengajak seluruh pimpinan nasional hingga daerah untuk ikut merawat persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terjadi konflik sosial.
Oleh sebab itu konflik sosial harus diinisiasi sejak dini agar tidak mengganggu stabilitas nasional, khususnya pascapemilu 2019.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019