Surabaya (Antaranews Jatim) - Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Puti Guntur, cucu Soekarno berharap jangan sampai siswa lulusan SMP tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dengan alasan biaya mahal.
"Semua masyarakat Jatim, jangan sampai anak-anak lulusan SMP tidak bisa melanjutkan ke SMA/SMK karena tidak mampu membayar," ujarnya ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya terkait momentum Hari Pendidikan Nasional, Rabu.
Cucu Presiden pertama RI Bung Karno tersebut berkomitmen jika dipercaya memimpin Jatim ke depan, ia bersama Saifullah Yusuf (Gus Ipul) membebaskan biaya bagi siswa SMA atau sederajat sehingga ancaman putus sekolah bisa diminimalkan.
"Kami sudah memiliki program dan kebijakan jika masyarakat memberikan amanah. Ada program `Dik Dilan` atau Pendidikan Digratiskan Berkelanjutan," ucap putri kandung Guntur Soekarnoputra tersebut.
Mbak Puti, sapaan akrabnya, lantas mencontohkan kebijakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang sebelumnya di wilayahnya telah menggratiskan biaya pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK negeri.
"Karena khusus jenjang SMA/SMK, sejak 2017 telah dikelola Pemprov Jatim maka berbeda dengan tingkat di bawahnya. Tapi, jika terpilih maka Gus Ipul dan saya akan menggratiskan SMA/SMK negeri," katanya.
Menurut dia, semasa dikelola Pemerintah Kota Surabaya, Wali Kota Risma menggratiskan SMA/SMK negeri bersama SD dan SMP negeri, sedangkan sekolah-sekolah swasta diberikan subsidi berupa Bantuan Operasional Daerah (BOPDA) sehingga biaya pendidikannya dapat ditekan lebih rendah.
Untuk keperluan itu, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 32 persen dari APBD Kota Surabaya, kemudian Pemkot Blitar di bawah Wali Kota Samanhudi juga membebaskan biaya pendidikan sekolah negeri, mulai level SD, SMP, SMA dan SMK, bahkan di atas 40 persen dari APBD Kota Blitar.
"Begitu pula Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang berani membebaskan biaya pendidikan tersebut. Namun, sejak 2017, kewenangan SMA/SMK diambil-alih Pemprov Jatim berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah," katanya.
Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah, Gus Ipul menjelaskan bahwa program "Dik Dilan" bakal mengembalikan lagi pendidikan gratis untuk masyarakat Jatim setelah UU mengembalikan kewenangan terhadap SMA/SMK negeri kepada pemprov.
Dengan program tersebut, kata dia, komitmen pendidikan tak hanya diwujudkan pada sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta setingkat SMA akan diberikan subsidi.
"Untuk siswa dari keluarga miskin akan memberikan beasiswa yang digunakan untuk biaya transportasi, pembelian peralatan sekolah dan pengadaan buku dan alat penunjang kecakapan khusus. Besaran dana disesuaikan untuk masing-masing daerah," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Semua masyarakat Jatim, jangan sampai anak-anak lulusan SMP tidak bisa melanjutkan ke SMA/SMK karena tidak mampu membayar," ujarnya ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya terkait momentum Hari Pendidikan Nasional, Rabu.
Cucu Presiden pertama RI Bung Karno tersebut berkomitmen jika dipercaya memimpin Jatim ke depan, ia bersama Saifullah Yusuf (Gus Ipul) membebaskan biaya bagi siswa SMA atau sederajat sehingga ancaman putus sekolah bisa diminimalkan.
"Kami sudah memiliki program dan kebijakan jika masyarakat memberikan amanah. Ada program `Dik Dilan` atau Pendidikan Digratiskan Berkelanjutan," ucap putri kandung Guntur Soekarnoputra tersebut.
Mbak Puti, sapaan akrabnya, lantas mencontohkan kebijakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang sebelumnya di wilayahnya telah menggratiskan biaya pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK negeri.
"Karena khusus jenjang SMA/SMK, sejak 2017 telah dikelola Pemprov Jatim maka berbeda dengan tingkat di bawahnya. Tapi, jika terpilih maka Gus Ipul dan saya akan menggratiskan SMA/SMK negeri," katanya.
Menurut dia, semasa dikelola Pemerintah Kota Surabaya, Wali Kota Risma menggratiskan SMA/SMK negeri bersama SD dan SMP negeri, sedangkan sekolah-sekolah swasta diberikan subsidi berupa Bantuan Operasional Daerah (BOPDA) sehingga biaya pendidikannya dapat ditekan lebih rendah.
Untuk keperluan itu, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 32 persen dari APBD Kota Surabaya, kemudian Pemkot Blitar di bawah Wali Kota Samanhudi juga membebaskan biaya pendidikan sekolah negeri, mulai level SD, SMP, SMA dan SMK, bahkan di atas 40 persen dari APBD Kota Blitar.
"Begitu pula Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang berani membebaskan biaya pendidikan tersebut. Namun, sejak 2017, kewenangan SMA/SMK diambil-alih Pemprov Jatim berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah," katanya.
Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah, Gus Ipul menjelaskan bahwa program "Dik Dilan" bakal mengembalikan lagi pendidikan gratis untuk masyarakat Jatim setelah UU mengembalikan kewenangan terhadap SMA/SMK negeri kepada pemprov.
Dengan program tersebut, kata dia, komitmen pendidikan tak hanya diwujudkan pada sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta setingkat SMA akan diberikan subsidi.
"Untuk siswa dari keluarga miskin akan memberikan beasiswa yang digunakan untuk biaya transportasi, pembelian peralatan sekolah dan pengadaan buku dan alat penunjang kecakapan khusus. Besaran dana disesuaikan untuk masing-masing daerah," katanya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018