){kind=link}
Malang (Antara Jatim) - Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Budi Utomo Malang menjalin kerja sama dengan Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di provinsi itu.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kedua institusi tersebut, dilakukan di sela Simposium Nasional Melacak Kembali Kearifan Lokal Pendidikan di Indonesia Timur yang digelar Pusat Kajian Indonesia Timur Pendidikan dan Budaya (Puskitdaya) IKIP Budi Utomo Malang di Malang, Jawa Tmur, Kamis.
Simposium Nasional itu menghadirkan pembicara kunci Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Irwan Abdullah serta sejumlah pemateri lainnya, termasuk Rektor IKIP Budi Utomo Dr Nurcholis Sunuyeko.
Usai menjadi pembicara kunci dalam Simposium Nasional tersebut, Gubernur NTT Frasn Lebu Raya meminta agar IKIP Budi Utomo meningkatkan kompetensi lulusannya sebagai seorang pendidik (guru). "Tentu kompetnsi yang sudah memadai juga harus diimbangi dengan sarana dan prasarana penunjang," ujarnya.
Infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, lanjutnya, juga menjadi prioritas pembangunan untuk menunjang akses pendidikan. Namun, infrastruktur menjadi ranah Dinas Pekerjaan Umum (PU). "Yang patut kita apresiasi adalah daya juang anak-anak NTT untuk bisa menikmati pendidikan," ucapnya.
Untuk bisa mengenyam pendidikan yang baik, katanya, anak-anak NTT tidak lelah berjuang meski harus menempuh perjalanan berkilo-kilo meter. "Kami pasti terus mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana, penambahan gedung atau renovasi gedung, termasuk teknologinya agar anak-anak bisa sekolah dengan nyaman," katanya.
Menyinggung sinyalemen yang berdar selama ini bahwa ijazah lulusan IKIP BUdi Utomo tidak bisa mendaftar sebagai pegawai negeri sipil (PNS), Frans mengatakan tidak ada masalah. "Lulusan IKIP Budi Utomo memang tidak bisa masuk dalam struktur pemerintahan, tapi tetap bisa mendaftar sebagai guru PNS. Masa lulusan IKIP tidak bisa jadi guru di daerahnya sendiri," ucapnya.
Menanggapi dorongan Gubernur NTT Frans Lebu Raya agar IKIP Budi Utomo meningkatkan kompetensinya, Rektor IKIP tersebut, Dr Nurcholis Sunuyeko mengaku siap melaksanakannya. "Oleh karena itu pak gubernur kami undang ke Malang agar bisa melihat langsung bagaimana perkembangan dan kualitas pendidikan (proses belajar mengajar) di kampus ini," kata Nurcholis.
Mengenai kerja sama yang bakal dilaksanakan kedua institusi itu, Nurcholis mengatakan masih dibicarakan kembali secara detail, namun yang pasti banyak bidang yang akan menjadi garapan, terutama perkuliahan bagi mahasiswa asal NTT, sebab tidak sedikit mahasiswa IKIP Budi Utomo yang berasal dari NTT.
"Banyak hal yang bisa kami kerjasamakan dan mahasiswa asal NTT yang lulus juga harus kembali ke daerah untuk membangun daerahnya masing-masing agar tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakatnya lebih baik lagi," kata Nurcholis.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kedua institusi tersebut, dilakukan di sela Simposium Nasional Melacak Kembali Kearifan Lokal Pendidikan di Indonesia Timur yang digelar Pusat Kajian Indonesia Timur Pendidikan dan Budaya (Puskitdaya) IKIP Budi Utomo Malang di Malang, Jawa Tmur, Kamis.
Simposium Nasional itu menghadirkan pembicara kunci Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Irwan Abdullah serta sejumlah pemateri lainnya, termasuk Rektor IKIP Budi Utomo Dr Nurcholis Sunuyeko.
Usai menjadi pembicara kunci dalam Simposium Nasional tersebut, Gubernur NTT Frasn Lebu Raya meminta agar IKIP Budi Utomo meningkatkan kompetensi lulusannya sebagai seorang pendidik (guru). "Tentu kompetnsi yang sudah memadai juga harus diimbangi dengan sarana dan prasarana penunjang," ujarnya.
Infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, lanjutnya, juga menjadi prioritas pembangunan untuk menunjang akses pendidikan. Namun, infrastruktur menjadi ranah Dinas Pekerjaan Umum (PU). "Yang patut kita apresiasi adalah daya juang anak-anak NTT untuk bisa menikmati pendidikan," ucapnya.
Untuk bisa mengenyam pendidikan yang baik, katanya, anak-anak NTT tidak lelah berjuang meski harus menempuh perjalanan berkilo-kilo meter. "Kami pasti terus mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana, penambahan gedung atau renovasi gedung, termasuk teknologinya agar anak-anak bisa sekolah dengan nyaman," katanya.
Menyinggung sinyalemen yang berdar selama ini bahwa ijazah lulusan IKIP BUdi Utomo tidak bisa mendaftar sebagai pegawai negeri sipil (PNS), Frans mengatakan tidak ada masalah. "Lulusan IKIP Budi Utomo memang tidak bisa masuk dalam struktur pemerintahan, tapi tetap bisa mendaftar sebagai guru PNS. Masa lulusan IKIP tidak bisa jadi guru di daerahnya sendiri," ucapnya.
Menanggapi dorongan Gubernur NTT Frans Lebu Raya agar IKIP Budi Utomo meningkatkan kompetensinya, Rektor IKIP tersebut, Dr Nurcholis Sunuyeko mengaku siap melaksanakannya. "Oleh karena itu pak gubernur kami undang ke Malang agar bisa melihat langsung bagaimana perkembangan dan kualitas pendidikan (proses belajar mengajar) di kampus ini," kata Nurcholis.
Mengenai kerja sama yang bakal dilaksanakan kedua institusi itu, Nurcholis mengatakan masih dibicarakan kembali secara detail, namun yang pasti banyak bidang yang akan menjadi garapan, terutama perkuliahan bagi mahasiswa asal NTT, sebab tidak sedikit mahasiswa IKIP Budi Utomo yang berasal dari NTT.
"Banyak hal yang bisa kami kerjasamakan dan mahasiswa asal NTT yang lulus juga harus kembali ke daerah untuk membangun daerahnya masing-masing agar tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakatnya lebih baik lagi," kata Nurcholis.(*)
Video Oleh Endang Sukarelawati
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017