Surabaya (Antara Jatim) - Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Prof Ir Nizam menyatakan biaya untuk pengawas Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) masih akan ditanggung pemerintah pusat.
Ditemui usai pengarahan Proktor UNBK se-Jatim di Surabaya, Kamis, dirinya memastikan anggaran dari pusat tersedia untuk pengawas sehingga diharapkan pengeluaran dalam pelaksanana UNBK akan lebih rendah.
“Biayanya jauh lebih murah dari pada kertas yang ada biaya mulai dari percetakan, distribusi hingga pengawasannya. Kalau UNBK hanya pembayaran pengawas seperti UN kertas,” katanya.
Dia mengatakan, hanya saja untuk bantuan perangkat komputer belum ada. Untuk itu, pihaknya meminta sekolah memanfaatkan infrastruktur yang ada. Menurutnya hal itu bisa dilakukan karena jadwal pelaksanaan UNBK yang tidak bersamaan antara SMA, SMK dan SMP.
“Tidak harus beli sendiri (komputer), bisa menggabung. Jangan sampai membebani masyarakat dan orangtua,” ujarnya.
Selain itu ia juga meminta pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tetap memfasilitasi SMP yang belum memiliki infrastruktur yang memadai. Jadi SMP bisa menggabung ke SMA atau SMK.
“Meskipun SMP sudah kewenangan Kota atau Kabupaten, kami harap pemprov masih memberikan kesempatan SMP untuk bisa menggelar UNBK di SMA atau SMK,” ujarnya.
Senada dengan Nizam, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan bahwa siswa SMP akan mendapatkan kesempatan yang sama dengan siswa SMA/SMK. "Adik-adik SMP juga anak-anak kita. Selama ada kesempatan tentu bisa menggunakan dan itu lebih bermanfaat," ujarnya.
Dia menjelaskan, untuk tahun ini di Jatim masih 50 persen sekolah SMP yang bisa melaksanakan UNBK. Untuk itu pihaknya terus mendorong SMP-SMP di wilayahnya agar bisa melaksanakan UNBK 100 persen di tahun depan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Ditemui usai pengarahan Proktor UNBK se-Jatim di Surabaya, Kamis, dirinya memastikan anggaran dari pusat tersedia untuk pengawas sehingga diharapkan pengeluaran dalam pelaksanana UNBK akan lebih rendah.
“Biayanya jauh lebih murah dari pada kertas yang ada biaya mulai dari percetakan, distribusi hingga pengawasannya. Kalau UNBK hanya pembayaran pengawas seperti UN kertas,” katanya.
Dia mengatakan, hanya saja untuk bantuan perangkat komputer belum ada. Untuk itu, pihaknya meminta sekolah memanfaatkan infrastruktur yang ada. Menurutnya hal itu bisa dilakukan karena jadwal pelaksanaan UNBK yang tidak bersamaan antara SMA, SMK dan SMP.
“Tidak harus beli sendiri (komputer), bisa menggabung. Jangan sampai membebani masyarakat dan orangtua,” ujarnya.
Selain itu ia juga meminta pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tetap memfasilitasi SMP yang belum memiliki infrastruktur yang memadai. Jadi SMP bisa menggabung ke SMA atau SMK.
“Meskipun SMP sudah kewenangan Kota atau Kabupaten, kami harap pemprov masih memberikan kesempatan SMP untuk bisa menggelar UNBK di SMA atau SMK,” ujarnya.
Senada dengan Nizam, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan bahwa siswa SMP akan mendapatkan kesempatan yang sama dengan siswa SMA/SMK. "Adik-adik SMP juga anak-anak kita. Selama ada kesempatan tentu bisa menggunakan dan itu lebih bermanfaat," ujarnya.
Dia menjelaskan, untuk tahun ini di Jatim masih 50 persen sekolah SMP yang bisa melaksanakan UNBK. Untuk itu pihaknya terus mendorong SMP-SMP di wilayahnya agar bisa melaksanakan UNBK 100 persen di tahun depan. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017