Madiun (Antaranews jatim) - Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum 2019 di Kota Madiun, Jawa Timur, berkurang menjadi 148.079 pemilih setelah dilakukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap 2 (DPTHP-2) oleh KPU setempat.
Ketua KPU Kota Madiun Sasongko di Madiun, Sabtu, mengatakan, jumlah DPT Pemilu 2019 di Kota Madiun yang sebanyak 148.079 orang tersebut merupakan jumlah pengurangan yang kedua melalui DPTHP-2.
Sebelumnya DPT Pemilu ditetapkan 148.746 pemilih dan selanjutnya diperbaiki melalui DPTHP tahap 1 menjadi 148.289 pemilih.
"Pengurangan ini terjadi karena ada kegandaan pemilih, pindah domisili atau ada pemilih baru yang memang pada saat itu belum masuk, serta masukan dari masyarakat ternyata ada yang sudah meninggal dunia," ujar Sasongko kepada wartawan.
Selain itu, penurunan jumlah tersebut disebabkan adanya pencermatan yang dilakukan petugas KPU melalui Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) beberapa waktu lalu.
Berdasarkan Surat Edaran KPU RI, KPU kabupaten/kota diminta melakukan pencermatan ulang terhadap DPTHP-1 selama 60 hari. Hasilnya, DPT Kota Madiun kembali berkurang.
Menurut Sasongko, angka DPTHP-2 Pemilu 2019 di Kota Madiun sebesar 148.079 pemilih dimungkinkan masih bisa berubah lagi, karena ada masyarakat yang belum terdaftar di DPT sehingga datanya akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
KPU tidak akan menutup mata atas masukan dari masyarakat asalkan datanya jelas, yakni sesuai nama dan sesuai alamat.
Terkait hal itu, jika masih terdapat data ganda, KPU akan melakukan penandaan, sehingga saat pemungutan suara tidak akan diberikan formulir C-6 atau undangan untuk memilih.
Sisi lain, lanjutnya, jika ada warga Kota Madiun dalam lokasi tertentu yang belum terdaftar di DPT, maka yang bersangkutan dapat mendaftar pada saat menggunakan hak pilihnya di lokasi dia berada. Oleh petugas, nantinya akan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).
Dengan demikian, KPU berusaha melindungi hak pilih masyarakat.
Untuk itu, Sasongko meminta masyarakat juga aktif mengecek keberadaannya, apakah sudah tercantum dalam daftar pemilih sehingga nantinya dapat menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2019. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Ketua KPU Kota Madiun Sasongko di Madiun, Sabtu, mengatakan, jumlah DPT Pemilu 2019 di Kota Madiun yang sebanyak 148.079 orang tersebut merupakan jumlah pengurangan yang kedua melalui DPTHP-2.
Sebelumnya DPT Pemilu ditetapkan 148.746 pemilih dan selanjutnya diperbaiki melalui DPTHP tahap 1 menjadi 148.289 pemilih.
"Pengurangan ini terjadi karena ada kegandaan pemilih, pindah domisili atau ada pemilih baru yang memang pada saat itu belum masuk, serta masukan dari masyarakat ternyata ada yang sudah meninggal dunia," ujar Sasongko kepada wartawan.
Selain itu, penurunan jumlah tersebut disebabkan adanya pencermatan yang dilakukan petugas KPU melalui Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) beberapa waktu lalu.
Berdasarkan Surat Edaran KPU RI, KPU kabupaten/kota diminta melakukan pencermatan ulang terhadap DPTHP-1 selama 60 hari. Hasilnya, DPT Kota Madiun kembali berkurang.
Menurut Sasongko, angka DPTHP-2 Pemilu 2019 di Kota Madiun sebesar 148.079 pemilih dimungkinkan masih bisa berubah lagi, karena ada masyarakat yang belum terdaftar di DPT sehingga datanya akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
KPU tidak akan menutup mata atas masukan dari masyarakat asalkan datanya jelas, yakni sesuai nama dan sesuai alamat.
Terkait hal itu, jika masih terdapat data ganda, KPU akan melakukan penandaan, sehingga saat pemungutan suara tidak akan diberikan formulir C-6 atau undangan untuk memilih.
Sisi lain, lanjutnya, jika ada warga Kota Madiun dalam lokasi tertentu yang belum terdaftar di DPT, maka yang bersangkutan dapat mendaftar pada saat menggunakan hak pilihnya di lokasi dia berada. Oleh petugas, nantinya akan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).
Dengan demikian, KPU berusaha melindungi hak pilih masyarakat.
Untuk itu, Sasongko meminta masyarakat juga aktif mengecek keberadaannya, apakah sudah tercantum dalam daftar pemilih sehingga nantinya dapat menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2019. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018