Fitra: Banyak Legislator Tak Mengerti Penganggaran APBD
Jumat, 27 September 2013 20:13 WIB
Surabaya (Antara Jatim) - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan banyak anggota DPRD di hampir di semua daerah di Jatim yang tidak mengerti penganggaran APBD.
"Yang mengerti penganggaran APBD sedikit. Sedangkan anggota dewan yang mengerti dan peduli terhadap kepentingan masyarakat hanya 5 persen," kata Tenaga Ahli Fitra Jatim Madekhan Ali saat menjadi pembicara diskusi transparansi anggaran yang digelar AJI Surabaya, Senin.
Menurut dia ada sebagian anggota dewan yang hanya mementingkan kelompoknya atau golongannya saja. "Saat melihat proyek Jasmas dari anggaran hibah atau lainnya sudah masuk RAPBD, mereka pasif dan tidak mau lagi mengkritisi anggaran untuk kepentingan masyarakat lainnya," ujarnya.
Kondisi seperti ini, lanjut dia, sangat disayangkan masyarakat karena anggota dewan tidak bisa mewakili aspirasinya. Akibatnya banyak pembangunan di daerah-daerah yang tidak merata.
Bahkan hal itu ditunjang pada saat perencanaan RAPBD, banyak kepentingan masyarakat umum yang tidak pernah diakomodir masuk dalam RAPBD.
"Pada saat perencanaan, rakyat sering ditinggalkan. Perencanaan biasanya tertutup, hanya segelintir elit yang tau. Anehnya lagi pada saat RAPBD dibahas di komisi, ternyata hasilnya berbeda saat di banmus dan di paripurnakan," katanya.
Belum lagi pada saat pembahasan RAPBD, lanjut dia, sudah banyak pesanan dari pihak-pihak tertentu khususnya para kontraktor agar proyeknya ikut dianggarkan. "Ini rawan titipan," ujarnya.
Saat pelaksanaan APBD, lanjut dia, juga rawan manipulasi khususnya pada saat pelelangan baik manual maupun elektronik.
Ia mengatakan legislator memiliki peranan penting untuk mengkoreksi RAPBD yang diserahkan eksekutif. Hal ini dikarenakan hingga saat ini belum ada lembaga yang secara detail bisa mengkoreksi APBD.
"Seperti halnya persoalan penganggaran makan dan minum, alat tulis kantor, kunjungan kerja dan lainnya. Ini kalau anggota dewan tidak jeli, maka bisa saja banyak anggaran yang dimarkup," katanya. (*)