Kediri (Antara Jatim) - Puluhan warga di kaki Gunung Kelud, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, berunjuk rasa untuk menuntut pembongkaran dugaan korupsi proses redistribusi tanah. "Kami menduga telah terjadi praktik dugaan korupsi yang dilakukan berjamaah baik perangkat, panitia redistribusi, dan oknum BPN," kata koordinator aksi Trianto saat berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Kediri, Selasa. Ia meminta DPRD membantu warga dengan membentuk panitia khusus, dengan harapan tim itu nantinya akan melakukan penelitian kebenaran dugaan korupsi serta tentang redistribusi tanah. Pihaknya menyebut lokasi lahan yang menjadi masalah itu berada di kaki Gunung Kelud, tepatnya di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, yakni terkait masalah lahan garap yang semula dikerjakan oleh PT Sumbersari Petung (SSP). Pengelola perkebunan itu telah memperpanjang hak guna usaha (HGU) di desa itu. Diduga, terbitanya HGU itu penuh dengan manipulatif, konspiratif, dan korupsi, misalnya tentang pembagian lahan yang tidak adil. Sesuai dengan data, lahan yang harus dibagikan adalah 372 hektare (sesuai keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 66/HGU/BPN/2000 tentang pemberian hak guna usaha atas tanah di Kabupaten Kediri), tapi yang dibagikan hanya 250 hektare, sementara sisanya belum dibagikan ke warga. Ia meminta DPRD Kabupaten Tegas memihak warga. Diperkirakan, akibat dugaan korupsi berjamaah itu terjadi tindak korupsi sampai Rp2 miliar, dimana rata-rata per orang ditarik antara Rp500 ribu sampai Rp1 juta. Dalam aksinya, massa membawa berbagai macam spanduk yang isinya tuntutan agar kasus itu dituntaskan, di antaranya "bentuk pansus sekarang juga", "tanah untuk petani penggarap bukan kapitalis", dan sejumlah tulisan lainnya. Sampai saat ini, massa masih melakukan dialog dengan anggota DPRD Kabupaten Kediri. Mereka ditemui ketua DPRD Erjik Bintoro serta anggota dari komisi A. Aksi ini merupakan yang kedua kali dilakukan oleh warga. Sebelumnya, warga pernah unjuk rasa dengan isu serupa ke kantor BPN Kabupaten Kediri, tapi belum ada hasil, sehingga mereka kembali unjuk rasa ke kantor DPRD setempat. (*)

Pewarta:

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013