"Renoeb" Desak PNS Netral dalam Pilkada Jember

Jember (Antara Jatim) - Ratusan warga yang tergabung dalam "Relawan No Eks Birokrat" (Renoeb) berunjuk rasa mendesak PNS bersikap netral dalam pemilihan umum kepala daerah dan demonstrasi itu dilakukan di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu.

"PNS harus bersikap netral dalam pilkada dan kami meminta Penjabat Bupati Jember Supa'ad, agar tidak segan memberikan sanksi kepada PNS yang terbukti tidak netral," kata koordinator aksi Abdul Kadar di halaman Kantor Pemkab Jember.

Menurutnya, aturannya sudah jelas yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan PNS tidak boleh terlibat secara langsung dalam kegiatan kampanye.

"PNS juga tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk mendukung salah salah satu pasangan calon yang akan maju dalam pilkada," tuturnya.

Pantauan Renoeb, lanjut dia, banyak PNS yang secara terang-terangan menunjukkan dukungan kepada salah satu calon bupati dan wakil bupati, sehingga mereka tidak bersikap netral dalam Pilkada Jember.

"Kami mencatat sekitar 80 persen PNS di Jember terindikasi tidak netral, bahkan ada dugaan tindakan terstruktur dan masiv yang dilakukan untuk mengarahkan PNS untuk mendukung pasangan calon tertentu," paparnya.

Abdul mendesak ada tindakan tegas dari Penjabat Bupati Jember kepada para PNS yang terbukti terlibat dalam kampanye karena sebagai aparatur negara memiliki tugas melayani rakyat dan harus netral.

"Temuan di lapangan, PNS juga menggunakan fasilitas negara untuk melakukan kampanye mendukung salah satu pasangan calon," katanya.

Perwakilan pengunjuk rasa ditemui oleh Asisten II Pemkab Jember, M. Thamrin di salah satu ruangan Pemkab Jember.

"Upaya menjaga netralitas di kalangan PNS Pemkab Jember telah dilakukan dan salah satunya adalah dengan membentuk Panitia Netralitas PNS," tuturnya.

Menurutnya, Penjabat Bupati juga sudah mengeluarkan  Surat Edaran yang isinya meminta PNS di jajaran Pemkab Jember untuk bersikap netral dalam Pilkada dan hal itu merupakan upaya yang dilakukan pemkab untuk menjaga netralitas PNS.(*)