Surabaya (Antara Jatim) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan pendapat bahwa urbanisasi tidak mesti merugikan asalkan bisa me-manage dan menyiapkan sistem yang benar dalam mengantasipasi urbanisasi yang menjadi tantangan perkotaan ini.
"Yang kita lakukan adalah, me-manage dan juga kontrol yang baik," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini usai menjadi pembicara Konferensi Internasional The Third Session Preparatory Committe (Prepcom) 3 Habitat III yang digalar di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, pihaknya telah menyampaikan kepada para lurah di Kota Pahlawan agar warga pendatang harus punya kartu tanda penduduk (KTP) dan bisa tunjukkan kerja di mana.
"Kalau tidak bisa menunjukkan KTP akan terkena tipiring (tindak pidana ringan). Karena, ini bukan hanya persoalan pencari kerja tapi juga mengantisipasi orang-orang yang berniat jahat," ujar wali kota.
Pemkot Surabaya menyiapkan sistem sampai RT/RW agar mengerti bagaimana menangani urbanisasi. "Karena kontrol yang paling rendah di tingkat RT/RW, bukan hanya di kelurahan," katanya.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla sebelumnya pada saat pembukaan prepcom3 di Surabaya, Senin (25/7) menyatakan sudah saatnya mengubah stigma negatif bahwa urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota menjadi positif di masa depan.
"Selama ini urbanisasi dipikirkan menjadi hal negatif, bagaimana urbainisi menajdi positif dan berguna. Sama saja pengertian dahulu penduduk yang besar menjadi beban, tapi Tiongkok dengan penduduk besar dapat maju dengan baik, jadi konsumen dan produsen yang baik," kata Jusuf Kalla.
Menurut dia, perumahan dan pemukiman merupakan masalah semua negara baik negara maju maupun negara berkembang. "Semuanya bagian dari kehidupan kita selalu punya dilema-dilema pemukiman," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Yang kita lakukan adalah, me-manage dan juga kontrol yang baik," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini usai menjadi pembicara Konferensi Internasional The Third Session Preparatory Committe (Prepcom) 3 Habitat III yang digalar di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, pihaknya telah menyampaikan kepada para lurah di Kota Pahlawan agar warga pendatang harus punya kartu tanda penduduk (KTP) dan bisa tunjukkan kerja di mana.
"Kalau tidak bisa menunjukkan KTP akan terkena tipiring (tindak pidana ringan). Karena, ini bukan hanya persoalan pencari kerja tapi juga mengantisipasi orang-orang yang berniat jahat," ujar wali kota.
Pemkot Surabaya menyiapkan sistem sampai RT/RW agar mengerti bagaimana menangani urbanisasi. "Karena kontrol yang paling rendah di tingkat RT/RW, bukan hanya di kelurahan," katanya.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla sebelumnya pada saat pembukaan prepcom3 di Surabaya, Senin (25/7) menyatakan sudah saatnya mengubah stigma negatif bahwa urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota menjadi positif di masa depan.
"Selama ini urbanisasi dipikirkan menjadi hal negatif, bagaimana urbainisi menajdi positif dan berguna. Sama saja pengertian dahulu penduduk yang besar menjadi beban, tapi Tiongkok dengan penduduk besar dapat maju dengan baik, jadi konsumen dan produsen yang baik," kata Jusuf Kalla.
Menurut dia, perumahan dan pemukiman merupakan masalah semua negara baik negara maju maupun negara berkembang. "Semuanya bagian dari kehidupan kita selalu punya dilema-dilema pemukiman," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016