Situbondo (Antara Jatim) - Bebagai macam program pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat terus dilakukan. Namun kemudahan akses jalan serta layanan kesehatan tampaknya belum dirasakan oleh semua masyarakat di Situbondo, Jawa Timur.
Di daerah itu, masih banyak warga, khususnya di daerah pelosok, yang kesulitan untuk dapat merasakan layanan kesehatan karena akses jalan yang sulit dan hanya mudah ditempuh menggunakan jalur laut.
Seperti yang dirasakan oleh ratusan warga di Dusun Labuhan Merak, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, misalnya. Warga yang tinggal di satu dusun itu harus ditandu dan menyeberang laut dengan perahu untuk bisa mencapai sarana layanan kesehatan terdekat, karena di dusun itu hingga saat ini belum ada layanan medis.
Beberapa waktu lalu salah seorang warga setempat Suharto (60) yang juga Kepala Dusun Labuhan Merak, menderita diabetes, harus ditandu untuk naik ke perahu kemudian menyeberang laut untuk mendapatkan layanan medis.
Pria senja itu sejak beberapa tahun terakhir keluar masuk rumah sakit karena penyakit yang dideritanya. Namun bukan hal mudah bagi Suharto untuk bisa mencapai puskesmas atau rumah sakit terdekat.
Bahkan ia harus bertaruh nyawa karena harus ditandu ke atas perahu dan menyeberangi lautan, karena satu-satunya untuk mendapatkan layanan medis di ujung timur Kabupaten Situbondo itu, yakni Puskesmas Banyuputih.
Jalur laut ini dianggap paling mudah dan memungkinkan untuk mengevakuasi warga Dusun Labuhan Merak yang sedang sakit untuk dibawa ke Puskesmas. Sebab, jalur darat hanya terdiri dari jalan setapak dan medannya juga cukup berat.
Terlebih ketika di musim hujan, jalur darat semakin susah untuk dilewati, dan dari tempat tinggalnya di Dusun Labuhan Merak, Suharto harus menempuh jarak puluhan kilometer untuk bisa sampai di puskesmas.
Kepala Dusun Labuhan Merak, itu menceritakan menetapnya warga di dusun tersebut berawal dari para pekerja PT Gunung Gumitir, namun saat sudah tidak bekerja lagi merek memilih bertahan di dusun itu hingga turun temurun.
Masyarakat memilih bertahan karena tanah di kawasan tersebut cukup subur dan mereka juga dengan mudah menggembala hewan ternak dan bertani. Tidak heran jika hingga kini masih ada sekitar 40 kepala keluarga (KK) yang tetap tinggal di dusun itu.
"Warga memang memilih menetap di sana sebab sudah merasa nyaman. Selain itu kebanyakan juga tidak punya tempat tinggal lain selain di Dusun Labuhan Merak. Dan warga juga sudah menetap sejak tahun 1975 dan sampai sekarang sudah turun temurun," katanya.
Kepala Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Sumakki, mengatakan belum adanya layanan medis di Dusun Labuhan Merak, itu karena status tanah yang ditempati warga adalah milik Taman Nasional (TN) Baluran.
Bahkan satu-satunya akses jalan masuk menuju ke Dusun Labuhan Merak juga melewati lahan milik TN Baluran. Oleh karena itu pemerintah kesulitan untuk membuka akses jalan dan mendirikan layanan kesehatan di dusun yang terletak di ujung timur Kabupaten Situbondo itu.
"Kami sudah berupaya untuk warga yang ada di sana (Dusun Labuhan Merak) akan tetapi status tanah di sana itu milik TN Baluran. Jangankan membangun puskesmas pembantu, akses jalan saja menurut kami kesulitan," katanya.
Kendati demikian, warga di Dusun Labuhan Merak yang belum mendapatkan layanan kesehatan itu ternyata juga sudah lama menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Situbondo sempat menganggarkan dana untuk pembangunan sarana dan prasaranan kesehatan, tetapi hingga kini rencana itu tak kunjung terealisasi, dikarenakan pemerintah daerah tidak memiliki lahan di dusun itu.
