Banyuwangi (Antara Jatim) - Gerakan Daerah Angkat Anak Putus Sekolah (Garda Ampuh) yang digalang oleh Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, telah mampu mengentaskan 5.093 anak dari 5.191 anak putus sekolah yang terdata.
"Alhamdulillah, gerakan bersama ini ternyata sangat efektif. Selain berdampak langsung menyelamatkan masa depan anak, gerakan ini memperkuat solidaritas sosial masyarakat, karena semua ikut serta membantu, tidak hanya Dinas Pendidikan, tapi juga ormas, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan sebagainya," ujar Bupati Abdullah Azwar Anas saat menggelar Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan di Banyuwangi, Kamis.
Terkait sisa 98 anak putus sekolah yang belum dientaskan, kata Anas, pihaknya terus mencoba melakukan pendekatan. Pasalnya, ada sebagian dari mereka yang sudah benar-benar tidak mau lagi bersekolah.
"Memang ada yang meski sudah didekati, tetap tidak mau sekolah. Pusing juga kita. Tapi ini terus diusahakan, termasuk melibatkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menangani pembelajaran sistem paket dan keterampilan kerja," ujar Anas.
Bupati Banyuwangi menambahkan, pada awal tahun ini, dirinya menggelar sejumlah rapat koordinasi untuk mempercepat target-target pembangunan. Tidak hanya diikuti kepala dinas, rapat diikuti hingga jajaran kepala bidang.
"Semua harus laporkan kerja dan target 2017. Rakor dimulai dari bidang pendidikan, berturut-turut nanti maraton rakor kesehatan, UMKM, pertanian, pelayanan publik, dan perdesaan hingga dua hari ke depan. Semua rinci cara mempercepat target 2017. Jadi Senin, 9 Januari depan sudah langsung lari semua. Libur telah usai, saatnya genjot lagi," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Banyuwangi Sulihtiyono menambahkan, dari pendataan yang dilakukan pihaknya, ada 5.191 anak yang sempat putus sekolah per Mei 2016. Data tersebut lengkap berdasarkan nama dan alamat. Setelah Garda Ampuh diluncurkan, kini berhasil ditangani 5.093 anak yang putus sekolah. Dari 5.093 anak tersebut, yang sudah diintervensi lewat dana pemerintah sebanyak 1.935 anak. Sisanya diintervensi melalui dana swadaya, dunia usaha, dan gerakan Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang menghubungkan anak dari keluarga mampu dengan anak dari keluarga kurang mampu.
"Jadi ini kerja keroyokan. Sebenarnya kan biaya dasar sekolah itu sudah gratis, tapi ada biaya, seperti transportasi jika rumah si anak jauh dari sekolah. Atau biaya seperti beli sepatu. Nah biaya seperti itu yang dibantu agar anak tetap bisa sekolah. Buku-buku pengetahuan umum juga dibantu agar pengetahuannya semakin meningkat," ujar Sulihtiyono.
Dia menjelaskan, Garda Ampuh juga mengintegrasikan sistem pendidikannya dengan PKBM, termasuk pembelajaran Paket A, Paket B, dan Paket C. Untuk anak yang mengikuti Paket A, pemerintah daerah menyiapkan dana Rp960.000 per anak, Paket B Rp1,4 juta per anak, dan Paket C Rp1,7 juta per anak.
"Kita menyesuaikan dengan kondisi sosiologis anak. Misalnya, dia dari segi usia sudah di atas usia anak SMA, tapi dulu putus sekolah pas kelas XI SMA, ya dimasukkan ke Paket C. Di PKBM sekaligus belajar keterampilan kerja," kata Sulihtiyono.
