Surabaya (Antara Jatim) – Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman mengatakan program SMA "double track" yang dijalankan pihaknya mulai tahun depan sementara fokus kepada kabupaten yang ada di Madura, Jawa Timur.

Saiful yang ditemui usai membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi program kepala SMA swasta se-Jatim di Surabaya, Selasa menjelaskan program tersebut nantinya akan menyasar sekolah swasta dan beberapa sekolah negeri yang letak geografisnya berada di daerah terpencil.

"Misalkan fokus ke siswa kelas 12, kemudian didaftarkan ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk sertifikasinya dan mereka setelah lulus dapat ijazah SMA ditambah sertifikasi profesinya dari BNSP," kata dia.

Dia menjelaskan, SMA "double track" ini sangat dibutuhkan. Pasalnya, tidak semua lulusan SMA di Jatim melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hal ini dilihat dari angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Jatim yang berada di angka 30 persen. Padahal, APK pendidikan menengah Jatim hampir menyentuh 80 persen. Artinya, ada sekitar 50 persen anak SMA atau SMK yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.

"Sekolah yang ingin mengikuti program 'double track' bisa mengajukan ke Dindik Jatim. Kemudian dipilah mana yang layak dan tidak. Selanjutnya Dindik yang mengatur programnya," kata dia.

Hanya saja, lanjut Saiful, keberadaan SMA "double track" dapat mempengaruhi SMK. Kalau SMA diberi keterampilan, kata dia, nanti bisa tersedot ke SMA semua siswanya.

"Jadi, ada komentar kepala SMA yang menggunakan keterampilan. Mereka muridnya makin meningkat dibanding sebelumnya. Vokasi itu tujuan utama," ujarnya.
 
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Akhmad Sukardi yang hadir dalam rapat itu mengapresiasi program SMA "double track". SMA "double track" dianggap model baru yang bisa meningkatkan keterampilan siswa.

"Artinya, bagi mereka yang tidak meneruskan ke pendidikan tinggi, bisa diberikan keterampilan. Ini sangat bisa dirasakan dan bisa ditingkatkan," katanya.

Dia menjelaskan, SMA/SMK memang baru setahun dikelola provinsi. Semakin lama dikelola, maka bisa dirasakan manfaatnya. Apalagi, untuk menyamakan standar memang cocok kalau dikelola provinsi. "2018 sudah mulai dan fokus ke Madura yang indeks pembangunan manusianya (IPM) agak rendah," ujarnya.(*)

Pewarta: willy irawan

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017