Banyuwangi (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Otoritas Jasa Keuangan mengukuhkan terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang ditujukan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pengukuhan TPKAD Kabupaten Banyuwangi dilakukan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas disaksikan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad di Banyuwangi, Jumat.
Pada momen tersebut Muliaman meminta agar TPAKD dapat membantu pemerintah deerah dengan memberikan solusi bagi akses keuangan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Banyuwangi.
"TPKAD ini terdiri atas berbagai pemangku kepentingan, mulai aparatur daerah, kalangan perbankkan, pengusaha, dan akademisi. Mereka inilah yang menjadi tim untuk memberikan jawaban terkait akses keuangan bagi kegiatan ekonomi masyarakat, mengingat banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mendapatkan akses ke sektor jasa keuangan," kata Muliaman usai mengukuhkan TPAKD.
Muliaman melanjutkan, setiap daerah memiliki potensi ekonomi serta karakter masyarakat yang berbeda-beda. Menjadi tugas TPKAD untuk bisa mendorong lahirnya program riil sesuai dengan dinamika daerah sehingga mampu memajukan ekonomi masyarakat.
"Misalnya saja Banyuwangi memiliki potensi pariwisata yang bagus. Maka TPKAD memberikan jalan bagi pelaku pariwisata, seperti pengusaha kuliner maupun akomodasi pariwisata untuk bisa memanfaatkan peluang itu dengan pengembangan usaha melalui kemudahan akses keuangan," tutur Muliaman.
TPAKD Kabupaten Banyuwangi beranggotakan, antara lain Kepala Jasa Otoritas Keuangan Jember, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, para kepala satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Banyuwangi, para rektor perguruan tinggi di Banyuwangi, Ketua Ikatan Kamar Dagang dan Industri Banyuwangi dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Banyuwangi.
Sementara itu Bupati Abdullah Azwar Anas menyambut baik terbentuknya TPAKD Kabupaten Banyuwangi. Tim ini, menurutnya, akan mempermudah koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Provinsi Jatim, OJK dan sektor jasa keuangan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Banyuwangi.
"Kami berterima kasih karena selama ini perbankkan telah membantu pemerintah daerah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan berperan dalam pengurangan angka kemiskinan. Namun masih ada juga sebagian masyarakat yang belum memiliki akses tersebut, semoga dengan terbentuknya TPAKAD ini akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat terhadap akses keuangan tersebut," kata Anas.
Salah satu program untuk mendekatkan akses keuangan kepada masyarakat adalah program "Laku Pandai", yakni program keuangan inklusif yang digagas oleh OJK. Laku Pandai merupakan layanan keuangan tanpa kantor dengan target sasaran masyarakat di perdesaan.
Ada tiga produk pada program Laku Pandai, yakni tabungan, kredit mikro dan asuransi mikro.
"Program ini menjadi salah satu terobosan yang sangat baik dalam memberikan akses keuangan bagi masyarakat. Ini juga sejalan dengan program Banyuwangi yang menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik. Ke depannya Laku Pandai bisa diintegrasikan dengan program Smart Kampung dengan mengoptimalkan fungsi badan usaha milik desa (BUMDES) sebagai agen Laku Pandai," ujar Anas. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Pengukuhan TPKAD Kabupaten Banyuwangi dilakukan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas disaksikan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad di Banyuwangi, Jumat.
Pada momen tersebut Muliaman meminta agar TPAKD dapat membantu pemerintah deerah dengan memberikan solusi bagi akses keuangan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Banyuwangi.
"TPKAD ini terdiri atas berbagai pemangku kepentingan, mulai aparatur daerah, kalangan perbankkan, pengusaha, dan akademisi. Mereka inilah yang menjadi tim untuk memberikan jawaban terkait akses keuangan bagi kegiatan ekonomi masyarakat, mengingat banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mendapatkan akses ke sektor jasa keuangan," kata Muliaman usai mengukuhkan TPAKD.
Muliaman melanjutkan, setiap daerah memiliki potensi ekonomi serta karakter masyarakat yang berbeda-beda. Menjadi tugas TPKAD untuk bisa mendorong lahirnya program riil sesuai dengan dinamika daerah sehingga mampu memajukan ekonomi masyarakat.
"Misalnya saja Banyuwangi memiliki potensi pariwisata yang bagus. Maka TPKAD memberikan jalan bagi pelaku pariwisata, seperti pengusaha kuliner maupun akomodasi pariwisata untuk bisa memanfaatkan peluang itu dengan pengembangan usaha melalui kemudahan akses keuangan," tutur Muliaman.
TPAKD Kabupaten Banyuwangi beranggotakan, antara lain Kepala Jasa Otoritas Keuangan Jember, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, para kepala satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Banyuwangi, para rektor perguruan tinggi di Banyuwangi, Ketua Ikatan Kamar Dagang dan Industri Banyuwangi dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Banyuwangi.
Sementara itu Bupati Abdullah Azwar Anas menyambut baik terbentuknya TPAKD Kabupaten Banyuwangi. Tim ini, menurutnya, akan mempermudah koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Provinsi Jatim, OJK dan sektor jasa keuangan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Banyuwangi.
"Kami berterima kasih karena selama ini perbankkan telah membantu pemerintah daerah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan berperan dalam pengurangan angka kemiskinan. Namun masih ada juga sebagian masyarakat yang belum memiliki akses tersebut, semoga dengan terbentuknya TPAKAD ini akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat terhadap akses keuangan tersebut," kata Anas.
Salah satu program untuk mendekatkan akses keuangan kepada masyarakat adalah program "Laku Pandai", yakni program keuangan inklusif yang digagas oleh OJK. Laku Pandai merupakan layanan keuangan tanpa kantor dengan target sasaran masyarakat di perdesaan.
Ada tiga produk pada program Laku Pandai, yakni tabungan, kredit mikro dan asuransi mikro.
"Program ini menjadi salah satu terobosan yang sangat baik dalam memberikan akses keuangan bagi masyarakat. Ini juga sejalan dengan program Banyuwangi yang menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik. Ke depannya Laku Pandai bisa diintegrasikan dengan program Smart Kampung dengan mengoptimalkan fungsi badan usaha milik desa (BUMDES) sebagai agen Laku Pandai," ujar Anas. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016