Pamekasan (Antara Jatim) - Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Kalam meminta bupati mengkaji ulang kebijakan mutasi bagi para kepala sekolah di wilayah itu, agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. "Ini penting dilakukan, agar aksi mogok belajar tidak berlanjut dan siswa tidak menjadi korban," kata Khairul Kalam di Pamekasan, Rabu. Politikus dari Partai Demokrat itu mengemukakan hal ini menanggapi maraknya aksi mogok belajar di sejumlah lembaga pendidikan akhir-akhir, karena tidak terima atas kebijakan mutasi yang dilakukan bupati. Terakhir aksi mogok belajar dilakukan siswa dan guru di SMK Negeri I Pamekasan. Ribuan siswa dan guru di lembaga itu, Rabu mogok belajar karena tidak terima kepala sekolahnya dipindah. Sebelumnya aksi mogok belajar juga dilakukan di SMK Negeri II Pamekasan hingga kini kegiatan belajar mengajar di sekolah itu masih terganggu. "Jika persoalan di sejumlah lembaga pendidikan itu hingga kini dibiarkan, maka yang jelas yang akan menjadi korban adalah anak didik," terang Khairul Kalam. Umumnya, para sekolah yang menolak dimutasi itu, karena mutasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan ujian nasional. Selain itu, mutasi dilakukan oleh bupati yang akan berakhir masa jabatannya, sehingga kebijakan mutasi itu dianggap tidak layak. Aksi penolakan kebijakan mutasi kepala sekolah pertama kali dilakukan oleh SMK Negeri I Pamekasan, lalu SMK Negeri II serta ke sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Pamekasan, termasuk sejumlah sekolah dasar negeri di sejumlah kecamatan. Sebelumnya, sebanyak 51 orang guru dari berbagai lembaga pendidikan di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menolak SK mutasi. Penolakan mutasi itu dilakukan, karena para guru ini menilai, mutasi dilakukan karena situasi sangat tidak tepat, yakni saat pelaksanaan ujian nasional. Para guru ini menilai, selain karena waktunya tidak tepat, karena bersamaan dengan pelaksanaan UN, para guru ini menilai, mutasi yang dilakukan bupati terkesan tendensius karena tidak mendukung dirinya saat Pilkada 9 Januari 2013, hingga menyebabkan Kholilurahman kalan dalam pilkada ketika itu. "Nah, bupati baru yang baru dilantik ini saya kira perlu segera menyelesaikan persoalan mutasi ini, agar tidak memperkeruh suasana," tuturnya.(*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013