DPRD Surabaya Dukung Trem Asal Libatkan BUMD

Surabaya (Antara Jatim) - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya mendukung rencana pembangunan angkutan massal cepat berupa trem asal melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaannya.

     

"Pelibatan BUMD dalam pengelolaan moda transportasi trem ini diperlukan agar tidak ada monopoli pihak swasta," kata Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri kepada wartawan di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, jika pembangunan  angkutan massal cepat (AMC) trem menggunakan sistem BOT (build operate transfer), maka di khawatirkan Pemkot Surabaya akan rugi karena mendapatkan barang bekas setelah perjanjian BOT selesai.

Syaifudin mengharapkan keterlibatan pemerintah kota tersebut di antaranya dalam pelayanan, sistem pengawasan, sekaligus transfer pengetahuan dan keahlian.

"Pemerintah punya daya tawar tinggi karena menaruh investasi," katanya.

Dengan pelibatan BUMD dalam pengelolaan trem, lanjut dia, membuat BUMD mempunyai pemahaman tentang pengelolaan angkutan massal atau bahkan sebagian kebijakan bisa diambil oleh BUMD.

Ia menegaskan apabila sekedar menerima pelayanan dari pihak pengelola swasta, pemerintah kota tidak punya keberpihakan kepada masyarakat apabila ada kenaikkan harga tiket.

"Karena jika berkaitan dengan transportasi, pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakatnya," katanya.

Diketahui pada 23–30 Oktober, sebanyak delapan anggota Komisi C DPRD , bersama perwakilan Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan kunjungan kerja ke Frankfurt, Jerman guna mengetahui manajemen dan pengoperasian angkutan massal cepat, berupa trem dan busway. 

Syaifudin Zuhri mengakui pelayanan trnsportasi massal diperlukan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dari pantauan kalangan anggota dewan di Frankfurt, kawasan pemukiman dan perkantoran semuanya terhubung dengan angkutan massal sehingga ada ketepan waktu.

"Karena semua penjuru dilewati trem dan busway," ujarnya.

Ia mengatakan sebenarnya dari sisi estetika dengan adanya trem kondisinya terkesan ruwet karena banyaknya kabel udara dan lajur–lajur khusus angkutan massal. Namun demikian, Syaifudin mengakui, masyarakat kota di Jerman memiliki kesadaran tinggi.

"Penduduknya hanya 200 ribu. Sedangkan di Surabaya penataan estetika saja merupakan  masalah yang  sulit," katanya.

Namun demikian, Syaifudin menyebutkan dengan adanya gagasan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk membangun trem, konsekuensinya membutuhkan penyadaran masyarakat untuk merubah kebiasaan. 

Sedangkan sisi positifnya, pemerintah kota bisa memenuhi pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana angkutan terutama untuk ketepatan waktu. "Di Surabaya  jumlah kendaraan sudah  tidak terhitung, belum lagi kendaraan dari luar daerah," katanya.

Ketua Komisi C ini mengakui dengan beroperasinya trem konsekuensinya harus ada pembatasan kendaraan pribadi atau angkutan lain yang melewati sekitar jalur trem pada waktu tertentu. Rekayasa lalu nlintas tersebut diperlukan agar kepentingan masyarakat tidak terganggu.

"Ketika tidak ada pembatasan kendaraan bisa crossing sehingga menimbulkan kecelakaan," katanya. (*)