Bojonegoro (Antara Jatim) - Jajaran DPRD Bojonegoro, Jatim, sepakat dengan mahasiswa yang tergabung di dalam Pergerakan Mahasiswa Islam (PMII) yang berdemo menuntut adanya pengamanan soal program lumbung energi dan pangan. "DPRD sepakat dengan tuntutan mahasiswa yang meminta ada perlindungan kawasan pertanian juga kejelasan dalam pengelolaan migas," kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Abdul Wachid, dalam dialog dengan pendemo di DPRD, Rabu. Ia menegaskan salah satu langkah yang dilakukan jajaran DPRD yaitu melakukan inisiatif menyusun sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda), di antaranya, raperda yang mengatur perlindungan masalah pangan dan kawasan hijau. Raperda lainnya yang juga inisiatif DPRD, katanya, mengenai pengelolaan ruang terbuka, bahkan juga raperda tentang migas. "Sejumlah raperda inisiatif ini merupakan respon yang ditangkap DPRD melihat kondisi yang berkembang di masyarakat seiring perkembangan daerah menjadi kawasan industri migas," katanya, yang dalam dialog didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya yaitu Tri Kasih dan Jumarianto. Ia juga menjelaskan berkaitan dengan penyusunan sejumlah raperda inisiatif itu nantinya mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat akan kami diajak diskusi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pada kesempatan itu, salah seorang pendemo Hery Cahyono menuturkan progam yang dicanangkan pemkab soal lumbung energi dan pangan merupakan program yang bertolak belakang , sehingga sulit direalisasikan. "Program lumbung energi dan pangan merupakan dua hal yang tidak bisa bertemu, ibaratnya, seperti air dengan minyak," jelasnya. Menurut dia, lumbung pangan tidak bisa direalisasikan, sebab lahan basah yang ada di daerah berubah fungsi menjadi kawasan industri, juga perumahan. "Apalagi penerimaan daerah dari dana bagi hasil migas selama ini tidak jelas," ujarnya. Dilain pihak, kata pendemo lainnya Muhammad Ulil Fikri, pemkab yang mencanangkan membangun 1.000 embung tidak akan mampu mencukupi kebutuhan air pertanian. "Air embung hanya cukup untuk mandi warga, sebab kapasitasnya hanya sekitar 15 ribu/embung," tandasnya. Sebelum dialog, di halaman gedung DPRD para pendemo yang datang dengan membawa keranda, dan orang-orangan sawah, selain melakukan orasi secara bergantian juga menggelar teater yang mengambarkan kondisi petani dengan mendapatkan penjagaan polisi. (*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013