Situbondo (Antaranews Jatim) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Situbondo, Jawa Timur, Selasa siang kembali unjuk rasa terkait kasus dugaan korupsi DBHCT yang telah menyeret kepala OPD dan staf serta dua orang kontraktor.
"Kami menuntut DPRD Situbondo segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk mendalami dan menyelidiki terkait penyerahan uang Rp150 juta di ruang Sekretaris Daerah Pemkab setempat yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi DBHCT 2015," kata Ketua Pengurus Cabang PMII Situbondo, Ahmad Fadil usai aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Situbondo.
Setelah DPRD membentuk pansus berkenaan penyerahan uang ratusan juta di ruang kerja Sekda, katanya, panitia khusus dituntut agar memaparkan hasil pansus secara terbuka.
Tuntutan mahasiswa lainnya, lanjut dia, agar DPRD membuat surat rekomendasi kepada Bupati Situbondo, untuk memecat sekda yang berkaitan adanya penyerahan uang Rp150 juta di ruang kerjanya berkaitan dengan kasus dugaan DBHCT.
"Kami meminta Komisi I DPRD mengirim surat ke penyidik tindak pidana korupsi Polres Situbondo untuk memeriksa Sekda," ujarnya.
Dalam pantauan, puluhan mahasiswa ini unjuk rasa di depan Kantor DPRD Situbondo dengan berorasi mendesak DPRD agar membentuk pansus terkait penyerahan uang ratusan juta oleh Kusnin, mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi terdakwa korupsi Dana Bagi Hasil Cukai (DBHCT) kapada seseorang berinisial AG di ruang kerja Sekertaris Daerah Pemkab Situbondo.
Unjuk rasa mahasiswa PMII yang ketiga kalinya ini mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian guna mengantisipasi terjadinya kericuhan seperti unjuk rasa sebelumnya.
Pengunjuk rasa sempat bersitegang dengan aparat kepolisian karena mahasiswa sempat dilarang untuk melakukan "sweeping" untuk menemui Ketua DPRD Situbondo, yang sebelumnya disampaikan perwakilan DPRD jika pimpinan DPRD tidak berada di kantor.
Namun ketegangan antara polisi dan pendemo mereda setelah diizinkan masuk ke kantor wakil rakyat itu.
Mahasiswa PC PMII Situbondo ini berjanji akan melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar, dan bahkan akan mengundang mahasiswa PMII seluruh Tapal Kuda guna mengawal kasus dugaan korupsi DBHCT. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Kami menuntut DPRD Situbondo segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk mendalami dan menyelidiki terkait penyerahan uang Rp150 juta di ruang Sekretaris Daerah Pemkab setempat yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi DBHCT 2015," kata Ketua Pengurus Cabang PMII Situbondo, Ahmad Fadil usai aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Situbondo.
Setelah DPRD membentuk pansus berkenaan penyerahan uang ratusan juta di ruang kerja Sekda, katanya, panitia khusus dituntut agar memaparkan hasil pansus secara terbuka.
Tuntutan mahasiswa lainnya, lanjut dia, agar DPRD membuat surat rekomendasi kepada Bupati Situbondo, untuk memecat sekda yang berkaitan adanya penyerahan uang Rp150 juta di ruang kerjanya berkaitan dengan kasus dugaan DBHCT.
"Kami meminta Komisi I DPRD mengirim surat ke penyidik tindak pidana korupsi Polres Situbondo untuk memeriksa Sekda," ujarnya.
Dalam pantauan, puluhan mahasiswa ini unjuk rasa di depan Kantor DPRD Situbondo dengan berorasi mendesak DPRD agar membentuk pansus terkait penyerahan uang ratusan juta oleh Kusnin, mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi terdakwa korupsi Dana Bagi Hasil Cukai (DBHCT) kapada seseorang berinisial AG di ruang kerja Sekertaris Daerah Pemkab Situbondo.
Unjuk rasa mahasiswa PMII yang ketiga kalinya ini mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian guna mengantisipasi terjadinya kericuhan seperti unjuk rasa sebelumnya.
Pengunjuk rasa sempat bersitegang dengan aparat kepolisian karena mahasiswa sempat dilarang untuk melakukan "sweeping" untuk menemui Ketua DPRD Situbondo, yang sebelumnya disampaikan perwakilan DPRD jika pimpinan DPRD tidak berada di kantor.
Namun ketegangan antara polisi dan pendemo mereda setelah diizinkan masuk ke kantor wakil rakyat itu.
Mahasiswa PC PMII Situbondo ini berjanji akan melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar, dan bahkan akan mengundang mahasiswa PMII seluruh Tapal Kuda guna mengawal kasus dugaan korupsi DBHCT. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019