Trenggalek (Antara Jatim) - Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Kesejahteraan (KOMPAK) menggelar program pendidikan transparasi anggaran desa melalui optimalisasi peran serta fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.
Koordinator FITRA Jawa Timur Dakelan dalam siaran pers yang diterima Antara, Rabu mengatakan Trenggalek sengaja dipilih sebagai percontohan atau "pilot project" transparasi anggaran atau penggunaan dana desa sekaligus pengembangan mekanisme pengaduan desa melalui lembaga BPD.
"Program pelatihan sekolah anggaran ini akan digelar selama setahun di empat desa terpilih," kata Dakelan.
Ia menjelaskan program yang didukung DFAT (Departement of Foreign Affairs and Trade) Australia tersebut terfokus pada bidang penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat melalui sekolah anggaran di tingkat desa melalui mekanisme pengaduan masyarakat yang dikelola BPD.
"Output program transparansi yakni sekolah anggaran di desa yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh BPD dan terbentuknya mekanisme pengaduan bagi masyarakat," kata Dakelan.
Dijelaskan, ada empat desa yang sudah dipilih sebagai "laboratorium" program transparasi anggaran desa dan pengembangan mekanisme pengaduan desa melalui lembaga BPD, yakni di Desa Watulimo dan Gemaharjo Kecamatan Watulimo serta Desa Karanganyar dan Tanggaran Kecamatan Pule.
Formalitas dimulainya sekolah transparasi anggaran desa itu dilakukan jajaran Seknas FITRA dan KOMPAK dengan berkunjung ke pendopo Kabupaten Trenggalek guna memaparkan maksud, tujuan serta rencana kerja program tersebut di hadapaan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak.
"Peran BPD memang sudah sangat dibutuhkan, anggaran yang dialokasikan untuknya tidak besar dan tidak sedikit. Nah, jangan sampai anggaran yang sudah jelas diatur dalam peraturan menteri itu jadi pemicu konflik horizontal. Maka harus dioptimalkan dalam menjalankan perannya. BPD menjadi pilar utama dan jembatan koordinasi kerja pemerintah desa dan masyarakat," kata Emil Dardak.
Emil menambahkan, BPD harus punya legitimasi kuat untuk menjadi benteng iklim/budaya birokrasi yang tidak bersih, sehingga harus ada juga fungsi kontrol yang kuat kepada BPD.
"Hal yang paling penting yakni sebagai lembaga formal yang punya peran strategis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas sosial, demokratisasi dan kesejahteraan warga BPD harus merumuskan indikator kinerja agar masyarakat dapat melakukan 'watch dog' terhadap BPD sendiri," lanjut Emil
Program Officer Seknas FITRA Yenti Nurhidayat menjelaskan bahwa Timur, Kabupaten Trenggalek ssengaja dipilih berdasarkan beberapa indikator menjadi objek penelitian.
Program itu sendiri sebenarnya digelar di empat provinsi secara nasional, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan dan Aceh Barat.
"Ini program perdana, dan dengan ini Trenggalek jadi 'pilot project' untuk wilayah Jawa Timur," ujarnya.
Dijelaskan, tujuan program adalah mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, memaksimalkan fungsi BPD dalam bidang perencanaan penganggaran, penampung dan penyalur aspirasi masyarakat serta fungsi pengawasan.
Pada pekan ini, papar Dakelan, kegiatan masih tahap "rapid assessment". Dari kegiatan tersebut diharapkan terkumpul informasi awal terkait tata kelola pemerintahan desa, peran dan fungsi BPD termasuk potret pelayanan dasar di desa.
"Kegiatan 'rapid assesment' ini dilaksanakan di empat provinsi empat kabupaten yang di antaranya tersebar di 16 desa, yakni, Jatim di Kabupaten Trenggalek, Jateng di Kabupaten Jepara, Sulawesi Selatan di Kabupaten Bantaeng dan Aceh di Kabupaten Aceh Barat," kata Dakelan.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Trenggalek Djoko Wasono mengatakan, kehadiran Seknas FITRA di Trenggalek khususnya penting dalam maksimal peran BPD dalam mendorong kebijakan anggaran di tingkat desa agar lebih meningkatkan kesadaran OPD dan masyarakat untuk memahami skala prioritas program pembangunan desa.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Koordinator FITRA Jawa Timur Dakelan dalam siaran pers yang diterima Antara, Rabu mengatakan Trenggalek sengaja dipilih sebagai percontohan atau "pilot project" transparasi anggaran atau penggunaan dana desa sekaligus pengembangan mekanisme pengaduan desa melalui lembaga BPD.
