Pamekasan (Antara Jatim) - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta pemerintah agar fokus menanggulangi kemiskinan, sehingga jumlah warga miskin dan angka pengangguran di negeri ini terus berkurang.
"Banyaknya warga di negeri ini yang menjadi konsumen pakaian bekas impor, tidak lepas dari persoalan mendasar, yakni kemiskinan," kata Ketua Koordinator Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat HMI STAIN Pamekasan Hernan Muhni kepada Antara per telepon di Pamekasan, Jumat.
Oleh karenanya, sambung Hernan, persoalan yang perlu ditangani secepatnya adalah persoalan kemiskinan. "Jadi, kebijakan pemerintah melarang warga Indonesia membeli pakaian impor harus diimbangi dengan program nyata dalam upaya menanggulangi kemiskinan," katanya.
Menurut dia, impor pakaian bekas yang dilakukan sebagian warga Indonesia selama ini, tidak lepas dari persoalan yang menurutnya sangat mendasar tersebut, yakni kemiskinan.
"Kalau masyarakat di negeri ini sudah makmur, tidak mungkinlah, mereka mengimpor pakaian bekas," kata mantan Ketua Umum HMI Komisariat STAIN itu.
Kebijakan pemerintah melarang rakyat Indonesia mengimpor pakaian bekas itu demi pertimbangan kesehatan, yakni dikhawatirkan tertular penyakit menular, apabila memakai bekas pakaian orang terkena jenis penyakit menular.
"Pertimbangan itu bagus, tapi, tentu bukan penyelesaian yang baik, selama angka kemiskinan masih dominan di negeri ini," katanya.
Oleh karenanya, kata Hernan, ke depan pemerintah harus lebih fokus pada upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga angka kemiskinan terus berkurang, dan masyarakat di negeri ini tidak lagi menjadi konsumen barang bekas.
Jumlah warga miskin di Indonesia, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik mencapai 28,28 juta orang hingga Maret 2014 atau meningkat dibandingkan periode sama tahun 2013 yang tercatat sejumlah 28,17 juta orang.
Dari total penduduk miskin 28,28 juta orang tersebut, sebanyak 10,5 juta orang berada di daerah perkotaan dan sebesar 17,7 juta orang berada di daerah perdesaan.
Menurut Hernan, data ini menunjukkan bahwa sebaran penduduk miskin di Indonesia antara kota dan desa cenderung merata, meskipun kota selama ini dikenal sebagai pusat perekonomian masyarakat.
Program pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan, kata dia, sebenarnya sudah ada, seperti bantuan beras miskin, program keluarga harapan, bantuan siswa miskin, serta berbagai program pemberdayaan lainnya.
Hanya saja, hasil dari berbagai program itu belum maksimal, karena faktanya masih ditemukan banyak penyimpangan.
"Jadi, terkait penanggulangan kemiskinan, nantinya yang perlu diperhatikan, tidak hanya pada penambahan alokasi anggaran, akan tetapi pengawasan atau kontrol yang lebih ketat," pungkasnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015