Indonesia tekankan akuntabilitas kunci perdamaian Palestina

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menekankan dalam forum Sidang Ke-60 Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa akuntabilitas merupakan kunci perdamaian bagi rakyat Palestina.

“Masa depan solusi dua negara bergantung pada seberapa teguh kita menegakkan akuntabilitas hari ini,” kata Wakil Menteri HAM Mugiyanto yang mewakili delegasi RI di Jenewa, Swiss, Senin (29/9) waktu setempat, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Mugiyanto, dalam hal ini, menggemakan sikap Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara di Markas PBB, New York, Senin (22/9).

Adapun Presiden Prabowo dalam forum penting dunia pekan lalu mengecam genosida militer Israel di Gaza. Presiden pun kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian antara Palestina dan Israel.

Lebih lanjut Mugiyanto dalam sidang Dewan HAM PBB itu mengatakan, serangan tanpa henti terhadap rakyat Palestina serta tindakan agresi terhadap negara berdaulat lainnya merupakan penodaan total terhadap fondasi hukum internasional.

Dia menyampaikan keprihatinan mendalam atas penderitaan rakyat Palestina yang hak-hak dasarnya terus dirampas di tanah air sendiri.

Ia pun menyinggung laporan badan-badan PBB mengenai malnutrisi akut dan ancaman kelaparan di Gaza Utara. Menurut dia, kondisi itu menjadi pengingat bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat Palestina harus menjadi prioritas tertinggi.

Selain itu, dia menyebut anak-anak di wilayah pendudukan Palestina tumbuh dengan menyaksikan perang sehingga terjebak dalam lingkaran ketakutan dan kebencian yang tidak berkesudahan.

“Mengurangi bencana kemanusiaan dan melindungi warga sipil harus menjadi yang utama. Indonesia juga menyerukan semua pihak untuk memastikan keselamatan para pekerja kemanusiaan yang mengabdikan diri melindungi manusia,” ucap dia.

Wakil Menteri HAM RI lantas menekankan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan penting, tetapi akuntabilitas tetap menjadi palu yang dapat memutus rantai penderitaan tersebut.

Turut ditegaskan Mugiyanto, Indonesia akan terus berkomitmen memperjuangkan penegakan hukum internasional, perlindungan HAM, dan penyelesaian damai konflik melalui forum-forum multilateral.