Sidoarjo (Antara Jatim) - Penjabat Bupati Sidoarjo Jonathan Judyanto mengingatkan pentingnya netralitas pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada 9 Desember mendatang.
"Kabupaten Sidoarjo akan melaksanakan Pilkada 9 Desember nanti. Saya minta teman-teman meletakkan posisinya sebagai Aparatur Sipil Negara, yaitu betul-betul adalah aparatur yang netral dan profesional," katanya di Sidoarjo, Selasa.
Ia juga mengingatkan akan menindak tegas pegawai yang tidak netral pada kegiatan politik yang berlangsung di Kabupaten Sidoarjo ini.
"Saya tahu betul melakukan politik praktis itu tidak boleh, silakan kalian punya hati nurani dan pilihan masing masing tapi jangan masuk di dalam kegiatan politik praktis," katanya menegaskan.
Menurutnya, pada dasarnya memang PNS itu tidak bisa netral karena mereka semua mempunyai hak pilih pada Desember nanti.
"Tapi di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai PNS, netralitas itu penting. Netralitas harus ada pada pelaksanaan program dan kegiatan," katanya.
Jika menjadi seoarang Aparatur Sipil Negara, kata dia, maka pelaksanaan program dan kegiatan harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Setiap pelaksanaan program dan kegiatan oleh seorang ASN memang harus sesuai dengan musyawarah pembangunan yang dilakukan mulai dari tingkat desa sampai kabupaten," katanya.
Sebagai pimpinan daerah, dirinya ingin memastikan bahwa semua sebagai aparatur negara, bersama masyarakat harus bisa menyukseskan Pilkada di Sidoarjo ini dalam kondisi aman dan kondusif.
"Semuanya harus bisa membuktikan bahwa Sidoarjo mampu melaksanakan Pilkada dengan aman, lancar dan kondusif," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Kabupaten Sidoarjo akan melaksanakan Pilkada 9 Desember nanti. Saya minta teman-teman meletakkan posisinya sebagai Aparatur Sipil Negara, yaitu betul-betul adalah aparatur yang netral dan profesional," katanya di Sidoarjo, Selasa.
Ia juga mengingatkan akan menindak tegas pegawai yang tidak netral pada kegiatan politik yang berlangsung di Kabupaten Sidoarjo ini.
"Saya tahu betul melakukan politik praktis itu tidak boleh, silakan kalian punya hati nurani dan pilihan masing masing tapi jangan masuk di dalam kegiatan politik praktis," katanya menegaskan.
Menurutnya, pada dasarnya memang PNS itu tidak bisa netral karena mereka semua mempunyai hak pilih pada Desember nanti.
"Tapi di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai PNS, netralitas itu penting. Netralitas harus ada pada pelaksanaan program dan kegiatan," katanya.
Jika menjadi seoarang Aparatur Sipil Negara, kata dia, maka pelaksanaan program dan kegiatan harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Setiap pelaksanaan program dan kegiatan oleh seorang ASN memang harus sesuai dengan musyawarah pembangunan yang dilakukan mulai dari tingkat desa sampai kabupaten," katanya.
Sebagai pimpinan daerah, dirinya ingin memastikan bahwa semua sebagai aparatur negara, bersama masyarakat harus bisa menyukseskan Pilkada di Sidoarjo ini dalam kondisi aman dan kondusif.
"Semuanya harus bisa membuktikan bahwa Sidoarjo mampu melaksanakan Pilkada dengan aman, lancar dan kondusif," katanya.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015