Bagi Rahmad Muhamadiyah, Ketua Himpunan Pengusaha Swasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Jatim, bahwa rencana pemberlakuan bahan bakar minyak (BBM) satu harga di seluruh Indonesia akan semakin menyatukan bangsa Indonesia.
Pria berkacamata ini berharap, pemberlakuan satu harga BBM yang rencananya akan diputuskan pemerintah juga bisa membuat wilayah Indonesia Timur merasakan tidak didiskriminasi.
"Artinya pelosok di wilayah Indonesia Timur akan merasakan harga yang sama, sebab selama ini mereka selalu terdiskriminasi, padahal mereka juga sama-sama membutuhkan," katanya.
Rahmad mengakui sangat setuju dengan rencana tersebut, sebab pemberlakukan BBM satu harga memotong infrastruktur yang sangat sulit selama ini.
Karena, kendala perbedaan harga yang selama ini terjadi akibat infrastruktur yang kurang memadai, seperti jauhnya lokasi warga dengan outlate BBM atau gas serta medan yang sulit ditempuh.
“Kami harap, rencana pemberlakuan satu harga ini akan memberikan harapan tumbuhnya infrastruktur dan ekonomi di wilayah Indonesia Timur,” katanya.
Rahmad mengakui, belum tahu secara detail mekanisme pemberlakuan BBM satu harga yang akan diterapkan, sehingga tidak bisa berkomentar terlalu banyak.
Ia menduga pemberlakuan itu bisa dilakukan dengan subsidi silang, dengan menaikkan harga di Pulau Jawa dan menekan harga di wilayah Indonesia Timur.
“Kalau itu dilakukan tidak masalah, namun harus tetap ada batasan dengan mengacu harga tertinggi, sehingga tidak terlalu membebankan harga yang ada selama ini di Pulau Jawa,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan akan menerbitkan Peraturan untuk mendorong penerapan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di seluruh wilayah Indonesia.
Jonan mengatakan, BBM satu harga mulai dijalankan 1 Januari 2017. Untuk mendukung penerapannya dia akan mengeluarkan Peraturan Menteri. Saat ini peraturan tersebut sudah ditanda tangani.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Pria berkacamata ini berharap, pemberlakuan satu harga BBM yang rencananya akan diputuskan pemerintah juga bisa membuat wilayah Indonesia Timur merasakan tidak didiskriminasi.
"Artinya pelosok di wilayah Indonesia Timur akan merasakan harga yang sama, sebab selama ini mereka selalu terdiskriminasi, padahal mereka juga sama-sama membutuhkan," katanya.
Rahmad mengakui sangat setuju dengan rencana tersebut, sebab pemberlakukan BBM satu harga memotong infrastruktur yang sangat sulit selama ini.
Karena, kendala perbedaan harga yang selama ini terjadi akibat infrastruktur yang kurang memadai, seperti jauhnya lokasi warga dengan outlate BBM atau gas serta medan yang sulit ditempuh.
“Kami harap, rencana pemberlakuan satu harga ini akan memberikan harapan tumbuhnya infrastruktur dan ekonomi di wilayah Indonesia Timur,” katanya.
Rahmad mengakui, belum tahu secara detail mekanisme pemberlakuan BBM satu harga yang akan diterapkan, sehingga tidak bisa berkomentar terlalu banyak.
Ia menduga pemberlakuan itu bisa dilakukan dengan subsidi silang, dengan menaikkan harga di Pulau Jawa dan menekan harga di wilayah Indonesia Timur.
“Kalau itu dilakukan tidak masalah, namun harus tetap ada batasan dengan mengacu harga tertinggi, sehingga tidak terlalu membebankan harga yang ada selama ini di Pulau Jawa,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan akan menerbitkan Peraturan untuk mendorong penerapan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di seluruh wilayah Indonesia.
Jonan mengatakan, BBM satu harga mulai dijalankan 1 Januari 2017. Untuk mendukung penerapannya dia akan mengeluarkan Peraturan Menteri. Saat ini peraturan tersebut sudah ditanda tangani.(*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016