Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur menegaskan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berdampak secara langsung untuk masyarakat.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengatakan pengelolaan keuangan yang baik harus berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
"Pemkot Kediri memastikan setiap program dan anggaran diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM hingga transformasi digital pelayanan publik," katanya dalam keterangan di Kediri, Jawa Timur, Sabtu.
Ia mengatakan pengawasan internal juga terus diperkuat melalui optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas perencanaan serta evaluasi berkala terhadap efektivitas program.
"Dengan demikian, anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan output dan outcome yang nyata bagi masyarakat," ucapnya.
Pihaknya juga bangga Kota Kediri kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini itu diraih oleh Kota Kediri selama 12 tahun beruntun.
Vinanda juga menerima secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin, Jumat (29/5).
"Keberhasilan ini merupakan sinergi dari seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat yang aktif mengawasi sekaligus mengontrol kinerja pemerintah daerah sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," ujarnya.
Vinanda mengungkapkan pencapaian opini WTP tersebut bermakna bahwa Pemerintah Kota Kediri mampu menjaga tata kelola keuangan daerah secara akuntabel, transparan, efektif, efisien dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, di tengah tantangan ekonomi serta tuntutan efisiensi anggaran yang semakin tinggi.
Pencapaian itu, lanjut dia, bukan sekadar prestasi administratif, tetapi juga menjadi bukti bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola secara tertib, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu di tengah keterbatasan fiskal, Pemkot Kediri tetap berupaya menjaga keseimbangan antara kehati-hatian pengelolaan anggaran dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
"Hal ini menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat kredibilitas pemerintah daerah di mata masyarakat, pemerintah pusat maupun para pemangku kepentingan lainnya," katanya.
Ia menyampaikan dalam mempertahankan opini WTP ini tentunya pemkot menghadapi tantangan.
Vinanda menjelaskan tantangan terbesarnya adalah menjaga disiplin, integritas, dan kualitas tata kelola di seluruh perangkat daerah secara berkelanjutan.
Adanya regulasi keuangan daerah yang terus berkembang dan semakin kompleks membutuhkan kemampuan adaptasi yang cepat dari seluruh jajaran.
Tantangan lainnya adalah memastikan tertib administrasi, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan aset daerah serta penguatan pengendalian internal harus berjalan optimal di tengah dinamika kebutuhan pembangunan dan keterbatasan sumber daya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri Sugeng Wahyu mengatakan konsistensi Kota Kediri dalam meraih opini WTP didukung oleh komitmen kuat pimpinan daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, disertai penguatan sistem pengendalian dan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Pemkot Kediri, kata dia, juga terus mendorong integrasi sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan berbasis teknologi informasi agar proses menjadi lebih transparan, akurat, dan mempermudah pengawasan.
Selain itu, koordinasi dan pendampingan antar perangkat daerah juga diperkuat, termasuk peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset.
"Pemkot juga membangun budaya kerja yang menekankan akuntabilitas, ketelitian, dan kepatuhan terhadap regulasi," kata Sugeng.
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2026