Jember (Antaranews Jatim) - Sebanyak 53 sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Jember, Jawa Timur kekurangan siswa saat pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di kabupaten setempat.
Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Jember Erwan Salus Prijono, Senin, membenarkan puluhan sekolah kekurangan siswa, sehingga sejumlah sekolah tersebut terpaksa menerima siswa tanpa proses seleksi.
"Ada 53 SMP negeri di Jember yang saat ini masih kekurangan siswa dari pagu yang ditetapkan, padahal dengan sistem zonasi yang diterapkan itu diharapkan untuk pemerataan siswa di Jember," katanya di Jember.
Beberapa sekolah yang kekurangan siswa tersebut di antaranya SMP Negeri 1 Jember yang merupakan sekolah favorit di kawasan kota, SMP Negeri 13 Jember, dan SMP Negeri 1 Kalisat.
"Persoalan yang terjadi tahun ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan Jember, sehingga diharapkan ke depan tidak terulang kembali dan penerapan sistem zonasi bisa sesuai dengan harapan yakni pemerataan siswa," tuturnya.
Sesuai lembar pengumuman yang ditandatangani Plt Kepala Dinas Pendidikan Jember Muhammad Ghozali menyebutkan bahwa 53 SMP negeri di Jember yang mengalami kekurangan peserta didik baru, dipersilahkan untuk membuka pendaftaran gelombang ke 2.
Pendaftaran itu dibuka pada tanggal 10 dan 11 Juli 2018 dengan sejumlah persyaratan di antaranya semua pendaftar adalah siswa yang tidak diterima pada pendaftaran pertama dan menyerahkan tanda kartu peserta dan atau nomor pendaftaran tahap pertama, kemudian menyerahkan berkas pendaftaran yang digunakan sebelumnya.
"Apabila saat dibuka gelombang dua masih belum terpenuhi pagunya, maka pendaftaran tersebut dilaksanakan tanpa proses seleksi. Namun, apabila pendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka akan dilakukan seleksi berdasarkan zonasi dan nilai UASBN yang akan diumumkan pada 12 Juli 2018.
Sementara Plt Kepala SMPN 1 Kalisat Ahmad Ridwan mengatakan pihaknya terpaksa menerima semua siswa tanpa melalui proses seleksi dengan diberlakukan mekanisme zonasi tersebut yang berdampak pada kurangnya jumlah siswa yang mendaftar dari jumlah pagu yang ditentukan.
"Kami mendapat banyak keluhan dari orang tua calon siswa tentang mekanisme zonasi, apalagi jika calon siswa yang akan mendaftar memiliki nilai cukup tinggi dan mereka khawatir untuk mendaftarkannya ke sekolah favorit yang berada diluar zonasi itu," katanya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Jember Erwan Salus Prijono, Senin, membenarkan puluhan sekolah kekurangan siswa, sehingga sejumlah sekolah tersebut terpaksa menerima siswa tanpa proses seleksi.
"Ada 53 SMP negeri di Jember yang saat ini masih kekurangan siswa dari pagu yang ditetapkan, padahal dengan sistem zonasi yang diterapkan itu diharapkan untuk pemerataan siswa di Jember," katanya di Jember.
Beberapa sekolah yang kekurangan siswa tersebut di antaranya SMP Negeri 1 Jember yang merupakan sekolah favorit di kawasan kota, SMP Negeri 13 Jember, dan SMP Negeri 1 Kalisat.
"Persoalan yang terjadi tahun ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan Jember, sehingga diharapkan ke depan tidak terulang kembali dan penerapan sistem zonasi bisa sesuai dengan harapan yakni pemerataan siswa," tuturnya.
Sesuai lembar pengumuman yang ditandatangani Plt Kepala Dinas Pendidikan Jember Muhammad Ghozali menyebutkan bahwa 53 SMP negeri di Jember yang mengalami kekurangan peserta didik baru, dipersilahkan untuk membuka pendaftaran gelombang ke 2.
Pendaftaran itu dibuka pada tanggal 10 dan 11 Juli 2018 dengan sejumlah persyaratan di antaranya semua pendaftar adalah siswa yang tidak diterima pada pendaftaran pertama dan menyerahkan tanda kartu peserta dan atau nomor pendaftaran tahap pertama, kemudian menyerahkan berkas pendaftaran yang digunakan sebelumnya.
"Apabila saat dibuka gelombang dua masih belum terpenuhi pagunya, maka pendaftaran tersebut dilaksanakan tanpa proses seleksi. Namun, apabila pendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka akan dilakukan seleksi berdasarkan zonasi dan nilai UASBN yang akan diumumkan pada 12 Juli 2018.
Sementara Plt Kepala SMPN 1 Kalisat Ahmad Ridwan mengatakan pihaknya terpaksa menerima semua siswa tanpa melalui proses seleksi dengan diberlakukan mekanisme zonasi tersebut yang berdampak pada kurangnya jumlah siswa yang mendaftar dari jumlah pagu yang ditentukan.
"Kami mendapat banyak keluhan dari orang tua calon siswa tentang mekanisme zonasi, apalagi jika calon siswa yang akan mendaftar memiliki nilai cukup tinggi dan mereka khawatir untuk mendaftarkannya ke sekolah favorit yang berada diluar zonasi itu," katanya.*
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018