Pemprov Jamin Ketersediaan Listrik Jatim Bagi Investor

Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi menjamin ketersediaan listrik di Jawa Timur bagi pemilik modal yang menanamkan investasinya karena saat ini pasokannya tercatat surplus 1.400 MW atau 1,4 juta KW.

"Ini merupakan catatan yang layak diapresiasi karena ketersediaan listrik yang surplus dan menjamin berkembangnya investasi," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di sela menghadiri "Multi Stakeholder Forum" PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim di Surabaya, Rabu.

Pemprov, kata dia, terus mendukung dan mengapresiasi langkah yang dilakukan PT PLN (Persero) dalam meningkatkan rasio elektrifikasi, terutama di Jatim.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, berterima kasih karena PT PLN proaktif, termasuk ketika investasi masih dalam tahap pembangunan, instalasi dan travo listrik sudah dibangun.

"Jadi ketika pabrik mau beroperasi, semua instalasi sudah siap. Ini dilakukan di kawasan industri seperti Pasuruan, Mojokerto dan Gresik," ucap orang nomor dua di Pemprov Jatim tersebut.

Saat ini, kata dia, rasio eletrifikasi di Jatim sebesar 9,1 persen atau sebanyak 8.506 desa di  daratan seluruhnya telah teraliri listrik, namun masih ada 25 desa di daerah kepulauan Sumenep, Madura yang belum.

Menurut dia, menghadirkan listrik di daerah terpencil memang bukan perkara mudah karena terkendala oleh akses, tetapi ketersediaan listrik merupakan lokomotif sehingga semakin terpenuhi listrik maka semakin sejahtera pula masyarakatnya.

"Yang pasti, targetnya pada 2019 seluruh desa, baik daratan maupun kepulauan di Jatim teraliri listrik 100 persen," kata mantan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.

Terkait penyelenggaraan forum ini, Gus Ipul menilainya sebagai kesempatan baik untuk memperoleh penjelasan dan informasi tentang apa saja yang sudah dilakukan PLN agar masing-masing pemangku kebijakan bisa mengambil peran di posisinya masing-masing.

Sementara itu, General Manager PLN distribusi Jawa Timur Dwi Kusnanto mengatakan forum ini sebagai upaya mendistribusikan sejumlah informasi tentang perkembangan pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Selain itu, lanjut dia, juga menjadi cara PLN dalam membangun keterbukaan informasi, transparansi dan integritas.

"Para pemangku kebijakan sebagai mitra sejajar diharapkan mampu memberikan masukan positif terutama dalam mencapai rasio elektrifikasi. Masukan dan inspirasi dari mereka dapat menjadi terobosan PT PLN meningkatkan pelayanannya ke masyarakat," katanya. (*)