Jakarta (Antaranews Jatim) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan menerapkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk penyediaan rumah bagi aparatur sipil negara, TNI, dan Polri.
"Kemungkinan kami akan mencoba skema seperti di FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang sudah ada selama ini," kata Bambang usai menghadiri Rapat Terbatas yang membahas penyedian rumah untuk ASN, TNI-Polri di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Bambang mengungkapkan bahwa pemerintah mempersiapkan skema agar ASN, anggota TNI, dan anggota Polri bisa memiliki rumah sendiri dengan syarat yang sangat ringan.
"Pada rapat bulan April, sudah diajukan skema khusus, yaitu skema DP atau uang muka 0 persen, masa pinjaman bisa sampai 30 tahun, dan pembayaran cicilannya masa pinjamannya juga bisa sampai usia pensiun," kata Bambang Brodjo.
Selain keringanan tersebut, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, cicilan masa pinjaman bisa maksimum sampai usia 75 tahun, dengan catatan waktu pertama kali mengajukan pinjaman usia maksimumnya 53 atau 55 tahun.
Kepala Bappenas mengungkapkan bahwa skema pembiayaan tersebut sudah dilakukan "pilot project" di beberapa kementerian/lembaga, melibatkan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan kementerian/lembaga tersebut.
"Tetapi sifatnya memang masih pembelian secara pribadi. Jadi ASN, TNI, Polri yang bersangkutan mencari rumah atau apartemen yang diinginkan dan kemudian membeli dengan skema pembiayaan tadi," katanya.
Dalam Ratas tadi, kata Bambang Brodjo, Presiden Joko Widodo meminta ada penguatan, diantaranya adanya dukungan pemerintah agar beban ASN, TNI, Polri itu menjadi lebih ringan. Dan kedua, yang paling penting adalah penyediaan lahan, karena pemerintah inginnya yang dibangun itu skala besar, tidak bersifat individu, tetapi mungkin dalam suatu kompleks, baik kompleks apartemen/rumah susun.
Dengan penguatan skema itu, Bambang Brodjo mengatakan akan disiapkan skema khusus untuk hunian ASN, TNI, Polri dengan skema pembiayaan sebagaimana di atas, uang muka nol persen ditambah dengan dukungan pemerintah agar beban pinjaman atau cicilan menjadi lebih ringan.
Untuk itu akan dicoba skema seperti di FLPP yang telah diterapkan untuk pengadaan rumah kepada masyarakat tidak mampu. Sedangkan soal penyediaan lahan, pemerintah akan mengupayakan utamanya lahan yang dikuasai negara atau lahan yang sekarang dipegang oleh kementerian/lembaga untuk bisa didorong menjadi perumahan, utamanya kembali lagi rumah susun, apartemen untuk ASN, TNI, Polri.
Menurut Bambang, pemerintah terutama akan fokus di daerah perkotaan, tidak hanya ASN, TNI, Polri di Jakarta tapi ASN, TNI, Polri di seluruh Indonesia.
"Jadi tentunya akan fokus pada lahan-lahan yang masih bisa dipakai untuk perumahan rumah susun tadi. Dengan catatan lokasi dari lahan tersebut tidak jauh dari pusat kota, atau alternatifnya lokasi rumah susun tersebut dekat dengan fasilitas transportasi umum misalnya, kalau di Jakarta itu dengan kereta Commuter atau dengan LRT," ungkap Bambang. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Kemungkinan kami akan mencoba skema seperti di FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang sudah ada selama ini," kata Bambang usai menghadiri Rapat Terbatas yang membahas penyedian rumah untuk ASN, TNI-Polri di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Bambang mengungkapkan bahwa pemerintah mempersiapkan skema agar ASN, anggota TNI, dan anggota Polri bisa memiliki rumah sendiri dengan syarat yang sangat ringan.
"Pada rapat bulan April, sudah diajukan skema khusus, yaitu skema DP atau uang muka 0 persen, masa pinjaman bisa sampai 30 tahun, dan pembayaran cicilannya masa pinjamannya juga bisa sampai usia pensiun," kata Bambang Brodjo.
Selain keringanan tersebut, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, cicilan masa pinjaman bisa maksimum sampai usia 75 tahun, dengan catatan waktu pertama kali mengajukan pinjaman usia maksimumnya 53 atau 55 tahun.
Kepala Bappenas mengungkapkan bahwa skema pembiayaan tersebut sudah dilakukan "pilot project" di beberapa kementerian/lembaga, melibatkan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan kementerian/lembaga tersebut.
"Tetapi sifatnya memang masih pembelian secara pribadi. Jadi ASN, TNI, Polri yang bersangkutan mencari rumah atau apartemen yang diinginkan dan kemudian membeli dengan skema pembiayaan tadi," katanya.
Dalam Ratas tadi, kata Bambang Brodjo, Presiden Joko Widodo meminta ada penguatan, diantaranya adanya dukungan pemerintah agar beban ASN, TNI, Polri itu menjadi lebih ringan. Dan kedua, yang paling penting adalah penyediaan lahan, karena pemerintah inginnya yang dibangun itu skala besar, tidak bersifat individu, tetapi mungkin dalam suatu kompleks, baik kompleks apartemen/rumah susun.
Dengan penguatan skema itu, Bambang Brodjo mengatakan akan disiapkan skema khusus untuk hunian ASN, TNI, Polri dengan skema pembiayaan sebagaimana di atas, uang muka nol persen ditambah dengan dukungan pemerintah agar beban pinjaman atau cicilan menjadi lebih ringan.
Untuk itu akan dicoba skema seperti di FLPP yang telah diterapkan untuk pengadaan rumah kepada masyarakat tidak mampu. Sedangkan soal penyediaan lahan, pemerintah akan mengupayakan utamanya lahan yang dikuasai negara atau lahan yang sekarang dipegang oleh kementerian/lembaga untuk bisa didorong menjadi perumahan, utamanya kembali lagi rumah susun, apartemen untuk ASN, TNI, Polri.
Menurut Bambang, pemerintah terutama akan fokus di daerah perkotaan, tidak hanya ASN, TNI, Polri di Jakarta tapi ASN, TNI, Polri di seluruh Indonesia.
"Jadi tentunya akan fokus pada lahan-lahan yang masih bisa dipakai untuk perumahan rumah susun tadi. Dengan catatan lokasi dari lahan tersebut tidak jauh dari pusat kota, atau alternatifnya lokasi rumah susun tersebut dekat dengan fasilitas transportasi umum misalnya, kalau di Jakarta itu dengan kereta Commuter atau dengan LRT," ungkap Bambang. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018