Surabaya (Antaranews Jatim) - Politisi Gerindra yang juga Anggota Komisi V DPR I Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah untuk melindungan keberadaan ojek daring, karena begitu banyak masyarakat yang menggunakan transportasi itu dengan data sekitar 15 juta penumpang dalam satu hari.
"Pemerintah seharusnya memberikan perlindungan dan regulasi yang tepat bagi angkutan roda dua itu. Artinya, pemerintah harus hadir di situ untuk ikut melindungi," kata Bambang, dalam keterangan persnya di Surabaya, Jumat.
Ia mengatakan, masyarakat yang memanfaatkan transportasi itu semakin besar, dan telah menjadi angkutan point to point, dengan sistem angkutan yang membawa penumpang dari satu titik ke tujuan yang sudah ditentukan tanpa harus pindah angkutan lain.
"Kehadiran mereka telah membawa banyak uang publik melalui sejumlah kemitraan. Oleh karena itu, regulasi transportasi tetap harus didorong keberadaannya karena hingga saat ini pemerintah belum dapat menciptakan transportasi publik yang berlandaskan azas manfaat untuk kepentingan umum," katanya.
Dia menyontohkan, bagaimana pembangunan LRT dan MRT dan commuterline di Indonesia yang berbeda dengan sistem di negara lain. Di Indonesia, kata dia, ketiga akses transportasi tersebut tidak terkoneksi satu sama lain sehingga menyulitkan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.
"Masyarakat sangat butuh transportasi point to point. Selama ini part to point, itulah potret transportasi kita," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Pemerintah seharusnya memberikan perlindungan dan regulasi yang tepat bagi angkutan roda dua itu. Artinya, pemerintah harus hadir di situ untuk ikut melindungi," kata Bambang, dalam keterangan persnya di Surabaya, Jumat.
Ia mengatakan, masyarakat yang memanfaatkan transportasi itu semakin besar, dan telah menjadi angkutan point to point, dengan sistem angkutan yang membawa penumpang dari satu titik ke tujuan yang sudah ditentukan tanpa harus pindah angkutan lain.
"Kehadiran mereka telah membawa banyak uang publik melalui sejumlah kemitraan. Oleh karena itu, regulasi transportasi tetap harus didorong keberadaannya karena hingga saat ini pemerintah belum dapat menciptakan transportasi publik yang berlandaskan azas manfaat untuk kepentingan umum," katanya.
Dia menyontohkan, bagaimana pembangunan LRT dan MRT dan commuterline di Indonesia yang berbeda dengan sistem di negara lain. Di Indonesia, kata dia, ketiga akses transportasi tersebut tidak terkoneksi satu sama lain sehingga menyulitkan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.
"Masyarakat sangat butuh transportasi point to point. Selama ini part to point, itulah potret transportasi kita," katanya.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018