Tahun ini, sambung dia, Pemkab Banyuwangi mengalokasikan dana Rp4,5 miliar untuk gerakan pengentasan anak putus sekolah. "Jadi gerakan ini kan berkelanjutan. Yang sudah kembali sekolah, tidak kami tinggal. Terus kami dampingi. Sudah disiapkan dana itu. Pokoknya kami ingin tidak ada lagi anak putus sekolah. Semuanya sudah ada nama dan alamat, terus dipantau dan dikawal," kata Sulihtiyono.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Alhamdulillah, gerakan bersama ini ternyata sangat efektif. Selain berdampak langsung menyelamatkan masa depan anak, gerakan ini memperkuat solidaritas sosial masyarakat, karena semua ikut serta membantu, tidak hanya Dinas Pendidikan, tapi juga ormas, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan sebagainya," ujar Bupati Abdullah Azwar Anas saat menggelar Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan di Banyuwangi, Kamis.
Terkait sisa 98 anak putus sekolah yang belum dientaskan, kata Anas, pihaknya terus mencoba melakukan pendekatan. Pasalnya, ada sebagian dari mereka yang sudah benar-benar tidak mau lagi bersekolah.
"Memang ada yang meski sudah didekati, tetap tidak mau sekolah. Pusing juga kita. Tapi ini terus diusahakan, termasuk melibatkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menangani pembelajaran sistem paket dan keterampilan kerja," ujar Anas.
Bupati Banyuwangi menambahkan, pada awal tahun ini, dirinya menggelar sejumlah rapat koordinasi untuk mempercepat target-target pembangunan. Tidak hanya diikuti kepala dinas, rapat diikuti hingga jajaran kepala bidang.
"Semua harus laporkan kerja dan target 2017. Rakor dimulai dari bidang pendidikan, berturut-turut nanti maraton rakor kesehatan, UMKM, pertanian, pelayanan publik, dan perdesaan hingga dua hari ke depan. Semua rinci cara mempercepat target 2017. Jadi Senin, 9 Januari depan sudah langsung lari semua. Libur telah usai, saatnya genjot lagi," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Banyuwangi Sulihtiyono menambahkan, dari pendataan yang dilakukan pihaknya, ada 5.191 anak yang sempat putus sekolah per Mei 2016. Data tersebut lengkap berdasarkan nama dan alamat. Setelah Garda Ampuh diluncurkan, kini berhasil ditangani 5.093 anak yang putus sekolah. Dari 5.093 anak tersebut, yang sudah diintervensi lewat dana pemerintah sebanyak 1.935 anak. Sisanya diintervensi melalui dana swadaya, dunia usaha, dan gerakan Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang menghubungkan anak dari keluarga mampu dengan anak dari keluarga kurang mampu.
"Jadi ini kerja keroyokan. Sebenarnya kan biaya dasar sekolah itu sudah gratis, tapi ada biaya, seperti transportasi jika rumah si anak jauh dari sekolah. Atau biaya seperti beli sepatu. Nah biaya seperti itu yang dibantu agar anak tetap bisa sekolah. Buku-buku pengetahuan umum juga dibantu agar pengetahuannya semakin meningkat," ujar Sulihtiyono.
Dia menjelaskan, Garda Ampuh juga mengintegrasikan sistem pendidikannya dengan PKBM, termasuk pembelajaran Paket A, Paket B, dan Paket C. Untuk anak yang mengikuti Paket A, pemerintah daerah menyiapkan dana Rp960.000 per anak, Paket B Rp1,4 juta per anak, dan Paket C Rp1,7 juta per anak.
"Kita menyesuaikan dengan kondisi sosiologis anak. Misalnya, dia dari segi usia sudah di atas usia anak SMA, tapi dulu putus sekolah pas kelas XI SMA, ya dimasukkan ke Paket C. Di PKBM sekaligus belajar keterampilan kerja," kata Sulihtiyono.
Tahun ini, sambung dia, Pemkab Banyuwangi mengalokasikan dana Rp4,5 miliar untuk gerakan pengentasan anak putus sekolah. "Jadi gerakan ini kan berkelanjutan. Yang sudah kembali sekolah, tidak kami tinggal. Terus kami dampingi. Sudah disiapkan dana itu. Pokoknya kami ingin tidak ada lagi anak putus sekolah. Semuanya sudah ada nama dan alamat, terus dipantau dan dikawal," kata Sulihtiyono.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017