Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan, Jawa Timur mengajak lembaga pondok pesantren berperan aktif ikut mengawasi pelaksanaan pemilu yang akan digelar pada 17 April 2019 di wilayah itu.
Komisioner Bawaslu Pamekasan Sukma Umbara Tirta Firdaus menyatakan, peran aktif lembaga pesantren di Pamekasan sangat dibutuhkan untuk menekan terjadinya pelanggaran pemilu.
"Kami dari Bawaslu Pamekasan mengingikan agar pelaksanaan pemilu berlangsung sesuai harapan, yakni jujur, adil dan berkualitas," kata Sukma kepada Antara di Pamekasan, Sabtu.
Untuk mewujudkan cita ideal pelaksanaan pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat seperti itu, maka peran aktif semua pihak, termasuk kalangan pondok pesantren sangat diharapkan.
Oleh karenanya, sambung Sukma, kini pihaknya menggencarkan sosialisasi ke berbagai lembaga pondok pesantren di Kabupaten Pamekasan agar mereka ikut berperan aktif mengawasi pelaksanaan pemilu.
"Kami yakin dengan adanya peran aktif lembaga pesantren, pemilu 2019 ini akan berjalan sesuai harapan," katanya, menjelaskan.
Menurut Sukma, jumlah pengawas pemilu yang ada di Kabupaten Pamekasan saat ini sangat terbatas.
Menurut dia, di masing-masing kecamatan di Kabupaten Pamekasan hanya ada tiga orang pengawas saja, sedangkan di tempat pemungutan suara masing-masing sebanyak 1 orang pengawas.
"Jumlah ini tentu belum cukup, mengingat tapahan dan kemungkinan terjadinya pelanggaran bukan hanya saat pemungutan suara saja, akan tetapi, juga selain di TPS," katanya.
Sukma menjelaskan, ada beberapa hal yang disosialisasikan kepada lembaga pesantren untuk menjadi perhatian. Diantaranya, kemungkinan adanya praktik politik uang, serta kemungkinan kecurangan jenis lainnya yang memungkinkan bisa menciderai proses demokratisasi di Kabupaten Pamekasan.
"Selain pondok pesantren lembaga lain yang kami ajak ikut melakukan pengawasan partisipatif pada pemilu kali ini adalan insan pers yang ada di Kabupaten Pamekasan," katanya.
Ia menjelaskan, beberapa hari lalu Bawaslu Pamekasan telah melakukan pertemuan dengan komunitas insan pers di Pamekasan untuk ikut melakukan pengawasan.
"Kami yakin dengan adanya pengawasan partisipatif dari semua elemen masyarakat, pelanggaran pemilu bisa ditekan," ujar mantan wartawan Radar Madura ini.
Sebanyak 7.270 personel kini telah dipersiapkan jajaran Polres Pamekasan, Jawa Timur, guna mengamankan pelaksanaan pemilu yang akan digelar 17 April 2019 di 178 desa dan 11 kelurahan di wilayah itu.
Mereka itu, terdiri dari personel gabungan dari unsur polisi, TNI, Linmas, dan Satpol-PP Pemkab Pamekasan, dan akan digerakkan ke masing-masing tempat pemungutan suara, bersamaan dengan pendistribusian logistik pemilu, yakni pada `H-1` sebelum pemungutan suara.
Perinciannta terdiri dari 550 personel polisi, 250 personel TNI, 6.270 linmas, serta 200 petugas Satpol-PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Pamekasan.
Para petugas gabungan ini, akan melakukan pengamanan di 3.133 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.
Pemilu 17 April 2019 di Kabupaten Pamekasan akan diikuti oleh 706.619 pemilih sesuai dengan jumlah data pemilih pada daftar pemilih tetap (DPT) KPU Pamekasan.
Menurut Divisi Perencanaan dan Data KPU Pamekasan Mohammad Subhan, mereka itu terbagi dalam beberapa kelompok usia, yakni sebanyak 161.216 orang pemilih produktif dengan klasifikasi usia 31-40 tahun, dan pemilih berusia 21-30 tahun sebanyak 159.534 orang.
"Kalau DPT yang berusia antara 41 hingga 50 tahun terdata sebanyak 137.409 orang dan katagori usia 51-60 tahun sebanyak 96.667 orang pemilih," tuturnya.
