Bojongoro (Antara Jatim)- PT Pembangunan Perumahan (PP) yang menjadi kontraktor pembangunan pekerjaan sipil di proyek pengembangan lapangan gas Jambaran-Tiung Biru (JTB) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, siap merekrut tenaga kerja lokal.
"PT PP memenuhi tuntutan warga pengunjuk rasa yang menuntut dipekerjakan di proyek pengembangan gas lapangan Jambaran-Tiung Biru (JTB)," kata Camat Gayam, Bojonegoro Hartono, di Bojonegoro, Selasa.
Ia menyatakan hal itu setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan pengunjuk rasa dengan perwakilan PT PP yang menjadi rekanan Pertamina EP Cepu, yang mengerjakan proyek sipil pengembangan lapangan gas JTB.
Sebelum itu, puluhan warga Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, menggelar unjuk rasa dengan cara melakukan pemblokiran jalan akses menuju proyek pengembangan lapangan gas JTB pagi tadi.
Di dalam pertemuan dengan pengunjuk rasa, menurut dia, PP juga akan mengkomodir tuntutan warga terkait dipekerjakan untuk tenaga "skill" di proyek pengembangan lapangan gas JTB.
"Tetapi jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan," katanya, menambahkan.
Hanya saja, lanjut dia, tuntutan pengunjuk rasa untuk dipekerjakan di proyek Banyuurip Blok Cepu tidak bisa dipenuhi, disebabkan proyek pengembangan lapangan minyak Blok Cepu sudah selesai.
Termasuk, kata dia, tuntutan pengunjuk rasa terkait pengaspalan jalan mulai Gledegan-Sogo, di Kecamatan Gayam, tidak bisa dipenuhi, karena jalan itu tanahnya milik Perhutani.
"Proses pengaspalan jalan izinya belum ada dan bukan kewenangan PP," ucapnya, menambahkan.
Kesepakatan terkait tuntutan puluhan warga di desa setempat ditulis dengan diketahui Kepala Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Tutik Rahayu, dan perwakilan pengunjuk rasa Arifin, Yajud, Yusuf dan M Adi Yusuf dengan disertai tanda tangan bermeterai dari perwakilan PT PP A Fitanto.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bojonegoro Agus Supriyanto juga menyayangkan kalau PT PP lebih mengutamakan tenaga kerja luar daerah.
Ia memberikan contoh tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja terlindas "backhoe" hingga meninggal dunia di proyek pengembangan gas JTB di Kecamatan Ngasem, beberapa waktu lalu bukan warga lokal, tetapi asal Brebes, Jawa Tengah.
"Kalau hanya sebagai pengemudi "backhoe" yang bersertifikasi di Bojonegoro jumlahnya banyak, tetapi kenyataannya ada tenaga kerja luar masuk di proyek pengembangan gas JTB," ujarnya.
Oleh karena itu pihaknya meminta semua kontraktor yang bekerja di proyek migas juga lainnya melaporkan jumlah tenaga kerja juga asalnya sebagai usaha menertibkan tenaga kerja.
"Kami juga minta semua perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja," katanya, menegaskan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"PT PP memenuhi tuntutan warga pengunjuk rasa yang menuntut dipekerjakan di proyek pengembangan gas lapangan Jambaran-Tiung Biru (JTB)," kata Camat Gayam, Bojonegoro Hartono, di Bojonegoro, Selasa.
Ia menyatakan hal itu setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan pengunjuk rasa dengan perwakilan PT PP yang menjadi rekanan Pertamina EP Cepu, yang mengerjakan proyek sipil pengembangan lapangan gas JTB.
Sebelum itu, puluhan warga Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, menggelar unjuk rasa dengan cara melakukan pemblokiran jalan akses menuju proyek pengembangan lapangan gas JTB pagi tadi.
Di dalam pertemuan dengan pengunjuk rasa, menurut dia, PP juga akan mengkomodir tuntutan warga terkait dipekerjakan untuk tenaga "skill" di proyek pengembangan lapangan gas JTB.
"Tetapi jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan," katanya, menambahkan.
Hanya saja, lanjut dia, tuntutan pengunjuk rasa untuk dipekerjakan di proyek Banyuurip Blok Cepu tidak bisa dipenuhi, disebabkan proyek pengembangan lapangan minyak Blok Cepu sudah selesai.
Termasuk, kata dia, tuntutan pengunjuk rasa terkait pengaspalan jalan mulai Gledegan-Sogo, di Kecamatan Gayam, tidak bisa dipenuhi, karena jalan itu tanahnya milik Perhutani.
"Proses pengaspalan jalan izinya belum ada dan bukan kewenangan PP," ucapnya, menambahkan.
Kesepakatan terkait tuntutan puluhan warga di desa setempat ditulis dengan diketahui Kepala Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Tutik Rahayu, dan perwakilan pengunjuk rasa Arifin, Yajud, Yusuf dan M Adi Yusuf dengan disertai tanda tangan bermeterai dari perwakilan PT PP A Fitanto.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bojonegoro Agus Supriyanto juga menyayangkan kalau PT PP lebih mengutamakan tenaga kerja luar daerah.
Ia memberikan contoh tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja terlindas "backhoe" hingga meninggal dunia di proyek pengembangan gas JTB di Kecamatan Ngasem, beberapa waktu lalu bukan warga lokal, tetapi asal Brebes, Jawa Tengah.
"Kalau hanya sebagai pengemudi "backhoe" yang bersertifikasi di Bojonegoro jumlahnya banyak, tetapi kenyataannya ada tenaga kerja luar masuk di proyek pengembangan gas JTB," ujarnya.
Oleh karena itu pihaknya meminta semua kontraktor yang bekerja di proyek migas juga lainnya melaporkan jumlah tenaga kerja juga asalnya sebagai usaha menertibkan tenaga kerja.
"Kami juga minta semua perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja," katanya, menegaskan. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017