Surabaya - Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Timur Fairouz Huda Anggasuto menilai kasus korupsi yang menyeret petinggi PKS dan Demokrat serta aksi separatisme dalam bentuk penembakan TNI di Papua merupakan fakta yang merusak NKRI. "Kami prihatin atas peristiwa-peristiwa politik yang menimpa Tanah Air dan hal itu merusak NKRI, karena itu kami mengajak semua komponen bangsa untuk melakukan konsolidasi nasionalisme dalam politik, sosial, ekonomi, budaya," katanya di Surabaya, Minggu. Ia mencontohkan kasus dugaan korupsi impor daging yang menyeret Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq, lalu Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus proyek Hambalang. Tidak lama berselang, rakyat disuguhi tontonan yang cukup memilukan di Papua. Konflik di Papua kembali memakan korban dalam kasus penembakan delapan anggota TNI di kampung Tangulinik, Distrik Sinak Kabupaten Puncak Jaya, Papua, 21 Februari lalu. "Ini kekacauan politik yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan kita sebagai bangsa, karena itu PMII Jatim menyampaikan rasa berkabung yang sedalam-dalamnya atas rangkaian kekacauan politik yang terjadi di Tanah Air yang kita cintai," katanya. Sebagai bagian dari bangsa, Fairouz menegaskan bahwa PMII tidak kenal lelah dan pantang menyerah untuk tetap mempertahankan kedaulatan NKRI, khususnya dalam konteks teritori. "Segera hentikan segala upaya perusakan NKRI, baik dalam konteks ideologi berbangsa, berpolitik, berekonomi, berbudaya serta dalam konteks pemecah-belahan keutuhan teritori," katanya. Menurut Fairouz, ke depan perlu ada langkah-langkah kebangsaan yang harus ditempuh untuk menghentikan tindakan yang merusak NKRI, baik tindakan korupsi maupun separatisme. "Karena itu, kami mengajak untuk melakukan rekonsolidasi rasa nasionalisme dalam diri berbagai elemen bangsa, sehingga terbangun jiwa-jiwa persatuan untuk keberlangsungan sejarah panjang kehidupan berbangsa. Bangsa yang tidak hanya berpikir atas kepentingannya sendiri, kepentingan golongannya, kepentingan daerahnya," katanya. Selain itu, perlu reformulasi konsepsi demokrasi Indonesia dari yang hanya mengedepankan hal-hal administratif menuju pada yang lebih mengutamakan nilai-nilai substantif, yakni terwujudnya rasa keadilan, sikap kejujuran, dan mengedepankan sebuah kebenaran sejati. "Bukan kebenaran semu. Untuk itu, kami mengimbau semua elemen bangsa agar mendeklarasikan diri untuk mengabdi kepada bangsa dengan pondasi ideologi yang dimilik, sehingga bangsa ini tetap berada di atas bangunan karakter yang berani untuk berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) dan berdaulat tanpa ada persinggungan konspirasi global," katanya. (*)

Pewarta:

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013