Selanjutnya katagori usia pemilih 60 tahun ke atas sebanyak 87.770 orang pemilih dan pemilih pemula atau pemilih berusia 20 tahun ke bawah sebanyak 64.023 orang. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Komisioner Bawaslu Pamekasan Sukma Umbara Tirta Firdaus menyatakan, peran aktif lembaga pesantren di Pamekasan sangat dibutuhkan untuk menekan terjadinya pelanggaran pemilu.
"Kami dari Bawaslu Pamekasan mengingikan agar pelaksanaan pemilu berlangsung sesuai harapan, yakni jujur, adil dan berkualitas," kata Sukma kepada Antara di Pamekasan, Sabtu.
Untuk mewujudkan cita ideal pelaksanaan pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat seperti itu, maka peran aktif semua pihak, termasuk kalangan pondok pesantren sangat diharapkan.
Oleh karenanya, sambung Sukma, kini pihaknya menggencarkan sosialisasi ke berbagai lembaga pondok pesantren di Kabupaten Pamekasan agar mereka ikut berperan aktif mengawasi pelaksanaan pemilu.
"Kami yakin dengan adanya peran aktif lembaga pesantren, pemilu 2019 ini akan berjalan sesuai harapan," katanya, menjelaskan.
Menurut Sukma, jumlah pengawas pemilu yang ada di Kabupaten Pamekasan saat ini sangat terbatas.
Menurut dia, di masing-masing kecamatan di Kabupaten Pamekasan hanya ada tiga orang pengawas saja, sedangkan di tempat pemungutan suara masing-masing sebanyak 1 orang pengawas.
"Jumlah ini tentu belum cukup, mengingat tapahan dan kemungkinan terjadinya pelanggaran bukan hanya saat pemungutan suara saja, akan tetapi, juga selain di TPS," katanya.
Sukma menjelaskan, ada beberapa hal yang disosialisasikan kepada lembaga pesantren untuk menjadi perhatian. Diantaranya, kemungkinan adanya praktik politik uang, serta kemungkinan kecurangan jenis lainnya yang memungkinkan bisa menciderai proses demokratisasi di Kabupaten Pamekasan.
"Selain pondok pesantren lembaga lain yang kami ajak ikut melakukan pengawasan partisipatif pada pemilu kali ini adalan insan pers yang ada di Kabupaten Pamekasan," katanya.
Ia menjelaskan, beberapa hari lalu Bawaslu Pamekasan telah melakukan pertemuan dengan komunitas insan pers di Pamekasan untuk ikut melakukan pengawasan.
"Kami yakin dengan adanya pengawasan partisipatif dari semua elemen masyarakat, pelanggaran pemilu bisa ditekan," ujar mantan wartawan Radar Madura ini.
Sebanyak 7.270 personel kini telah dipersiapkan jajaran Polres Pamekasan, Jawa Timur, guna mengamankan pelaksanaan pemilu yang akan digelar 17 April 2019 di 178 desa dan 11 kelurahan di wilayah itu.
Mereka itu, terdiri dari personel gabungan dari unsur polisi, TNI, Linmas, dan Satpol-PP Pemkab Pamekasan, dan akan digerakkan ke masing-masing tempat pemungutan suara, bersamaan dengan pendistribusian logistik pemilu, yakni pada `H-1` sebelum pemungutan suara.
Perinciannta terdiri dari 550 personel polisi, 250 personel TNI, 6.270 linmas, serta 200 petugas Satpol-PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Pamekasan.
Para petugas gabungan ini, akan melakukan pengamanan di 3.133 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.
Pemilu 17 April 2019 di Kabupaten Pamekasan akan diikuti oleh 706.619 pemilih sesuai dengan jumlah data pemilih pada daftar pemilih tetap (DPT) KPU Pamekasan.
Menurut Divisi Perencanaan dan Data KPU Pamekasan Mohammad Subhan, mereka itu terbagi dalam beberapa kelompok usia, yakni sebanyak 161.216 orang pemilih produktif dengan klasifikasi usia 31-40 tahun, dan pemilih berusia 21-30 tahun sebanyak 159.534 orang.
"Kalau DPT yang berusia antara 41 hingga 50 tahun terdata sebanyak 137.409 orang dan katagori usia 51-60 tahun sebanyak 96.667 orang pemilih," tuturnya.
Selanjutnya katagori usia pemilih 60 tahun ke atas sebanyak 87.770 orang pemilih dan pemilih pemula atau pemilih berusia 20 tahun ke bawah sebanyak 64.023 orang. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019