Surabaya (Antara Jatim) - Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya akan memanggil
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)
untuk mengetahui kesiapan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Surabaya
pada 9 Desember 2015.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina, di Surabaya, Rabu, mengatakan pemanggilan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini sekaligus mengevaluasi kinerja KPU dan Panwaslu Surabaya terkait penggunaan anggaran yang mencapai Rp71 miliar.
"Selama ini memang ada keluhan berkaitan dengan kinerja panwas dan KPU," ujarnya.
Herlina menegaskan keterbatasan masih mewarnai penyelenggaraan pilkada serentak, karena even ini baru pertama kali dilaksanakan. Namun demikian, evaluasi dan koreksi terhadap kinerja Panwas dan KPU dilakukan agar ada perbaikan di kemudian hari.
"Dengan mengkoreksi dan menghimpun informasi terkait kendala yang dihadapi, diharapkan di kemudian hari ada perbaikan dari KPU dan panwas,"katanya.
Ia mengatakan beberapa keluhan masyarakat yang muncul berkaitan dengan kinerjan KPU di antaranya menyangkut sosialisasi, Alat Peraga Kampanye (APK) dan Alat Bahan Kampanye (ABK).
Menurutnya, pilkada tahun ini kurang semarak, berbeda dengan pemilu 2014. Dampaknya, pihaknya khawatir, angka golput akan tinggi pada saat pelaksanaan pesta demokrasi nanti.
"Tentunya ini tugas berat KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat," katanya.
Herlina mengakui pada penyelenggaraan pilkada tugas KPU berat, di samping mencetak, mereka juga mendistribusikan ABK. Apabila dalam distribusi kurang optimal, pengaruhnya pada keikutsertaan warga pada proses pemilihan.
"Apabila sosialisasi distribusi kurang optimal, akhirnya menambah beban panwas karena ABK (Alat Bahan Kampanye) ditempatkan disembarang tempat bukan di rumah-rumah," ujarnya.
Sementara mengenai kinerja panwas, politisi Partai Demokrat ini menilai masih pasif. Panwas menurutnya melakukan penertiban jika ada laporan dari warga maupun tim kampanye pasangan calon.
"Bukan bergerak dengan sendirinya, tapi nunggu adanya keluhan. Padahal, di mana saja terdapat pelanggaran sebenarnya mereka tahu," ujarnya.
Ia meminta pada saat masa tenang menjelang pencoblosan nanti, panwas bersama jajaran terkait menertibkan semua atribut kampanye yang terpasang di sejumlah kawasan.
"Minggu tenang semua atribut harus dibersihkan, jangan sampai ada yang ketinggalan," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina, di Surabaya, Rabu, mengatakan pemanggilan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini sekaligus mengevaluasi kinerja KPU dan Panwaslu Surabaya terkait penggunaan anggaran yang mencapai Rp71 miliar.
"Selama ini memang ada keluhan berkaitan dengan kinerja panwas dan KPU," ujarnya.
Herlina menegaskan keterbatasan masih mewarnai penyelenggaraan pilkada serentak, karena even ini baru pertama kali dilaksanakan. Namun demikian, evaluasi dan koreksi terhadap kinerja Panwas dan KPU dilakukan agar ada perbaikan di kemudian hari.
"Dengan mengkoreksi dan menghimpun informasi terkait kendala yang dihadapi, diharapkan di kemudian hari ada perbaikan dari KPU dan panwas,"katanya.
Ia mengatakan beberapa keluhan masyarakat yang muncul berkaitan dengan kinerjan KPU di antaranya menyangkut sosialisasi, Alat Peraga Kampanye (APK) dan Alat Bahan Kampanye (ABK).
Menurutnya, pilkada tahun ini kurang semarak, berbeda dengan pemilu 2014. Dampaknya, pihaknya khawatir, angka golput akan tinggi pada saat pelaksanaan pesta demokrasi nanti.
"Tentunya ini tugas berat KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat," katanya.
Herlina mengakui pada penyelenggaraan pilkada tugas KPU berat, di samping mencetak, mereka juga mendistribusikan ABK. Apabila dalam distribusi kurang optimal, pengaruhnya pada keikutsertaan warga pada proses pemilihan.
"Apabila sosialisasi distribusi kurang optimal, akhirnya menambah beban panwas karena ABK (Alat Bahan Kampanye) ditempatkan disembarang tempat bukan di rumah-rumah," ujarnya.
Sementara mengenai kinerja panwas, politisi Partai Demokrat ini menilai masih pasif. Panwas menurutnya melakukan penertiban jika ada laporan dari warga maupun tim kampanye pasangan calon.
"Bukan bergerak dengan sendirinya, tapi nunggu adanya keluhan. Padahal, di mana saja terdapat pelanggaran sebenarnya mereka tahu," ujarnya.
Ia meminta pada saat masa tenang menjelang pencoblosan nanti, panwas bersama jajaran terkait menertibkan semua atribut kampanye yang terpasang di sejumlah kawasan.
"Minggu tenang semua atribut harus dibersihkan, jangan sampai ada yang ketinggalan," ujarnya. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015