"Program pelatihan sekolah anggaran ini akan digelar selama setahun di empat desa terpilih," kata Dakelan.
Ia menjelaskan program yang didukung DFAT (Departement of Foreign Affairs and Trade) Australia tersebut terfokus pada bidang penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat melalui sekolah anggaran di tingkat desa melalui mekanisme pengaduan masyarakat yang dikelola BPD.
"Output program transparansi yakni sekolah anggaran di desa yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh BPD dan terbentuknya mekanisme pengaduan bagi masyarakat," kata Dakelan.
Dijelaskan, ada empat desa yang sudah dipilih sebagai "laboratorium" program transparasi anggaran desa dan pengembangan mekanisme pengaduan desa melalui lembaga BPD, yakni di Desa Watulimo dan Gemaharjo Kecamatan Watulimo serta Desa Karanganyar dan Tanggaran Kecamatan Pule.
Formalitas dimulainya sekolah transparasi anggaran desa itu dilakukan jajaran Seknas FITRA dan KOMPAK dengan berkunjung ke pendopo Kabupaten Trenggalek guna memaparkan maksud, tujuan serta rencana kerja program tersebut di hadapaan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak.
"Peran BPD memang sudah sangat dibutuhkan, anggaran yang dialokasikan untuknya tidak besar dan tidak sedikit. Nah, jangan sampai anggaran yang sudah jelas diatur dalam peraturan menteri itu jadi pemicu konflik horizontal. Maka harus dioptimalkan dalam menjalankan perannya. BPD menjadi pilar utama dan jembatan koordinasi kerja pemerintah desa dan masyarakat," kata Emil Dardak.
Emil menambahkan, BPD harus punya legitimasi kuat untuk menjadi benteng iklim/budaya birokrasi yang tidak bersih, sehingga harus ada juga fungsi kontrol yang kuat kepada BPD.
"Hal yang paling penting yakni sebagai lembaga formal yang punya peran strategis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas sosial, demokratisasi dan kesejahteraan warga BPD harus merumuskan indikator kinerja agar masyarakat dapat melakukan 'watch dog' terhadap BPD sendiri," lanjut Emil
Program Officer Seknas FITRA Yenti Nurhidayat menjelaskan bahwa Timur, Kabupaten Trenggalek ssengaja dipilih berdasarkan beberapa indikator menjadi objek penelitian.
Program itu sendiri sebenarnya digelar di empat provinsi secara nasional, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan dan Aceh Barat.
"Ini program perdana, dan dengan ini Trenggalek jadi 'pilot project' untuk wilayah Jawa Timur," ujarnya.
Dijelaskan, tujuan program adalah mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, memaksimalkan fungsi BPD dalam bidang perencanaan penganggaran, penampung dan penyalur aspirasi masyarakat serta fungsi pengawasan.
Pada pekan ini, papar Dakelan, kegiatan masih tahap "rapid assessment". Dari kegiatan tersebut diharapkan terkumpul informasi awal terkait tata kelola pemerintahan desa, peran dan fungsi BPD termasuk potret pelayanan dasar di desa.
"Kegiatan 'rapid assesment' ini dilaksanakan di empat provinsi empat kabupaten yang di antaranya tersebar di 16 desa, yakni, Jatim di Kabupaten Trenggalek, Jateng di Kabupaten Jepara, Sulawesi Selatan di Kabupaten Bantaeng dan Aceh di Kabupaten Aceh Barat," kata Dakelan.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Trenggalek Djoko Wasono mengatakan, kehadiran Seknas FITRA di Trenggalek khususnya penting dalam maksimal peran BPD dalam mendorong kebijakan anggaran di tingkat desa agar lebih meningkatkan kesadaran OPD dan masyarakat untuk memahami skala prioritas program pembangunan desa.(*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017