Tulungagung (Antara Jatim) - Bupati Tulungagung Sahri Mulyo menginstruksikan seluruh jajaran SKPD (satuan kerja perangkat daerah) setempat untuk melakukan pendataan terhadap personel pegawai negeri sipil setempat yang terlibat dalam organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Segera kami minta masing-masing kepala dinas dan kepala bagian untuk melapor jika ada PNS di SKPD masing-masing yang menjadi anggota HTI," kata Sahri Mulyo di Tulungagung, Jawa Timur, Jumat.
Sejauh ini Pemkab Tulungagung memang belum melakukan imbauan ataupun penindakan langsung setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Dalam Perpu itu, pemerintah melarang kegiatan HTI karena ormas tersebut dianggap anti-Pancasila.
KemenPANRB bahkan menyatakan sudah ada aturan tentang disiplin PNS mengenai cara bergabung dengan sebuah organisasi.
Atas larangan ormas HTI dan langkah lanjutan oleh KemenPANRB itu, Sahri mengaku masih ingin menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak/juknis) mengenai tindak lanjut Perpu no 2/2017 tersebut.
Namun ia menyeru kepada seluruh PNS di lingkup Pemkab Tulungagung untuk mematuhi keputusan pemerintah tersebut.
Jika memang terlibat ormas HTI dan sampai sekarang masih aktif, Sahri mengingatkan agar keluar dari organisasi terlarang itu.
"Jika tidak, tentu akan ada mekanisme sanksi dijatuhkan. HTI sudah dinyatakan sebagai organisasi yang anti-Pancasila, dan tentu Pemkab Tulungagung tidak akan memberi ruang PNS-nya yang tidak pro-NKRI serta tidak mau mengakui Pancasila sebagai dasar negaranya," kata Sahri.
Belum ada koonfirmasi dari pengurus HTI Cabang Tulungagung. Mantan anggota HTI berinisial AH menyatakan jumlah pengikut ormas Islam pengusung gerakan khilafah Islam di Indonesia tersebut di kota Marmer diperkirakan mencapai 1.000 orang lebih.
"Anggotanya tersebar di banyak sektor profesi, termasuk di lingkup pemkab seperti guru, dinas/badan pemerintahan, dan di RSUD itu juga banyak terutama kelompok perawat," ujar AH yang tak mau disebut identitasnnya itu.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Segera kami minta masing-masing kepala dinas dan kepala bagian untuk melapor jika ada PNS di SKPD masing-masing yang menjadi anggota HTI," kata Sahri Mulyo di Tulungagung, Jawa Timur, Jumat.
Sejauh ini Pemkab Tulungagung memang belum melakukan imbauan ataupun penindakan langsung setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Dalam Perpu itu, pemerintah melarang kegiatan HTI karena ormas tersebut dianggap anti-Pancasila.
KemenPANRB bahkan menyatakan sudah ada aturan tentang disiplin PNS mengenai cara bergabung dengan sebuah organisasi.
Atas larangan ormas HTI dan langkah lanjutan oleh KemenPANRB itu, Sahri mengaku masih ingin menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak/juknis) mengenai tindak lanjut Perpu no 2/2017 tersebut.
Namun ia menyeru kepada seluruh PNS di lingkup Pemkab Tulungagung untuk mematuhi keputusan pemerintah tersebut.
Jika memang terlibat ormas HTI dan sampai sekarang masih aktif, Sahri mengingatkan agar keluar dari organisasi terlarang itu.
"Jika tidak, tentu akan ada mekanisme sanksi dijatuhkan. HTI sudah dinyatakan sebagai organisasi yang anti-Pancasila, dan tentu Pemkab Tulungagung tidak akan memberi ruang PNS-nya yang tidak pro-NKRI serta tidak mau mengakui Pancasila sebagai dasar negaranya," kata Sahri.
Belum ada koonfirmasi dari pengurus HTI Cabang Tulungagung. Mantan anggota HTI berinisial AH menyatakan jumlah pengikut ormas Islam pengusung gerakan khilafah Islam di Indonesia tersebut di kota Marmer diperkirakan mencapai 1.000 orang lebih.
"Anggotanya tersebar di banyak sektor profesi, termasuk di lingkup pemkab seperti guru, dinas/badan pemerintahan, dan di RSUD itu juga banyak terutama kelompok perawat," ujar AH yang tak mau disebut identitasnnya itu.(*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017