"Beberapa tahun yang lalu pemerintah daerah melalui dinas kesehatan sebenarnya sudah menganggarkan untuk pembangunan sarana kesehatan, tetapi kami kesulitan lahan untuk membangun puskesmas pembantu atau pustu di sana, karena lahan yang ada di sana milik Taman Nasional (TN) Baluran," kata Kepala Dinkes Situbondo Abu Bakar Abdi.
Tidak hanya itu, satu-satunya akses darat menuju Dusun Labuhan Merak juga harus melewati lahan milik TN Baluran, sehingga Pemkab tidak memungkinkan untuk membangun akses jalan menuju dusun tersebut.
Kendati demikian, katanya, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo cukup memberikan perhatian terhadap kondisi kesehatan warga di ilayah tersebut. Selama ini dinas kesehatan sudah menugaskan petugas kesehatan untuk datang ke Dusun Labuhan Merak satu minggu dua kali, khususnya bidan desa.
Akses menuju ke Dusun Labuhan Merak atau sebaliknya memang cukup sulit, warga maupun petugas medis harus menyeberangi laut dengan perahu motor atau melewati jalur darat berupa jalanan setapak dengan medan yang cukup berat. Perjalanan darat bisa membutuhkan waktu hingga berjam-jam.
Sementara Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Situbondo Janur Sasra Ananda menyampaikan sebelumnya wakil rakyat setempat telah berupaya mencari solusi membangun puskesmas pembantu agar warga di dusun itu tidak harus ditandu dan menaiki perahu menyeberangi laut untuk mendapatkan layanan kesehatan.
"Sebenanya dulu pernah kami komunikasikan untuk pinjam tempat atau lahan bekas pabrik, dan kalau pinjam lahan tidak bisa dibangun secara permanen. Oleh karena itu pemerintah kabupaten sebenarnya harus proaktif memanfaatkan fasilitas itu," kata politikus Partai Demokrat itu.
Komisi IV DPRD dan Pemerintah Kabupaten Situbondo akan terus memperjuangkan dan menyampaikan ke Pemerintah Pusat gar mendapatkan pinjaman lahan untuk dibangun puskesma pembantu, mengingat masih banyak warga yang tinggal di daerah pelosok itu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Di daerah itu, masih banyak warga, khususnya di daerah pelosok, yang kesulitan untuk dapat merasakan layanan kesehatan karena akses jalan yang sulit dan hanya mudah ditempuh menggunakan jalur laut.
Seperti yang dirasakan oleh ratusan warga di Dusun Labuhan Merak, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, misalnya. Warga yang tinggal di satu dusun itu harus ditandu dan menyeberang laut dengan perahu untuk bisa mencapai sarana layanan kesehatan terdekat, karena di dusun itu hingga saat ini belum ada layanan medis.
Beberapa waktu lalu salah seorang warga setempat Suharto (60) yang juga Kepala Dusun Labuhan Merak, menderita diabetes, harus ditandu untuk naik ke perahu kemudian menyeberang laut untuk mendapatkan layanan medis.
Pria senja itu sejak beberapa tahun terakhir keluar masuk rumah sakit karena penyakit yang dideritanya. Namun bukan hal mudah bagi Suharto untuk bisa mencapai puskesmas atau rumah sakit terdekat.
Bahkan ia harus bertaruh nyawa karena harus ditandu ke atas perahu dan menyeberangi lautan, karena satu-satunya untuk mendapatkan layanan medis di ujung timur Kabupaten Situbondo itu, yakni Puskesmas Banyuputih.
Jalur laut ini dianggap paling mudah dan memungkinkan untuk mengevakuasi warga Dusun Labuhan Merak yang sedang sakit untuk dibawa ke Puskesmas. Sebab, jalur darat hanya terdiri dari jalan setapak dan medannya juga cukup berat.
Terlebih ketika di musim hujan, jalur darat semakin susah untuk dilewati, dan dari tempat tinggalnya di Dusun Labuhan Merak, Suharto harus menempuh jarak puluhan kilometer untuk bisa sampai di puskesmas.
