Tulungagung (Antara Jatim) - Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Tulungagung, Jawa Timur, hanya menyerap sekitar 80 petsen dari.target pengadaan beras pada 2015 sebesar 50 ribu ton akibat tingginya harga pasar di atas ketetapan harga pokok pembelian (HPP) pemerintah.
"Saat ini serapan setara beras yang berhasil kami capai adalah sekitar 80 persen, dari total target 50 ribu ton selama kurun 2015," kata Kepala Bulog Subdivre Tulungagung, Supriyanto kepada Antara di Tulungagung, Rabu.
Karena, kata dia, harga beras di pasaran jauh di atas HPP pemerintah sebesar Rp7.300 ribu per kilogram. Sementara harga beras saat memasuki musim hujan pada periode panen September hingga Desember berfluktuasi di kisaran Rp8.500-Rp8.700 per kilogram.
"Selisih yang terlalu jauh membuat petani cenderung memilih menjual gabah atau beras kering giling mereka ke swasta," ujarnya.
Supriyanto mengatakan, kesulitan serapan mulai terjadi sejak September atau sekitar empat bulan silam.
Hal itu ditandai dengan minimnya tambahan serapan, dari sebelumnya mencapai 37 ribu pada akhir Agustus 2015, saat ini hanya bertambah sekitar 3 ribu ton sehingga total terserap 40 ribu ton.
"Ada juga faktor kondisi alam serta gangguan hama, namun prosentasenya kecil. Penyebab utama tidak tercapainya target serapan beras selama kurun 2015 ya arena selisih HPP dengan harga pasar tadi," kata Supriyanto.
Sebelum periode September, serapan beras bulog di wilayah kerja Subdivre Tulungagung yang meliputi Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, Blitar dan Kota Blitar sebenarnya cukup bagus.
Hal itu karena HPP pemerintah saat itu ditetapkan bersaing dengan harga pasar. Namun kebijakan progresif tersebut rupanya berdampak negatif terhadap laju inflasi nasional.
Dugaannya, setiap pemerintah menetapkan HPP lebih tinggi atau setara harga pasar, harga beras petani justru naik lebih tinggi lagi.
"Kebijakan HPP yang mengikuti harga pasar demi memenuhi target ketersediaan bahan pangan itu akhirnya dicabut. Namun dampaknya serapan setara beras bulog ikut turun drastis hingga sekarang," ujarnya.
Kendati begitu, kata Supriyanto, Tulungagung masih mengalami surplus beras.
Selain cadangan beras saat ini mencukupi kebutuhan pangan hingga Maret 2016, ia mengungkapkan Subdivre Tulungagung masih berkontribusi dalam menyuplai pasokan beras di luar daerah, seperti ke Madura sebesar 2 ribu ton dan Provinsi Papua sebesar 2 ribu ton.
"Suplai akan kami lakukan awal tahun depan ini," ujarnya menmbahkan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Saat ini serapan setara beras yang berhasil kami capai adalah sekitar 80 persen, dari total target 50 ribu ton selama kurun 2015," kata Kepala Bulog Subdivre Tulungagung, Supriyanto kepada Antara di Tulungagung, Rabu.
Karena, kata dia, harga beras di pasaran jauh di atas HPP pemerintah sebesar Rp7.300 ribu per kilogram. Sementara harga beras saat memasuki musim hujan pada periode panen September hingga Desember berfluktuasi di kisaran Rp8.500-Rp8.700 per kilogram.
"Selisih yang terlalu jauh membuat petani cenderung memilih menjual gabah atau beras kering giling mereka ke swasta," ujarnya.
Supriyanto mengatakan, kesulitan serapan mulai terjadi sejak September atau sekitar empat bulan silam.
Hal itu ditandai dengan minimnya tambahan serapan, dari sebelumnya mencapai 37 ribu pada akhir Agustus 2015, saat ini hanya bertambah sekitar 3 ribu ton sehingga total terserap 40 ribu ton.
"Ada juga faktor kondisi alam serta gangguan hama, namun prosentasenya kecil. Penyebab utama tidak tercapainya target serapan beras selama kurun 2015 ya arena selisih HPP dengan harga pasar tadi," kata Supriyanto.
Sebelum periode September, serapan beras bulog di wilayah kerja Subdivre Tulungagung yang meliputi Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, Blitar dan Kota Blitar sebenarnya cukup bagus.
Hal itu karena HPP pemerintah saat itu ditetapkan bersaing dengan harga pasar. Namun kebijakan progresif tersebut rupanya berdampak negatif terhadap laju inflasi nasional.
Dugaannya, setiap pemerintah menetapkan HPP lebih tinggi atau setara harga pasar, harga beras petani justru naik lebih tinggi lagi.
"Kebijakan HPP yang mengikuti harga pasar demi memenuhi target ketersediaan bahan pangan itu akhirnya dicabut. Namun dampaknya serapan setara beras bulog ikut turun drastis hingga sekarang," ujarnya.
Kendati begitu, kata Supriyanto, Tulungagung masih mengalami surplus beras.
Selain cadangan beras saat ini mencukupi kebutuhan pangan hingga Maret 2016, ia mengungkapkan Subdivre Tulungagung masih berkontribusi dalam menyuplai pasokan beras di luar daerah, seperti ke Madura sebesar 2 ribu ton dan Provinsi Papua sebesar 2 ribu ton.
"Suplai akan kami lakukan awal tahun depan ini," ujarnya menmbahkan. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015