Surabaya (Antaranews Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai peran eksekutif dan legislatif merupakan kerangka utama pembangunan di provinsi setempat sehingga pemerintahan berjalan dengan baik dan sesuai harapan.
"Jika ingin berjalan baik maka eksekutif dan legislatif harus menjadi kerangka utama sekaligus untuk menyusun setiap program pembangunan di Jatim," ujarnya di sela sambutan pada acara buka puasa bersama Forkopimda di Gedung DPRD Jatim di Surabaya, Kamis.
Langkah pertama yang harus dilakukan, kata dia, yakni menyamakan frekuensi antara politikus atau legislatif dan birokrasi atau eksekutif sehingga selaras dalam menyusun program pembangunan.
"Tujuan besarnya sama, yaitu terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Menurut dia, pengambilan keputusan yang dilakukan legislatif dan eksekutif di Jatim saat ini berada pada posisi benar, yakni melibatkan semua pihak-terutama masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan.
Selain itu, kondisi harmonis antara legislatif dan eksekutif di Jatim telah menciptakan stabilitas yang baik sehingga tidak terjadi faksi-faksi antarpartai, melainkan hanya terbentuk faksi Jatim.
"Ini jadi kultur yang baik dan harus dipertahankan. Dengan demikian maka kinerja utama DPRD bisa fokus untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat," kata orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar mengusulkan kebijakan tentang membangun kepemimpinan berkelanjutan, yakni menempatkan mantan kepala daerah pada porsinya.
"Mantan Gubernur dan mantan bupati/wali kota adalah seseorang yang telah berjasa dan mendharmabaktikan hidupnya dalam memimpin pembangunan di daerahnya sehingga harus diberi tempat istimewa," tuturnya.
Ketua DPW PKB Jatim tersebut juga menyampaikan hasil kerja pimpinan yang baik dari Gubernur dan bupati/wali kota harus dapat dipertahankan serta mencari terobosan baru bagi kesejahteraan.
"Jika ini bisa menjadi kebijakan, saya yakin Jatim akan menjadi provinsi yang berbeda dengan provinsi provinsi lainnya di Indonesia. Komisi A harus merumuskan dan menindaklanjutinya," ucap Pak Halim, sapaan akrabnya.
Pada kesempatan sama, turut hadir Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Jatim, rektor perguruan tinggidi Surabaya, ketua partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan BUMN/BUMD serta organisasi masyarakat. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Jika ingin berjalan baik maka eksekutif dan legislatif harus menjadi kerangka utama sekaligus untuk menyusun setiap program pembangunan di Jatim," ujarnya di sela sambutan pada acara buka puasa bersama Forkopimda di Gedung DPRD Jatim di Surabaya, Kamis.
Langkah pertama yang harus dilakukan, kata dia, yakni menyamakan frekuensi antara politikus atau legislatif dan birokrasi atau eksekutif sehingga selaras dalam menyusun program pembangunan.
"Tujuan besarnya sama, yaitu terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Menurut dia, pengambilan keputusan yang dilakukan legislatif dan eksekutif di Jatim saat ini berada pada posisi benar, yakni melibatkan semua pihak-terutama masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan.
Selain itu, kondisi harmonis antara legislatif dan eksekutif di Jatim telah menciptakan stabilitas yang baik sehingga tidak terjadi faksi-faksi antarpartai, melainkan hanya terbentuk faksi Jatim.
"Ini jadi kultur yang baik dan harus dipertahankan. Dengan demikian maka kinerja utama DPRD bisa fokus untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat," kata orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar mengusulkan kebijakan tentang membangun kepemimpinan berkelanjutan, yakni menempatkan mantan kepala daerah pada porsinya.
"Mantan Gubernur dan mantan bupati/wali kota adalah seseorang yang telah berjasa dan mendharmabaktikan hidupnya dalam memimpin pembangunan di daerahnya sehingga harus diberi tempat istimewa," tuturnya.
Ketua DPW PKB Jatim tersebut juga menyampaikan hasil kerja pimpinan yang baik dari Gubernur dan bupati/wali kota harus dapat dipertahankan serta mencari terobosan baru bagi kesejahteraan.
"Jika ini bisa menjadi kebijakan, saya yakin Jatim akan menjadi provinsi yang berbeda dengan provinsi provinsi lainnya di Indonesia. Komisi A harus merumuskan dan menindaklanjutinya," ucap Pak Halim, sapaan akrabnya.
Pada kesempatan sama, turut hadir Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Jatim, rektor perguruan tinggidi Surabaya, ketua partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan BUMN/BUMD serta organisasi masyarakat. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018