Pamekasan (Antara Jatim) - Politikus dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengecam demonstrasi anarkis yang dilakukan aktivis LSM dan mahasiswa. "Boleh-boleh saja, mereka menyampaikan aspirasi dengan cara berunjuk rasa, akan tetapi, tidak seharusnya dilakukan dengan cara-cara kekerasan," kata anggota DPRD dari Partai Kebangkiatan Bangsa Munaji Santoso kepada Antara di Pamekasan, Rabu. Munaji menjelaskan, selain aspirasi yang hendak disampaikan kepada pejabat publik tidak bisa tersampaikan dengan baik, pola penyampaian aspirasi dengan cara-cara yang anarkis juga merupakan tindakan yang tidak terpuji. Bisa saja, katanya, para pengunjuk rasa anarkis itu, terjerak kasus hukum, apabila tindakan kekerasan, seperti pengrusakan fasilitas umum itu dipermasalahkan. "Kalau mau demo, ya silahkan demo, tapi harus hindari anarkis," kata mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Istiqlal Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan ini menambahkan. Senada dengan Munaji, politikus PBB Pamekasan M Suli Faris juga mengecam praktik-praktik unjuk rasa dengan kekerasan sebagaimana yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan diri Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM) pada 26 Februari 2015. Suli berpendapat, sebenarnya menyampaikan aspirasi dengan cara audiensi lebih baik dibandingkan menyampaikan aspirasi dengan berunjuk rasa. Selain bisa lebih banyak berdialog, pola penyampaian aspirasi dengan audiensi juga akan lebih efektif, karena keduanya, yakni penyampai aspirasi dengan si penerima aspirasi bisa bicara dengan banyak tentang persoalan yang disampaikan. Apalagi, sejauh ini institusi pemerintahan di Pamekasan, baik pemkab maupun DPRD Pamekasan sangat terbuka bagi siapa saja yang hendak menyampaikan aspirasi. Demo anarkis oleh aktivis mahasiswa dan LSM di Pamekasan bukan hanya sekali terjadi. Pada 6 Februari 2014, sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Satuan Aksi Mahasiswa Revolusi (Samar) juga melakukan demo anarkis dengan merusak sejumlah fasilitas taman, pot bunga, meja dan fasilitas lainnya di Pendopo Ronggosukowati Pemkab Pamekasan. Sebelum aksi anarkis ini terjadi, massa Samar sempat terlibat bentrok dengan polisi yang berjaga di depan pintu masuk kantor Bupati Pamekasan. Demo anarkis juga terjadi pasa tanggal 25 November 2015, yakni Wakil Bupati Kholil Asy’ari dilempati sepatu oleh salah seorang pengunjuk rasa yang waktu itu digelar oleh guru swasta yang mengatasnamakan diri Pergerakan Guru Revolusi Indonesia (PGRI). (*)

Pewarta:

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015