Pemprov Jatim Ingatkan Masyarakat Cek Legalitas Koperasi

Surabaya (Antara Jatim) - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu legalitas suatu koperasi jika ingin bergabung menjadi anggotanya.

"Diawali dari diri kita sendiri untuk mencari tahu, apakah koperasi yang akan kita ikuti itu resmi berbadan hukum atau tidak," ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim I Made Sukartha kepada wartawan di Surabaya, Jumat.

Masukan ini disampaikan menindaklanjuti perintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meminta agar dinas koperasi dan UKM melakukan pengawasan ketat terhadap operasional koperasi di daerah untuk mencegah praktik pengumpulan dana masyarakat secara ilegal.

Hal ini  juga tidak lepas dari peristiwa maraknya kasus-kasus investasi ilegal berkedok koperasi yang terdapat di beberapa di daerah sehingga harus benar-benar dilakukan pengawasan secara detil dan menyeluruh.

Koperasi resmi, kata dia, memiliki legalitas dan berbadan hukum langsung dari surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UKM serta memiliki nomor induk koperasi.

Selain itu, setelah dicek legalitasnya ia meminta calon anggota bertanya lebih jauh terkait nilai besaran pinjaman masuk akal atau tidak.

"Kita cek apakah besaran pinjaman masuk akal dan sesuai dengan aturan? Kalau tidak wajar maka perlu waspada dan disarankan untuk tidak bergabung," ucap pejabat eselon II tersebut.

Tak itu saja, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya atau tergiur dengan lembaga yang menawarkan investasi mudah dengan nilai tidak wajar.

Menurut dia, kasus penipuan dengan melibatkan korban-korban bukan orang sembarangan harus dijadikan pengalaman bahwa untuk meraih sesuatu tidak didapat dengan cara instan.

Maraknya investasi ilegal disebabkan sebagian masyarakat cenderung ingin mendapat uang dengan cepat dan mudah, termasuk tergiur oleh iming-iming bunga investasi yang tinggi.

"Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa orang pintar, berpangkat, bahkan berpendidikan masih saja menjadi korban investasi bodong karena diiming-imingi oleh hasil yang besar, meski itu sebenarnya tak masuk akal," katanya. (*)