Situbondo (Antara Jatim) - Pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrasn) Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menyatakan bahwa anggaran untuk kegiatan pelatihan kerja masih terbatas sehingga pemberian keterampilan kepada masyarakat tidak maksimal.

"Dari laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Situbondo, dari tingkat pendidikan sampai sekarang mayoritas lulusan sekolah dasar dan karenanya pelatihan kerja untuk mendapatkan keterampilan sangat penting dan harus dimaksimalkan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Situbondo, Kusnin di Situbondo, Jumat.

Menurut dia, pelatihan kerja untuk mendapatkan keterampilan terhadap masyarakat yang sumber daya manusianya masih minim di Kota Santri itu dirasa penting agar supaya bisa terampil dan berwirausaha kendati pendidikannya tidak mumpuni.

Dengan memaksimalkam pelatihan kerja dan pemberian keterampilan, kata dia, nantinya diharapkan bisa dan mampu berusaha serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

"Kalau pelatihan kerja sudah dilaksanakan oleh Disnakertrans, akan tetapi masih kurang maksimal karena keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja," katanya.

Ia menyebutkan, di Kabupaten Situbondo masyarakatnya lulusan SD mencapai 50 persen dan sehingga dengan kurangnnya kegiatan pelatihan kerja mengakibatkan banyak masyarakat yang nekat bekerja sebagai TKI ilegal.

"Karena SDM yang terbatas sehingga msyarakat disini banyak yang bekerja sebagai buruh tani dan TKI ilegal. Sebenarnya kalau mau bekerja sebagai TKI juga harus mempunyai keterampilan dan mendapatkan pelatihan kerja dan tidak cukup memiliki ijazah SMP tetapi juga harus memiliki keterampilan untuk menjadi TKI," tuturnya. (*)

Pewarta: Novi Husdinariyanto

Editor : Tunggul Susilo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016