Situbondo (Antaranews Jatim) - Data lokal Angka Kemiskinan Partisipatif (AKP) Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, amburadul karena ditengarai masih banyak masyarakat mampu masuk data AKP, bahkan seorang aparatur sipil negara (ASN) tercatat sebagai warga miskin.
"Data AKP 2018 diserahkan ke Dinas Sosial dan ketika itu melakukan kroscek data, ternyata nama saya juga tercatat sebagai penduduk miskin atau masuk data Angka Kemiskinan Partisipatif," kata Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Budi Santoso di Situbondo, Sabtu.
Data lokal AKP yang dibuat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu, lanjut dia, harus diperbaiki, mengingat nama ASN golongan III-D itu juga tercatat sebagai salah satu penduduk miskin.
"ASN kan sudah punya penghasilan tetap, jadi tidak layak dimasukkan ke dalam Angka Kemiskinan Partisipatif," tuturnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Lutfi Joko Prihati mengatakan bahwa data lokal AKP milik pemkab perlu dilakukan evaluasi dan validasi, karena masih banyak masyarakat mampu yang tercatat sebagai penduduk miskin.
"Data AKP ini memang harus diperbaiki, karena datanya banyak yang salah sasaran," ucapnya.
Oleh karena itu, kata Lutfi, Dinas Sosial menginginkan data AKP itu valid agar bantuan sosial yang diterima warga miskin tepat sasaran.
Informasi dihimpun, data AKP ini merupakan data lokal Pemkab Situbondo yang digunakan sebagai rujukan untuk memberikan bantuan sosial kepada warga miskin dan jika data AKP tidak diperbaiki, maka permasalahan kemiskinan masih menjadi polemik dan sulit diselesaikan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Data AKP 2018 diserahkan ke Dinas Sosial dan ketika itu melakukan kroscek data, ternyata nama saya juga tercatat sebagai penduduk miskin atau masuk data Angka Kemiskinan Partisipatif," kata Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Budi Santoso di Situbondo, Sabtu.
Data lokal AKP yang dibuat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu, lanjut dia, harus diperbaiki, mengingat nama ASN golongan III-D itu juga tercatat sebagai salah satu penduduk miskin.
"ASN kan sudah punya penghasilan tetap, jadi tidak layak dimasukkan ke dalam Angka Kemiskinan Partisipatif," tuturnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Lutfi Joko Prihati mengatakan bahwa data lokal AKP milik pemkab perlu dilakukan evaluasi dan validasi, karena masih banyak masyarakat mampu yang tercatat sebagai penduduk miskin.
"Data AKP ini memang harus diperbaiki, karena datanya banyak yang salah sasaran," ucapnya.
Oleh karena itu, kata Lutfi, Dinas Sosial menginginkan data AKP itu valid agar bantuan sosial yang diterima warga miskin tepat sasaran.
Informasi dihimpun, data AKP ini merupakan data lokal Pemkab Situbondo yang digunakan sebagai rujukan untuk memberikan bantuan sosial kepada warga miskin dan jika data AKP tidak diperbaiki, maka permasalahan kemiskinan masih menjadi polemik dan sulit diselesaikan. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019