Kepala Dusun Labuhan Merak, itu menceritakan menetapnya warga di dusun tersebut berawal dari para pekerja PT Gunung Gumitir, namun saat sudah tidak bekerja lagi merek memilih bertahan di dusun itu hingga turun temurun.
Masyarakat memilih bertahan karena tanah di kawasan tersebut cukup subur dan mereka juga dengan mudah menggembala hewan ternak dan bertani. Tidak heran jika hingga kini masih ada sekitar 40 kepala keluarga (KK) yang tetap tinggal di dusun itu.
"Warga memang memilih menetap di sana sebab sudah merasa nyaman. Selain itu kebanyakan juga tidak punya tempat tinggal lain selain di Dusun Labuhan Merak. Dan warga juga sudah menetap sejak tahun 1975 dan sampai sekarang sudah turun temurun," katanya.
Kepala Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Sumakki, mengatakan belum adanya layanan medis di Dusun Labuhan Merak, itu karena status tanah yang ditempati warga adalah milik Taman Nasional (TN) Baluran.
Bahkan satu-satunya akses jalan masuk menuju ke Dusun Labuhan Merak juga melewati lahan milik TN Baluran. Oleh karena itu pemerintah kesulitan untuk membuka akses jalan dan mendirikan layanan kesehatan di dusun yang terletak di ujung timur Kabupaten Situbondo itu.
"Kami sudah berupaya untuk warga yang ada di sana (Dusun Labuhan Merak) akan tetapi status tanah di sana itu milik TN Baluran. Jangankan membangun puskesmas pembantu, akses jalan saja menurut kami kesulitan," katanya.
Kendati demikian, warga di Dusun Labuhan Merak yang belum mendapatkan layanan kesehatan itu ternyata juga sudah lama menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Situbondo sempat menganggarkan dana untuk pembangunan sarana dan prasaranan kesehatan, tetapi hingga kini rencana itu tak kunjung terealisasi, dikarenakan pemerintah daerah tidak memiliki lahan di dusun itu.
"Beberapa tahun yang lalu pemerintah daerah melalui dinas kesehatan sebenarnya sudah menganggarkan untuk pembangunan sarana kesehatan, tetapi kami kesulitan lahan untuk membangun puskesmas pembantu atau pustu di sana, karena lahan yang ada di sana milik Taman Nasional (TN) Baluran," kata Kepala Dinkes Situbondo Abu Bakar Abdi.
Tidak hanya itu, satu-satunya akses darat menuju Dusun Labuhan Merak juga harus melewati lahan milik TN Baluran, sehingga Pemkab tidak memungkinkan untuk membangun akses jalan menuju dusun tersebut.
Kendati demikian, katanya, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo cukup memberikan perhatian terhadap kondisi kesehatan warga di ilayah tersebut. Selama ini dinas kesehatan sudah menugaskan petugas kesehatan untuk datang ke Dusun Labuhan Merak satu minggu dua kali, khususnya bidan desa.
Akses menuju ke Dusun Labuhan Merak atau sebaliknya memang cukup sulit, warga maupun petugas medis harus menyeberangi laut dengan perahu motor atau melewati jalur darat berupa jalanan setapak dengan medan yang cukup berat. Perjalanan darat bisa membutuhkan waktu hingga berjam-jam.
Sementara Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Situbondo Janur Sasra Ananda menyampaikan sebelumnya wakil rakyat setempat telah berupaya mencari solusi membangun puskesmas pembantu agar warga di dusun itu tidak harus ditandu dan menaiki perahu menyeberangi laut untuk mendapatkan layanan kesehatan.
"Sebenanya dulu pernah kami komunikasikan untuk pinjam tempat atau lahan bekas pabrik, dan kalau pinjam lahan tidak bisa dibangun secara permanen. Oleh karena itu pemerintah kabupaten sebenarnya harus proaktif memanfaatkan fasilitas itu," kata politikus Partai Demokrat itu.
Komisi IV DPRD dan Pemerintah Kabupaten Situbondo akan terus memperjuangkan dan menyampaikan ke Pemerintah Pusat gar mendapatkan pinjaman lahan untuk dibangun puskesma pembantu, mengingat masih banyak warga yang tinggal di daerah pelosok itu. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017