Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jatim sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Soekarwo meminta pemasangan gambarnya di alat peraga kampanye (APK) pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Rasiyo-Lucy Kurniasari tak dijadikan persoalan.
"Sebetulnya tidak perlu diperdebatkan dan bukan sebuah persoalan kok. Kalau tidak setuju ya tinggal dicoret saja," ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin.
Persoalan ini mengemuka setelah beberapa hari lalu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya mengundang tim pemenangan Rasiyo-Lucy terkait foto Soekarwo di alat peraga kampanyenya.
Desain APK milik pasangan nomor urut satu tersebut dilarang Panwaslu karena fotonya tidak mencantumkan jabatan partai politik, namun ditulisi "Pakdhene Wong Jawa Timur".
Menurut dia, dalam undang-undang tentang pemilihan kepala daerah sebenarnya tidak ada aturan khusus bahwa foto tokoh yang ditempel di APK harus menggunakan simbol partai politik karena selama ini juga banyak ditemui hal serupa.
"Pilkada, Pileg hingga Pilpres, mana ada foto tokoh ditulis jabatan di partai, kemudian menggunakan atribut partai. Rata-rata semua mengenakan baju putih dan itu bukan sebuah persoalan," ucapnya.
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, mengaku dirinya telah dimintai izin untuk penggunaan gambarnya dalam APK pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari.
"Intinya, kalau dilarang ya dicoret saja. Saya ini bukan pengatur dan silakan KPU maupun Panwaslu menjalankan tugasnya," kata suami Nina Kirana tersebut.
Di sisi lain, tim pemenangan Rasiyo-Lucy memprotes surat rekomendasi yang dilayangkan Panwaslu yang memintanya mencabut desain APK berupa foto Soekarwo.
Ketua tim pemenangan, Agung Nugroho, mengaku pihaknya telah berkirim surat balik ke penyelenggara Pilkada sebagai bentuk jawaban atas surat yang dikirim sebelumnya.
Mantan komisioner KPU Jatim itu mengharapkan kepada penyelenggara Pilkada Surabaya untuk mencermati PKPU 7 tahun 2015 pasal 24 ayat (2).
"Kami minta secepatnya mereka menggelar pertemuan lagi terkait ini. Kami berharap secepatnya ada keputusan sehingga APK bisa segera terpasang dan warga Surabaya tahu kalau memang ada Pilkada," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Sebetulnya tidak perlu diperdebatkan dan bukan sebuah persoalan kok. Kalau tidak setuju ya tinggal dicoret saja," ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin.
Persoalan ini mengemuka setelah beberapa hari lalu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya mengundang tim pemenangan Rasiyo-Lucy terkait foto Soekarwo di alat peraga kampanyenya.
Desain APK milik pasangan nomor urut satu tersebut dilarang Panwaslu karena fotonya tidak mencantumkan jabatan partai politik, namun ditulisi "Pakdhene Wong Jawa Timur".
Menurut dia, dalam undang-undang tentang pemilihan kepala daerah sebenarnya tidak ada aturan khusus bahwa foto tokoh yang ditempel di APK harus menggunakan simbol partai politik karena selama ini juga banyak ditemui hal serupa.
"Pilkada, Pileg hingga Pilpres, mana ada foto tokoh ditulis jabatan di partai, kemudian menggunakan atribut partai. Rata-rata semua mengenakan baju putih dan itu bukan sebuah persoalan," ucapnya.
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, mengaku dirinya telah dimintai izin untuk penggunaan gambarnya dalam APK pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari.
"Intinya, kalau dilarang ya dicoret saja. Saya ini bukan pengatur dan silakan KPU maupun Panwaslu menjalankan tugasnya," kata suami Nina Kirana tersebut.
Di sisi lain, tim pemenangan Rasiyo-Lucy memprotes surat rekomendasi yang dilayangkan Panwaslu yang memintanya mencabut desain APK berupa foto Soekarwo.
Ketua tim pemenangan, Agung Nugroho, mengaku pihaknya telah berkirim surat balik ke penyelenggara Pilkada sebagai bentuk jawaban atas surat yang dikirim sebelumnya.
Mantan komisioner KPU Jatim itu mengharapkan kepada penyelenggara Pilkada Surabaya untuk mencermati PKPU 7 tahun 2015 pasal 24 ayat (2).
"Kami minta secepatnya mereka menggelar pertemuan lagi terkait ini. Kami berharap secepatnya ada keputusan sehingga APK bisa segera terpasang dan warga Surabaya tahu kalau memang ada Pilkada," katanya. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015