Majelis Senat Akademik (MSA) 11 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) menggelar sidang gabungan di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya selama dua hari (18-19/3) guna membahas tentang sekolah vokasi.
Ketua MSA PTN-BH Prof Priyo Suprobo di Surabaya mengatakan selain dihadiri 11 pimpinan PTN-BH, acara tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof Ismunandar dan lebih dari 130 peserta dan juga puluhan kepala sekolah vokasi di Indonesia.
"Sidang kali ini, merupakan sidang gabungan Komisi I yang bergerak di bidang akademik dan Komisi II yang bergerak pada bidang kelembagaan. semoga bisa menjawab berbagai permasalahan yang ada di PTN-BH dan permasalahan-permasalahan itu bisa dituntaskan," katanya.
Priyo mengungkapkan, dalam bidang akademik saat ini tengah terus menyiapkan dan melakukan perbaikan dalam hal pendidikan. Selain itu, Pemerintah juga akan mengalihkan beberapa anggaran dari infrastruktur ke pengembangan pendidikan vokasi.
"Dalam bidang kelembagaan, dalam sidang ini kami akan mengulas banyak hal tentang kelembagaan yanga ada pada badan PTN-BH ini agar bisa lebih baik ke depannya," katanya.
Sementara itu Rektor Unair Prof M Nasih dalam paparannya menyampaikan banyak hal seputar kebijakan pemerintah tentang pengembangan sekolah maupun fakultas vokasi.
Dia menilai pendidikan vokasi kini memang tengah menjadi harapan banyak pihak. Terlebih dalam mengembangkan lulusan yang terampil dan siap kerja.
"Namun, dalam catatan perjalanan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, beberapa masih ada kendala dan perlu perbaikan. Utamanya dalam pengelolaan dan dukungan dana yang diberikan kepada kampus pengelola pendidikan vokasi," ujarnya.
Tidak hanya itu, kebijakan baru yang mengharuskan sekolah vokasi milik pemerintah daerah untuk bergabung dengan sekolah vokasi di kampus negeri terdekat juga perlu skema dan perbaikan. Utamanya, dalam pengakuan akreditasi.
"Jangan sampai PTN-BH harus melakukan akreditasi kembali. Karena hal itu kerap menjadi pekerjaan baru bagi PTN-BH," ucapnya.
Mengenai kebijakan untuk menjadikan beberapa program studi diploma tiga menjadi diploma empat. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah perlunya untuk akreditasi D4 bisa sama dengan program studi sebelumnya.
"Jangan sampai, saat ada instruksi untuk mengembangkan program studi D4, harus melakukan akreditasi kembali. Hal-hal yang semacam ini lagi-lagi menghambat langkah kami untuk bisa melesat dengan cepat," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Ketua MSA PTN-BH Prof Priyo Suprobo di Surabaya mengatakan selain dihadiri 11 pimpinan PTN-BH, acara tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof Ismunandar dan lebih dari 130 peserta dan juga puluhan kepala sekolah vokasi di Indonesia.
"Sidang kali ini, merupakan sidang gabungan Komisi I yang bergerak di bidang akademik dan Komisi II yang bergerak pada bidang kelembagaan. semoga bisa menjawab berbagai permasalahan yang ada di PTN-BH dan permasalahan-permasalahan itu bisa dituntaskan," katanya.
Priyo mengungkapkan, dalam bidang akademik saat ini tengah terus menyiapkan dan melakukan perbaikan dalam hal pendidikan. Selain itu, Pemerintah juga akan mengalihkan beberapa anggaran dari infrastruktur ke pengembangan pendidikan vokasi.
"Dalam bidang kelembagaan, dalam sidang ini kami akan mengulas banyak hal tentang kelembagaan yanga ada pada badan PTN-BH ini agar bisa lebih baik ke depannya," katanya.
Sementara itu Rektor Unair Prof M Nasih dalam paparannya menyampaikan banyak hal seputar kebijakan pemerintah tentang pengembangan sekolah maupun fakultas vokasi.
Dia menilai pendidikan vokasi kini memang tengah menjadi harapan banyak pihak. Terlebih dalam mengembangkan lulusan yang terampil dan siap kerja.
"Namun, dalam catatan perjalanan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, beberapa masih ada kendala dan perlu perbaikan. Utamanya dalam pengelolaan dan dukungan dana yang diberikan kepada kampus pengelola pendidikan vokasi," ujarnya.
Tidak hanya itu, kebijakan baru yang mengharuskan sekolah vokasi milik pemerintah daerah untuk bergabung dengan sekolah vokasi di kampus negeri terdekat juga perlu skema dan perbaikan. Utamanya, dalam pengakuan akreditasi.
"Jangan sampai PTN-BH harus melakukan akreditasi kembali. Karena hal itu kerap menjadi pekerjaan baru bagi PTN-BH," ucapnya.
Mengenai kebijakan untuk menjadikan beberapa program studi diploma tiga menjadi diploma empat. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah perlunya untuk akreditasi D4 bisa sama dengan program studi sebelumnya.
"Jangan sampai, saat ada instruksi untuk mengembangkan program studi D4, harus melakukan akreditasi kembali. Hal-hal yang semacam ini lagi-lagi menghambat langkah kami untuk bisa melesat dengan cepat," katanya.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019